Archive for year: 2026

Semarang, 19 Agustus 2026 – Menjaga hutan Indonesia membutuhkan personel yang terlatih, profesional, dan siap menghadapi tantangan di lapangan. Untuk pertama kalinya, 583 peserta Pendidikan dan Latihan Polisi Khusus Kehutanan (Polsus Kehutanan) Tahun Anggaran 2026 dididik di Pusat Pendidikan (Pusdik) Binmas Lemdiklat Polri.

Sebanyak 583 peserta dari berbagai daerah mengikuti pendidikan selama dua bulan. Mereka menjadi tahap awal penguatan kapasitas menuju 6.500 Polisi Kehutanan yang akan dididik secara bertahap ke depan.

Pendidikan dibuka Rabu (19/8/2026), pukul 08.11–08.40 WIB, di Lapangan R. Oetomo, Pusdik Binmas Lemdiklat Polri, oleh Wakil Menteri Kehutanan RI Rohmat Marzuki, S.Hut.

Wamenhut: Polisi Kehutanan Harus Siap Bertugas

Wamenhut Rohmat Marzuki menyampaikan apresiasi kepada Polri yang memfasilitasi pelaksanaan pendidikan.

“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Kapolri, Kalemdiklat Polri beserta jajaran, serta Korbinmas Baharkam Polri yang telah memfasilitasi Pendidikan dan Latihan Polisi Khusus Kehutanan Tahun Anggaran 2026. Ini merupakan bagian penting dalam meningkatkan kompetensi Polisi Kehutanan,” ujar Rohmat.

Ia menegaskan, setelah pendidikan para peserta harus mampu menerapkan keterampilan yang diperoleh dalam menjaga kawasan hutan dan ekosistemnya.

“Setelah pendidikan, Polisi Kehutanan harus mampu menjaga kawasan hutan dan ekosistemnya dengan bekal keterampilan yang telah dipelajari, serta mampu membangun kolaborasi dengan TNI-Polri dan aparat penegak hukum lainnya,” katanya.

Kurikulum Berbasis Kemampuan Nyata

Pendidikan Polsus Kehutanan Keterampilan Pelaksana Teknis Tahun Anggaran 2026 menggunakan pendekatan Outcome Based Education (OBE). Artinya, peserta tidak hanya dituntut memahami materi, tetapi harus mampu menerapkannya ketika bertugas.

Kurikulum mencakup empat kompetensi utama:

• Sikap dan tata nilai: integritas, karakter kebangsaan, HAM, kode etik, disiplin dan tanggung jawab.
• Pengetahuan tugas kepolisian: deteksi dini, patroli, penjagaan, pengawalan, pengamanan TKP/TPTKP, pengamanan barang bukti, operasi penertiban, regulasi serta komunikasi dan kemitraan masyarakat.
• Keterampilan dasar: navigasi dan pemetaan, pemeriksaan tumbuhan dan satwa, pengenalan jenis dan handling satwa, pengendalian kebakaran hutan, komunikasi efektif serta penyusunan laporan.
• Keterampilan khusus: PBB, pengenalan senjata api, bela diri Polri, SAR dan PPGD, halang rintang serta mountaineering.

Lulusan ditargetkan menjadi anggota Polisi Kehutanan yang terampil dalam perlindungan dan pengamanan hutan, berintegritas, berkarakter kebangsaan, serta bekerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

Kalemdiklat Polri: Diperkuat untuk Siap Menghadapi Lapangan

Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si. mengatakan pendidikan di lingkungan Polri memberikan penguatan kemampuan yang relevan dengan tugas Polisi Kehutanan.

“Polisi Kehutanan tidak cukup hanya memahami aspek kehutanan. Mereka juga harus memiliki kemampuan menghadapi kondisi lapangan, memahami prosedur, menjaga barang bukti, menangani TKP, memiliki kemampuan SAR, serta mampu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya,” ujar Panca.

Menurutnya, pendidikan tersebut tidak mengubah kewenangan Polisi Kehutanan.

“Pendidikan ini bukan untuk mengubah kewenangan Polisi Kehutanan, tetapi memperkuat kapasitasnya agar tugas perlindungan dan pengamanan hutan dapat dilaksanakan secara profesional, terukur, dan sesuai ketentuan,” jelasnya.

Tahap Awal Menuju 6.500 Polisi Kehutanan

Wamenhut menyampaikan, sesuai arahan Presiden RI, Kementerian Kehutanan akan mendidik 6.500 Polisi Kehutanan secara bertahap.

“Ke depan, sesuai arahan Presiden, Kementerian Kehutanan akan mendidik 6.500 Polisi Kehutanan secara bertahap. Untuk itu, kami berharap kerja sama dengan Polri dapat terus diperkuat,” ujar Rohmat.

Sebanyak 583 peserta pada pendidikan tahap awal ini menjadi bagian dari proses menuju penguatan 6.500 Polisi Kehutanan yang profesional dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan tugas.

Kerja sama Polri dan Kementerian Kehutanan juga akan dikembangkan, tidak hanya dalam pendidikan dasar, tetapi mencakup pendidikan tingkat manajerial dan pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk Hutan, Untuk Masyarakat

Penguatan Polisi Kehutanan pada akhirnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Hutan yang terlindungi berarti sumber air lebih terjaga, ekosistem terlindungi, keanekaragaman hayati terpelihara, dan masyarakat di sekitar kawasan hutan mendapatkan lingkungan yang lebih aman.

“Menjaga hutan tidak bisa dilakukan oleh satu institusi. Dibutuhkan kolaborasi Kementerian Kehutanan, Polri, TNI, pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh aparat penegak hukum sesuai kewenangannya,” ujar Panca.

583 peserta menjadi awal. Menuju 6.500 Polisi Kehutanan yang semakin siap menjaga hutan Indonesia.

Menuju Hutan Indonesia Aman, lingkungan terjaga, dan masa depan terlindungi.

Kukar – Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Khairul Basyar menghadiri Upacara Peresmian Batalyon Armed 22/Kesumawira yang berlangsung di Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Rabu (19/8/2026) sekitar pukul 10.00 WITA.

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam penguatan organisasi dan kesiapan satuan TNI Angkatan Darat, khususnya dalam mendukung tugas pertahanan serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kalimantan Timur.

Upacara dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono, Danpussenarmed Mayjen TNI Budi Eko Mulyono, Danrem 091/ASN Brigjen TNI Anggara Sitompul, Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri serta jajaran TNI-Polri dan unsur Forkopimda Kabupaten Kukar.

Turut hadir Wakapolres Kukar Kompol Izdiharuddin Faris Raharja Putra, Danyon Armed 22/Kesumawira Letkol Arm Novihardi, Dandim 0906/Kukar Letkol Arm Benny Budiman, Danyon B Pelopor Sat Brimob Polda Kaltim Kompol Edy Musdwiyono, serta para tokoh masyarakat, tokoh agama, Persit dan tamu undangan lainnya, Jumlah peserta dan undangan mencapai sekitar 200 orang.

Dalam upacara tersebut dilaksanakan sejumlah rangkaian kegiatan, di antaranya pembacaan Perkasad, pernyataan peresmian satuan, pembukaan selubung tunggul Batalyon, penyerahan tunggul Batalyon serta penyampaian amanat Inspektur Upacara.

Dalam amanatnya, Pangdam VI/Mulawarman menyampaikan bahwa peresmian Batalyon Armed 22/Kesumawira merupakan bagian penting dari pengembangan kekuatan TNI AD sekaligus jawaban atas tuntutan perkembangan lingkungan strategis dan potensi ancaman yang semakin kompleks.

Batalyon Armed 22/Kesumawira sebagai salah satu satuan bantuan tempur Kodam VI/Mulawarman diharapkan mampu memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas pokok Kodam VI/Mulawarman, khususnya dalam menciptakan stabilitas keamanan wilayah yang kondusif bagi pembangunan nasional.

Pangdam juga menekankan pentingnya profesionalisme, disiplin, kesiapan operasional, kemampuan teknis serta kepatuhan terhadap hukum dan hak asasi manusia bagi seluruh prajurit.

Selain itu, para prajurit diminta untuk membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat, memahami adat istiadat setempat, serta memperkuat sinergi dan koordinasi dengan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah maupun seluruh komponen masyarakat.

“Bangun kerja sama dan koordinasi yang baik dengan unsur TNI lainnya, Polri, instansi pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat di wilayah ini,” pesan Pangdam dalam amanatnya.

Kapolres Kukar AKBP Khairul Basyar menegaskan bahwa kehadiran Batalyon Armed 22/Kesumawira di Kabupaten Kukar menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergitas dan kolaborasi antarlembaga, khususnya TNI-Polri, dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Polres Kutai Kartanegara siap membangun komunikasi, koordinasi dan sinergitas bersama Batalyon Armed 22/Kesumawira. Kehadiran satuan baru ini diharapkan semakin memperkuat soliditas TNI-Polri dalam memberikan rasa aman dan mendukung pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujar Kapolres.

Kukar – Kapolres Kutai Kartanegara (Kukar) AKBP Khairul Basyar menghadiri acara silaturahmi dan syukuran dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Mahkamah Agung Republik Indonesia di Pengadilan Negeri Kutai Kartanegara, Rabu (19/8/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi dan sinergitas antara unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kukar dengan jajaran Pengadilan Negeri Kukar, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mendukung penegakan hukum serta pelayanan kepada masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri, Dandim 0906/KKR Letkol Arm Benny Budiman, Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Ben Ronald Situmorang, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar Aji Kalbu Pribadi, serta jajaran Pengadilan Negeri Kutai Kartanegara.

Kehadiran Kapolres Kukar bersama unsur Forkopimda menunjukkan kuatnya sinergi antarlembaga dalam menjaga soliditas, menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif, serta mendukung terwujudnya penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam suasana penuh keakraban, kegiatan diisi dengan silaturahmi dan syukuran sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan serta pengabdian Mahkamah Agung RI selama 81 tahun dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Kapolres Kukar AKBP Khairul Basyar menyampaikan bahwa sinergitas antara Polri, pemerintah daerah, kejaksaan, pengadilan, dan seluruh unsur terkait merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas daerah dan memberikan rasa aman serta kepastian hukum bagi masyarakat.

“Sinergitas dan komunikasi yang baik antarlembaga menjadi kunci dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Kapolres.

Melalui momentum HUT ke-81 Mahkamah Agung RI, diharapkan soliditas dan kolaborasi antarlembaga di Kabupaten Kutai Kartanegara semakin kuat, sehingga mampu bersama-sama memberikan kontribusi positif bagi terciptanya pemerintahan dan penegakan hukum yang semakin profesional, transparan, dan berintegritas

Jakarta, 19 Agustus 2026 — Densus 88 AT Polri bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Kanwil Kemenag DKI Jakarta menggelar kegiatan Bedah Film “Jihad Selfie” dan diskusi interaktif yang diikuti 200 Ketua OSIS, guru, komite sekolah, serta wali murid SMA/MA negeri dan swasta se-Provinsi DKI Jakarta.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat peran sekolah dan keluarga sebagai lingkungan yang aman bagi anak, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap kekerasan, perundungan (bullying), propaganda di media sosial, paham radikal, dan Nihilistic Violent Extremism (NVE).

Direktur Pencegahan Densus 88 AT Polri yang diwakili Kasubdit Kontra Ideologi Ditcegah Densus 88 AT Polri, Kombes Pol. Moh Dofir, menegaskan bahwa keluarga dan sekolah memiliki posisi penting dalam menjaga masa depan generasi muda.

“Keluarga dan sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan rasa aman, perhatian, ruang dialog, serta lingkungan yang nyaman dan bebas dari bullying,” ujarnya.

Sementara itu, Kakanwil Kemenag DKI Jakarta Adib menekankan pentingnya membangun pemahaman keagamaan yang moderat dan selaras dengan prinsip kebangsaan.

“Di Kanwil Kementerian Agama tentu mendorong untuk terus terbangunnya pemahaman beragama yang moderat, pemahaman beragama yang sejalan dengan prinsip-prinsip kebangsaan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang menjunjung tinggi keragaman, perbedaan dan menolak bentuk kekerasan apa pun.”

Dari unsur pendidikan, Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan DKI Jakarta Ali Mukodas menyampaikan bahwa pencegahan terorisme harus dipandang sebagai bagian dari upaya membangun karakter generasi muda.

“Pencegahan terorisme pada akhirnya bukan hanya tentang mencegah sebuah tindakan kekerasan, melainkan kita sedang membangun generasi yang tidak mudah dipecah oleh perbedaan dan tidak mudah dihasut oleh kebencian.”

Dalam sesi diskusi interaktif, Densus 88 AT Polri melalui Kompol Agus Isnaini menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru dalam upaya pencegahan. Ruang digital dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan narasi ekstrem dengan menyasar kelompok remaja.

“Anak diperkenalkan pada konten atau figur bernuansa keluhan, ketidakadilan, atau kebencian—sering lewat game online, forum atau media sosial.”

Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikdasmen RI, Ruspita Putri Utami, menekankan pentingnya membangun lingkungan sekolah yang inklusif sekaligus memperkuat kemampuan deteksi dini.

“Jangan lagi ada eksklusivisme di sekolah. Harus inklusif, benar-benar inklusif, dan yang cukup paling penting adalah kemampuan sekolah melakukan deteksi dini.”

Sementara itu, Spesialis Perlindungan Anak UNICEF Indonesia, Ignatius Setiawan Cahyo Nugroho, menyoroti pentingnya pendekatan sistemik dalam perlindungan anak dan pencegahan eksploitasi.

“Kita sering memberikan jawaban tidak sistemik, sedangkan masalahnya sistemik. Agar kita bisa berpikir sistemik maka kita perlu berpikir secara komprehensif.”

Melalui pendekatan bedah film dan diskusi interaktif, peserta diajak memahami bagaimana proses paparan ideologi kekerasan dapat terjadi serta pentingnya membangun komunikasi antara anak, orang tua, dan sekolah.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kemampuan deteksi dini di lingkungan pendidikan, serta mendorong terciptanya sekolah yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari kekerasan maupun pengaruh ideologi ekstrem.

Cianjur – Polri melaksanakan penanaman serentak bawang putih di 14 daerah di Jawa Barat sebagai bagian dari program Asta Cita yang menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu pilar utama kemandirian bangsa. Kegiatan tersebut juga menjadi rangkaian dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Penanaman bawang putih tersebut dilaksanakan dengan memanfaatkan potensi lahan pertanian di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Cianjur. Para petani di wilayah Cianjur Utara turut dilibatkan dalam pelaksanaan program tersebut sebagai upaya mendorong peningkatan produksi bawang putih sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Program tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan penanaman bawang putih, panen raya, sekaligus ground breaking Gudang Ketahanan Pangan Polri. Secara nasional, kebutuhan bawang putih mencapai lebih dari 600 ribu ton setiap tahun, sementara sekitar 95 persen kebutuhan tersebut masih bergantung pada impor.

Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. H. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M., mengatakan Polri terus mengambil langkah konkret untuk mendukung arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

“Seperti yang selalu disampaikan Bapak Presiden Prabowo Subianto, ketahanan pangan merupakan kunci kemandirian bangsa. Dengan swasembada, kita bukan hanya memenuhi kebutuhan rakyat, tetapi juga memperkuat martabat Indonesia. Maka dari itu, Polri bergerak untuk menyukseskan Asta Cita swasembada, salah satunya melalui komoditas bawang putih,” ujar dia, Rabu (19/8/2026).

Menurutnya, upaya pengembangan bawang putih tersebut telah dimulai sejak 2025 melalui kerja sama dengan kelompok tani. Hingga 2026, kerja sama tersebut telah mencapai total luas lahan 948 hektare dengan capaian panen basah sebesar 9.480 ton.

“Sebanyak 14 Polda dengan 59 Polres telah berpartisipasi aktif dalam program ini. Total lahan yang telah ditanam mencapai 279,53 hektare dengan estimasi hasil panen sebesar 2.795,4 ton,” katanya.

Wakapolri menjelaskan, kegiatan yang dilaksanakan di Sembalun, Lombok Timur, menjadi salah satu rangkaian utama program tersebut. Di lokasi tersebut dilakukan penanaman bawang putih pada lahan seluas 120 hektare, panen raya pada lahan 105 hektare, sekaligus ground breaking Gudang Ketahanan Pangan Polri.

Gudang tersebut nantinya akan dimanfaatkan sebagai fasilitas penyimpanan dan penjemuran bawang putih guna menjaga kualitas hasil panen sekaligus mendukung stabilitas pasokan.

Sementara itu, di wilayah Polda Jawa Barat, penanaman bawang putih secara serentak dilaksanakan pada lahan seluas 44,58 hektare dengan potensi hasil panen mencapai 445,8 ton.

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Dr. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., mengatakan dalam pelaksanaan budidaya bawang putih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperhatikan, di antaranya keterbatasan sumber daya manusia, ketersediaan bibit, serta ketersediaan air.

Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, Polri menyiapkan 25 orang dalam tim riset kolaboratif yang melibatkan Bakomsus Pertanian, personel Polri, kelompok tani, mahasiswa, dan ahli pertanian.

“Tim ini akan mempelajari bibit, karakteristik lahan, dan pola budidaya yang hasilnya akan ditransfer kepada kelompok tani dan para mitra di Jawa Barat,” kata dia.

Dalam hal ketersediaan bibit, Polri juga memperoleh dukungan sebanyak 1 ton bibit dari PTPN serta melalui swadaya. Ke depan, kolaborasi dengan dinas pertanian dan mitra strategis akan terus diperkuat, termasuk melalui pengembangan konsep green house pembibitan untuk meningkatkan ketersediaan dan kemandirian bibit secara berkelanjutan.

Sementara untuk mengatasi kendala ketersediaan air, khususnya pada musim kemarau, akan dilakukan pipanisasi serta penyiapan sarana pengairan di sejumlah lokasi budidaya.

“Dengan sarana prasarana yang juga dibangun, diharapkan budidaya bawang putih ini dapat berkelanjutan secara optimal,” pungkasnya.

Melalui program tersebut, Polri bersama pemerintah daerah, kelompok tani, dan berbagai mitra strategis terus mendorong peningkatan produksi bawang putih dalam negeri. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor sekaligus mendukung terwujudnya swasembada bawang putih sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional.