Archive for year: 2026

Kukar – Guna mencegah terjadinya bencana kabut asap dan kerusakan lingkungan, jajaran Polsek Muara Wis mengencangkan langkah preventif dengan melakukan sosialisasi dan pemasangan himbauan larangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Kegiatan ini difokuskan di Desa Lebak Cilong, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada Sabtu (18/4/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WITA tersebut dipimpin langsung oleh sejumlah personil, yakni Aiptu Benny J, Bripka Agus Indratmo, Briptu Arizal Rifai, dan Bripda Zulfahmi. Tim menyisir titik-titik strategis, mulai dari kawasan pemukiman penduduk hingga area perkantoran dan perkebunan milik warga.

Kapolsek Muara Wis, AKP Al Anas, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk deteksi dini untuk meminimalisir potensi pembakaran lahan secara sengaja oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Kami memasang sarana informasi di lokasi-lokasi yang mudah terlihat oleh masyarakat. Tujuannya jelas, memberikan edukasi mengenai aturan hukum yang berlaku serta dampak buruk yang ditimbulkan akibat Karhutla, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi,” ujar AKP Al Anas.

Dalam sosialisasi tersebut, petugas juga mengingatkan warga bahwa tindakan membakar hutan atau lahan secara disengaja merupakan tindak pidana serius. Polri mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam melakukan pengawasan mandiri di lingkungan masing-masing.

“Kami berharap warga tidak hanya paham secara hukum, tetapi juga sadar akan pentingnya menjaga kelestarian alam. Jika melihat adanya aktivitas pembakaran yang mencurigakan, segera laporkan kepada pihak berwajib,” tambahnya.

Kegiatan pemasangan himbauan ini mendapat respon positif dari warga setempat yang menyadari pentingnya mencegah kebakaran lahan, terutama di area perkebunan. Seluruh rangkaian kegiatan berakhir dengan tertib dan situasi di wilayah hukum Polsek Muara Wis terpantau aman dan kondusif.

Kukar – Sebagai wujud nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat, Polsek Loa Kulu melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan menyalurkan bantuan paket sembako kepada warga lansia dan yang tengah terbaring sakit di wilayah Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada Jumat (17/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung khidmat ini dipimpin oleh Kanit Intelkam Polsek Loa Kulu, Aiptu Filman Ardiansyah, didampingi Bhabinkamtibmas Desa Ponoragan, Aiptu Sunardi, serta disaksikan oleh perangkat Desa Ponoragan.

Kapolres Kutai Kartanegara melalui Kapolsek Loa Kulu, AKP Hari Supranoto, menyampaikan bahwa bantuan ini menyasar warga yang benar-benar membutuhkan, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan fisik akibat usia dan penyakit.

“Hari ini kami menyambangi beberapa orang tua kita, di antaranya Ibu Ngatminah (78), Bapak Sukari (79), Bapak Syaharuddin (80), dan Ibu Helmi (74). Kehadiran kami tidak hanya mengantar bantuan fisik, tapi juga memberikan dukungan moril kepada mereka,” ujar AKP Hari Supranoto.

Adapun bantuan yang diserahkan meliputi kebutuhan pokok harian seperti beras, minyak goreng, tepung, gula, hingga asupan tambahan seperti susu steril, biskuit, dan bahan pangan lainnya.

AKP Hari Supranoto menjelaskan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mempererat silaturahmi antara kepolisian dan masyarakat guna menciptakan lingkungan yang harmonis dan aman.

“Kami berharap bantuan yang tidak seberapa ini dapat sedikit meringankan beban warga. Selain itu, aksi nyata ini kami harapkan dapat menginspirasi komunitas atau pihak lain untuk turut peduli terhadap sesama yang kurang mampu di lingkungan sekitar kita,” tambahnya.

Warga menyambut baik kehadiran personil Polri yang turun langsung ke lapangan untuk memastikan bantuan sampai ke tangan yang tepat.

Kukar – Polres Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat melalui aksi kemanusiaan. Bertempat di Kedai Ojol Kamtibmas Tenggarong, Polres Kukar menyelenggarakan program “Warung Berkah” yang dirangkai dengan pemeriksaan kesehatan gratis pada Jumat (17/4/2026) pagi.

Kegiatan ini menyasar kelompok masyarakat pekerja lapangan, di antaranya pengemudi ojek online (ojol), petugas kebersihan, pemulung, serta warga umum. Tercatat sebanyak 170 orang antusias memanfaatkan layanan tersebut.

Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Khairul Basyar melalui Kasat Binmas AKP Sukardi, yang didampingi Kasi Dokkes Iptu Supriadi Nurdin, menjelaskan bahwa program ini merupakan upaya Polri untuk hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam hal keamanan tetapi juga kesejahteraan dan kesehatan.

“Hari ini kami memberikan pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan tekanan darah, konsultasi medis, dan pengecekan kesehatan dasar secara cuma-cuma. Selain itu, kami juga menyiapkan makanan dan minuman gratis bagi seluruh warga yang hadir,” ujar AKP Sukardi di sela-sela kegiatan.

Tidak hanya memberikan layanan medis dan santap siang, Polres Kukar juga membagikan bantuan sembako berupa beras kepada warga yang membutuhkan guna meringankan beban ekonomi mereka. Di lokasi yang sama, personil Satbinmas juga aktif melakukan penyuluhan tentang pentingnya menjaga kesehatan serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di lingkungan masing-masing.

“Program Warung Berkah ini adalah wadah silaturahmi. Kami ingin memastikan bahwa hubungan antara Polri dan warga tetap erat. Dengan masyarakat yang sehat dan sejahtera, situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Kukar tentu akan lebih terjaga,” tambahnya.

Masyarakat yang hadir menyambut hangat kegiatan ini. Banyak dari mereka yang merasa terbantu, terutama dengan adanya konsultasi medis gratis yang jarang mereka akses karena kesibukan bekerja di jalanan.

Program gagasan Kapolres Kukar ini akan terus berlanjut sebagai bagian dari agenda rutin Polres Kutai Kartanegara dalam mengabdi kepada masyarakat.

Jakarta – Polri resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Haji dan Umrah sebagai langkah konkret dalam memperkuat perlindungan jemaah serta menindak berbagai praktik penyelenggaraan ibadah haji ilegal. Pembentukan satgas ini merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi antara Polri dan Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia.

Wakabareskrim Polri, Irjen Pol Nunung Syaifuddin, menyampaikan bahwa Polri berkomitmen penuh untuk mendukung kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi.

“Polri berkomitmen mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi agar berjalan dengan aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh jemaah haji Republik Indonesia,” ujar Irjen Nunung dalam keterangannya, Jumat (17/4).

Ia menjelaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji saat ini berada dalam dinamika strategis global, termasuk kondisi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada biaya transportasi, akomodasi, dan logistik. Selain itu, penguatan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 juga menuntut peningkatan pengawasan dan sinergi antar lembaga, khususnya terkait praktik haji non-kuota dan non-prosedural.

Menurut Irjen Nunung, penyelenggaraan haji tidak hanya menyangkut aspek ibadah, tetapi juga perlindungan warga negara, citra bangsa, serta kepercayaan internasional.

“Satgas ini menjadi instrumen strategis dalam memastikan perlindungan jemaah sekaligus penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan haji yang terjadi,” tegasnya.

Indonesia sendiri memperoleh kuota sekitar 221.000 jemaah pada tahun 2026, yang menjadi salah satu terbesar di dunia. Tingginya animo masyarakat ini diakui turut menghadirkan tantangan serius, terutama dalam aspek pengawasan dan potensi penyimpangan.

Dalam pemantauan yang dilakukan, Polri menemukan berbagai modus operandi yang marak terjadi. Modus tersebut antara lain penyalahgunaan visa non-haji seperti visa ziarah dan visa kerja, di mana calon jemaah diberangkatkan satu tahun sebelumnya untuk mendapatkan izin tinggal (ighomah) yang kemudian digunakan untuk berhaji. Selain itu, terdapat penawaran haji tanpa antre (0 tahun) dengan biaya tinggi yang tidak sesuai ketentuan resmi, menggunakan visa furoda, mujamalah, dan/atau visa amil yang sebenarnya tidak dipungut biaya oleh Pemerintah Arab Saudi.

Polri juga menemukan praktik penggunaan visa dari negara lain seperti Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, dan negara lainnya untuk memberangkatkan Warga Negara Indonesia secara ilegal melalui negara tersebut menuju Arab Saudi.

Tak hanya itu, ditemukan pula kasus jemaah gagal berangkat dari sejumlah embarkasi internasional seperti Jakarta, Surabaya, Batam, dan Makassar, serta penelantaran jemaah di luar negeri tanpa kejelasan akomodasi, transportasi, maupun kepastian pelaksanaan ibadah. Modus lain yang turut teridentifikasi adalah skema ponzi atau penipuan keuangan dengan menggunakan dana jemaah baru untuk memberangkatkan jemaah lama, serta penggelapan dana jemaah dengan dalih force majeure untuk menghindari kewajiban pengembalian dana.

“Modus ini kerap dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan praktik penipuan dan pemberangkatan non-prosedural yang merugikan masyarakat,” ungkap Nunung.

Selain itu, maraknya biro perjalanan haji dan umrah ilegal juga menjadi perhatian serius. Biro ilegal tersebut umumnya tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) maupun Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) resmi, menggunakan identitas, logo, atau afiliasi palsu, menawarkan paket yang tidak transparan dan tidak sesuai ketentuan, serta tidak memiliki standar pelayanan dan perlindungan jemaah.

Sebagai langkah penanganan, Satgas Haji Polri mengedepankan tiga strategi utama, yakni upaya preemtif, preventif, dan penegakan hukum.

Dalam upaya preemtif, Polri melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait prosedur resmi ibadah haji serta meningkatkan literasi publik terhadap modus penipuan. Sementara itu, langkah preventif dilakukan melalui pengawasan bersama dan koordinasi lintas sektor dengan kementerian terkait, imigrasi, serta maskapai.

Di sisi lain, penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap pelaku penipuan, penggelapan, dan penyalahgunaan dokumen, termasuk penertiban biro perjalanan ilegal.

“Bareskrim Polri berkolaborasi dengan Kementerian Haji dan Umrah dalam upaya penegakan hukum terhadap segala bentuk pelanggaran penyelenggaraan ibadah haji,” jelasnya.

Berdasarkan data tahun 2026, tercatat sebanyak 77 aduan terkait haji dan umrah, dengan 21 kasus telah diselesaikan dan sisanya masih dalam proses penanganan.

Menutup keterangannya, Nunung mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan memastikan seluruh proses dilakukan melalui jalur resmi.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk memastikan pendaftaran ibadah haji dilakukan melalui jalur resmi, memverifikasi legalitas biro perjalanan, tidak tergiur dengan tawaran haji tanpa antre, serta selalu memastikan penggunaan visa haji resmi,” tutupnya.

Polri menegaskan akan terus hadir dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh jemaah Indonesia.