Archive for year: 2026

Tribratanews.kaltim.polri.go.id, Samarinda – Dalam rangka memastikan kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat berlangsung aman dan tertib, Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur menurunkan satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) personel Batalyon B Pelopor untuk melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa di kawasan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Senin (23/02/26). Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam status Bawah Kendali Operasi (BKO) Polresta Samarinda.

Pengamanan dipimpin langsung oleh Komandan Kompi 1 Batalyon B Pelopor, AKP Masidi, dengan melibatkan personel baret biru yang bersiaga penuh mengawal jalannya aksi damai dari gabungan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), serta Organisasi Kepemudaan (OKP) yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Masyarakat Menggugat (GERAM). Kehadiran personel Brimob difokuskan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan sekaligus memberikan rasa aman bagi peserta aksi maupun masyarakat sekitar.

Dalam pelaksanaannya, personel Brimob ditempatkan pada sejumlah titik strategis di area gerbang dan sekitar kantor pemerintahan guna menjaga stabilitas situasi tanpa menghalangi ruang demokrasi bagi massa aksi. Pendekatan humanis dan persuasif terus dikedepankan oleh petugas di lapangan, termasuk dengan melakukan koordinasi aktif bersama koordinator lapangan agar penyampaian tuntutan berjalan secara tertib dan sesuai ketentuan hukum.

Kesiapsiagaan personel serta pola pengamanan yang terukur mampu menjaga situasi tetap kondusif. Aktivitas pemerintahan di lingkungan Kantor Gubernur Kaltim pun dapat berlangsung sebagaimana mestinya, sementara aspirasi masyarakat tetap tersalurkan dengan aman.

Komandan Satuan Brimob Polda Kaltim, Kombes Pol. Andy Rifai, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pengamanan tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam mengawal proses demokrasi serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ia menekankan bahwa Polri senantiasa menghormati kebebasan berpendapat di muka umum, sepanjang dilaksanakan dengan damai dan sesuai peraturan perundang-undangan.

“Kehadiran personel Brimob bertujuan untuk memastikan seluruh pihak merasa aman. Kami mengawal agar aspirasi dapat disampaikan dengan tertib, sekaligus melindungi fasilitas negara dan masyarakat umum dari potensi gangguan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Kombes Pol Andy Rifai mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terus mengedepankan dialog yang konstruktif dalam menyampaikan aspirasi serta bersama-sama menjaga situasi kamtibmas di wilayah Kalimantan Timur.

“Keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama. Mari kita jaga kondusivitas daerah ini sebagai modal utama dalam mendukung pembangunan. Brimob akan selalu siap hadir memberikan pengamanan demi kemanusiaan,” tutupnya.

Jayapura – Aktivis kemanusiaan Paulinus Otniel H. Ohee menyampaikan duka cita mendalam atas peristiwa kekerasan yang terjadi di sejumlah wilayah Papua, yang menyebabkan korban jiwa, termasuk seorang pilot.

Pauli mengatakan peristiwa tersebut terjadi di wilayah Boven Digoel dan Korowai, serta di Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Puncak Jaya.

“Kami turut berduka cita atas meninggalnya korban dalam peristiwa tersebut. Tindakan yang menghilangkan nyawa manusia adalah perbuatan yang tidak berperikemanusiaan,” ujar Paulinus dalam keterangannya di Jayapura.

Ia mengecam keras aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata yang dinilai telah menciptakan rasa takut serta mengganggu kehidupan masyarakat di Tanah Papua.

Menurut dia, generasi muda Papua menginginkan daerah tersebut menjadi tanah yang damai dan sejuk bagi seluruh elemen masyarakat, baik Orang Asli Papua maupun non-Papua yang tinggal dan beraktivitas di wilayah itu.

“Kami ingin Papua menjadi tanah yang penuh kedamaian dan sukacita bagi semua orang tanpa memandang latar belakang,” katanya.

Paulinus juga menyampaikan apresiasi kepada aparat keamanan, khususnya Satgas Operasi Damai Cartenz dari unsur kepolisian, yang terus berupaya menjaga keamanan dan melindungi masyarakat di Papua.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif serta menolak segala bentuk kekerasan.

“Kedamaian adalah tanggung jawab bersama. Mari kita jaga Papua agar tetap aman, sejuk, dan harmonis bagi semua umat manusia,” ujarnya.

Kukar – Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan memastikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, Bhabinkamtibmas Desa Purwajaya jajaran Polsek Loa Janan melaksanakan pengamanan dan pendampingan kegiatan operasi pasar gas elpiji 3 kilogram, Selasa (24/2/2026).

Berlangsung di Desa Purwajaya, kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipatif menjelang bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, di mana kebutuhan masyarakat terhadap gas elpiji subsidi cenderung meningkat.

Kehadiran Bhabinkamtibmas, Aipda Zulkipli di lokasi bertujuan untuk memastikan proses distribusi berjalan aman, tertib, dan tepat sasaran. Selain melakukan pengawasan, petugas juga memberikan imbauan kepada warga agar tetap tertib saat mengantre serta tidak melakukan pembelian secara berlebihan.

“Pendampingan ini dilakukan untuk memastikan masyarakat yang berhak benar-benar mendapatkan elpiji 3 kg sesuai ketentuan. Kami juga mengimbau agar warga tetap tertib dan menjaga situasi tetap kondusif,” ujar Aipda Zulkipli di sela kegiatan.

Operasi pasar ini disambut antusias oleh masyarakat Desa Purwajaya. Dengan pengamanan dan pengawasan langsung dari pihak kepolisian, kegiatan berjalan lancar tanpa adanya gangguan kamtibmas.

Kapolsek Loa Janan AKP Abdillah Dalimunthe menegaskan bahwa jajaran kepolisian akan terus bersinergi dengan pihak terkait untuk mengawal distribusi bahan kebutuhan pokok, terutama menjelang momen keagamaan yang berdampak pada peningkatan permintaan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan stabilitas kamtibmas di wilayah hukum Polres Kutai Kartanegara tetap terjaga, serta kebutuhan masyarakat selama Ramadhan hingga Idul Fitri dapat terpenuhi secara merata dan berkeadilan.

Kukar – Dalam rangka pelaksanaan Operasi Pekat Mahakam 2026, jajaran Polsek Sanga Sanga berhasil mengungkap perkara tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam (sajam) di wilayah hukumnya, Selasa (24/2/2026) dini hari.

Kapolsek Sanga Sanga, IPTU Wahid, menjelaskan bahwa pengungkapan tersebut berawal dari kegiatan patroli dan operasi penyakit masyarakat (pekat) yang dipimpin Kanit Reskrim IPDA Andi Fitriyadi, sekitar pukul 01.45 WITA di Jalan Mada RT 14, Kelurahan Sanga Sanga Dalam, Kecamatan Sanga Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam kegiatan tersebut, petugas memberhentikan seorang pria yang mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna biru dengan nomor polisi KT-5508-CAR. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan satu bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang kurang lebih 22 sentimeter yang diselipkan di pinggang terduga pelaku.

“Pada saat dilakukan pemeriksaan, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan maupun membawa senjata tajam tersebut. Untuk mencegah potensi gangguan kamtibmas, yang bersangkutan langsung kami amankan untuk proses hukum lebih lanjut,” ujar Kapolsek.

Pria tersebut diketahui berinisial DML (26), warga Sanga Sanga. Selain mengamankan tersangka, petugas juga menyita barang bukti berupa satu bilah badik lengkap dengan sarung kayu serta satu unit sepeda motor yang digunakan saat kejadian.

Saat ini, tersangka diproses sesuai ketentuan Pasal 307 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terkait larangan membawa, menguasai, atau memiliki senjata penikam atau penusuk tanpa hak.

Kapolsek menegaskan bahwa kegiatan Operasi Pekat Mahakam 2026 yang dilaksanakan berdasarkan arahan Polda Kalimantan Timur dan Polres Kutai Kartanegara bertujuan menciptakan rasa aman di tengah masyarakat, khususnya dari potensi tindak kriminalitas yang dipicu oleh kepemilikan senjata tajam secara ilegal.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak membawa senjata tajam tanpa kepentingan yang sah dan sesuai aturan hukum. Pencegahan lebih baik daripada penindakan. Mari bersama-sama menjaga situasi tetap aman dan kondusif,” tutupnya.

Polsek Sanga Sanga memastikan proses hukum berjalan profesional dan transparan sebagai bagian dari komitmen Polri dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat di wilayah Kutai Kartanegara.

PALEMBANG – Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., menegaskan pentingnya sinergi antara Polri dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam mitigasi konflik agraria guna menjaga stabilitas keamanan serta memperkuat kepastian investasi di Sumatera Selatan.

Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan strategis antara Polda Sumsel dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan di Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Selasa (24/2/2026). Pertemuan membahas percepatan sertifikasi dan penertiban administrasi aset negara sebagai langkah pencegahan terhadap potensi sengketa lahan yang dapat berdampak pada gangguan kamtibmas.

Kapolda Sumsel menekankan bahwa persoalan agraria tidak dapat dipandang semata sebagai urusan administratif, melainkan isu strategis yang beririsan langsung dengan stabilitas sosial, keamanan, dan keberlangsungan pembangunan daerah.

“Konflik pertanahan yang tidak tertangani secara sistematis dapat berkembang menjadi konflik sosial yang mengganggu kamtibmas. Oleh karena itu, mitigasi harus dilakukan secara terukur, berbasis data, dan berkelanjutan,” tegas Kapolda.

Menurutnya, Sumatera Selatan merupakan wilayah strategis investasi, mulai dari sektor perkebunan, energi, hingga infrastruktur. Karena itu, kepastian hukum pertanahan menjadi prasyarat penting agar pembangunan berjalan tanpa hambatan akibat sengketa lahan.

Kapolda juga menegaskan bahwa legalitas tanah yang jelas tidak hanya memberi perlindungan hukum terhadap aset negara, tetapi juga menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ia menilai, tanpa administrasi pertanahan yang tertib, potensi konflik akan meningkat dan berdampak langsung pada iklim investasi.

Sebagai bentuk tindak lanjut, Polda Sumsel dan BPN Sumsel sepakat memperkuat koordinasi teknis melalui percepatan pendataan, verifikasi dokumen, serta sertifikasi aset yang belum terdokumentasi secara lengkap.

Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa penguatan sinergi dengan BPN merupakan bagian dari strategi preventif Polri dalam menjaga stabilitas daerah.

“Bapak Kapolda menempatkan penanganan konflik agraria sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kepastian hukum lahan memberikan rasa tenang bagi pelaku usaha untuk berinvestasi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Sumsel, Ir. Rahmat, A.Ptnh., M.M., menyatakan komitmen BPN untuk mendukung langkah kolaboratif tersebut melalui verifikasi dokumen dan validasi lapangan secara menyeluruh, guna mencegah tumpang tindih kepemilikan yang kerap menjadi akar konflik agraria.

Sebagai langkah lanjutan, Polda Sumsel bersama Kanwil BPN Sumsel akan menggelar konsolidasi teknis dengan jajaran Kapolres dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan untuk mempercepat penyelesaian kendala administrasi di lapangan.

Penguatan sinergi Polri dan BPN ini menjadi langkah strategis dalam membangun tata kelola pertanahan yang lebih tertib, memperkuat kepastian hukum, serta memastikan Sumatera Selatan tetap kondusif, aman, dan ramah investasi.