Archive for year: 2026

Jakarta — Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri terus memperkuat penanganan kasus perjudian daring yang telah memasuki tahap lanjutan pasca berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21).

Dalam pengungkapan tersebut, patroli siber yang dilakukan secara intensif berhasil mengidentifikasi 21 website yang terafiliasi dalam satu jaringan. Modus operandi yang digunakan menunjukkan sistem yang terorganisir, mulai dari operasional platform hingga pengelolaan aliran dana melalui berbagai rekening dan perusahaan serta penggunaan fasilitas pembayaran digital atau payment gateway

Saat ini banyak pendapat dari berbagai kalangan yang menyatakan bahwa penguatan pengawasan terhadap payment gateway menjadi langkah strategis dalam memutus rantai kejahatan siber. Tidak hanya sebagai sarana transaksi, platform pembayaran kerap dijadikan titik krusial dalam mengelola dan mendistribusikan dana hasil tindak pidana, termasuk judi online, penipuan digital, dan skema investasi ilegal.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendekatan follow the money yang disampaikan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, yang menekankan bahwa penelusuran aliran dana menjadi kunci utama dalam mengungkap kejahatan keuangan, termasuk praktik judi online yang memanfaatkan berbagai instrumen pembayaran digital.

Lebih lanjut, PPATK dalam berbagai analisisnya menegaskan bahwa sistem pembayaran digital kerap dimanfaatkan sebagai sarana utama dalam praktik judi online, penipuan (scam), hingga investasi ilegal. Oleh karena itu, pengawasan terhadap payment gateway, e-wallet, dan instrumen pembayaran digital lainnya perlu diperketat melalui penerapan prinsip know your customer (KYC), pelaporan transaksi mencurigakan, serta audit yang transparan.

Sementara itu, ahli TPPU Yenti Garnasih menekankan bahwa aliran dana hasil kejahatan harus diputus secara menyeluruh, sehingga tidak ada pihak yang dapat menikmati hasil tindak pidana.

Pengamat kebijakan publik Achmad Nur Hidayat turut menilai bahwa pengawasan terhadap payment gateway dan layanan keuangan digital harus dilakukan secara konsisten dan transparan, guna mencegah penyalahgunaan sistem oleh jaringan kejahatan terorganisir.

Ke depan, sinergi lintas sektor antara aparat penegak hukum, regulator, dan penyedia jasa keuangan dinilai menjadi kunci untuk memastikan sistem pembayaran digital tidak disalahgunakan. Penguatan pengawasan berbasis teknologi, peningkatan kepatuhan terhadap prinsip know your customer (KYC), serta kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan menjadi aspek yang perlu terus diperkuat.

Dengan pendekatan yang komprehensif tersebut, diharapkan celah pemanfaatan sistem pembayaran digital dalam praktik judi online dan kejahatan siber lainnya dapat semakin dipersempit, sekaligus memperkuat integritas sistem keuangan nasional.

Pengungkapan jaringan yang melibatkan puluhan situs judi online ini tidak hanya menjadi capaian penegakan hukum, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam pengelolaan uang sitaan hasil judi online yang akan dirampas untuk negara.

Pengungkapan jaringan perjudian daring ini seyogyanya harus diikuti dengan tata kelola aset yang jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan sampai dengan tahapan eksekusi putusan pengadilan.

Penanganan judi online sendiri dilakukan melalui dua pendekatan utama. Pertama, melalui mekanisme penegakan hukum secara reguler, yakni pelaksanaan patroli siber dan penyelidikan intensif sebagaimana selama ini telah dilakukan oleh Direktorat Siber Bareskrim Polri serta jajaran di kewilayahan, termasuk yang terbaru adalah pengungkapan Praktik Perjudian Online oleh Dit Siber Polda Sumatera Utara yang telah mengamankan 19 orang tersangka pada 16 Maret 2026 yang lalu.
Pendekatan ini fokus pada pengungkapan pelaku, situs, serta jaringan operasional di balik praktik perjudian daring.
Dalam rentang waktu tahun 2021 sampai dengan 2026 Siber Bareskrim Polri telah berhasil mengungkap lebih dari 30 kasus judi online dengan 171 tersangka dan total uang yang berhasil disita sejumlah 241 Milyar rupiah.

Pendekatan Kedua, melalui mekanisme non-konvensional berbasis keuangan, yakni menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 yang memanfaatkan Laporan Hasil Analisis (LHA) dari PPATK. Dalam mekanisme ini, aparat penegak hukum melakukan penelusuran terhadap rekening-rekening yang digunakan dalam praktik judi online, yang umumnya merupakan rekening nominee atau pinjam nama. Pendekatan ini dinilai efektif untuk menelusuri dan merampas aset hasil kejahatan yang tersembunyi dalam sistem keuangan.

Berdasarkan LHA serahan dari PPATK, hingga saat ini Bareskrim telah melakukan penyitaan sejumlah 142 milyar dari lebih kurang 359 rekening yang terkait praktik judol.
Dan pada 5 Maret 2026 Siber Bareskrim melakukan penyerahan uang hasil perjudian online dalam rangka eksekusi aset putusan Perma Nomor 1 tahun 2013 senilai 58 Milyar kepada Kejaksaan sebagai hasil penanganan kejahatan judol dengan mekanisme non konvensional.

Kegiatan eksekusi ini menjadi krusial dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, meningkatkan efektifitas putusan pengadilan, dimana putusan tidak hanya selesai secara administratif, tetapi
nyata dilaksanakan, selain itu juga dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap peradilan dan aparat penegak hukum serta menertibkan administrasi dan tata kelola eksekusi sesuai standar dan prosedur yang diatur dalam PERMA yaitu transparan, akuntabel, dan terukur.

Sejumlah pengamat dan ahli menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus harus diikuti dengan tata kelola aset sitaan yang transparan dan akuntabel. Dari Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, menyatakan bahwa penyitaan aset hasil judi online harus memberikan kontribusi nyata bagi negara dan dikelola secara terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pengamat Ekonomi CELIOS, Nailul Huda menyoroti besarnya kerugian negara akibat judi online, sehingga penanganannya tidak boleh berhenti pada pengungkapan semata, tetapi harus memastikan seluruh rantai, termasuk aliran dana dan aset, diputus secara menyeluruh.

Dari sisi pencegahan kejahatan keuangan, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kembali menekankan bahwa pendekatan follow the money menjadi kunci untuk memastikan aliran dana ilegal dapat ditelusuri dan dihentikan.

Dengan nilai sitaan yang signifikan dalam kasus ini, publik menaruh harapan besar agar proses hukum tidak hanya berhenti pada tahap penuntutan, tetapi juga berujung pada eksekusi putusan pengadilan yang memastikan seluruh aset hasil kejahatan dapat dirampas untuk negara.

Langkah komprehensif ini diharapkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik bahwa negara hadir secara utuh—mulai dari pengungkapan, penelusuran aset, hingga pengelolaan hasil sitaan secara transparan dan akuntabel yang dilakukan secara kolaboratif oleh para aparat penegak hukum.

Kukar – Kepolisian Resor (Polres) Kutai Kartanegara terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran jajaran pejabat Polres Kukar dalam giat panen jagung di lahan eks PT Kitadin, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kamis (26/03/2026) lalu.

Lahan seluas 0,5 hektare yang dikelola oleh Kelompok Tani (Poktan) Jagung Berkah di bawah pimpinan Sdr. Ainul Rofik tersebut berhasil memanen jagung dengan estimasi hasil mencapai 1 ton.

Sinergi Lintas Sektoral di Lahan Eks Kitadin
Usai pelaksanaan panen, kegiatan dilanjutkan dengan pertemuan strategis yang dihadiri oleh Kabag SDM Polres Kukar Kompol Suwarno, Kasi Humas Iptu Maryono, Kanit Binmas Polsek Tenggarong Seberang Iptu Purwanto, Kepala Desa Embalut Yahya, perwakilan PT Kitadin, serta pengurus dari tujuh kelompok tani setempat.

Pertemuan tersebut membahas rencana besar penanaman jagung serentak di lokasi eks tambang PT Kitadin yang dijadwalkan akan terlaksana pada Mei 2026 mendatang.

Polri Tawarkan Solusi Pupuk hingga Permodalan
Dalam arahannya, Kompol Suwarno menyarankan agar para petani menyalurkan hasil panen mereka langsung ke Bulog. Langkah ini diambil untuk memastikan stabilitas harga pangan dan melindungi petani dari praktik tengkulak yang merugikan.

“Polres Kukar siap memberikan dukungan nyata, mulai dari bantuan pupuk hingga memfasilitasi kerja sama dengan pihak perbankan untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga murah bagi para petani,” ujar Kompol Suwarno.

Komitmen Pemerintah Desa dan Dinas Pertanian
Senada dengan pihak kepolisian, Kepala BPP Tenggarong Seberang, Hartoyo, menyatakan kesiapannya untuk mengajukan kebutuhan alat mesin pertanian (alsintan) kepada Dinas Pertanian Provinsi. Sementara itu, Kades Embalut Yahya, menekankan pentingnya regenerasi kelompok tani agar lahan eks tambang tersebut dapat dikelola secara produktif dan maksimal.

Kapolsek Tenggarong Seberang, Iptu Aulia Rahman, melalui laporannya menyatakan bahwa kegiatan berjalan lancar dan menjadi bukti nyata sinergi antara Polri, pemerintah desa, dan korporasi dalam menyulap lahan pascatambang menjadi sumber pangan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kukar – Kepolisian Resor (Polres) Kutai Kartanegara menggelar rutin Apel Pagi Personel yang bertempat di Halaman Mako Polres Kutai Kartanegara, Jumat (27/03/2026). Selain sebagai sarana pengecekan personel, momentum ini juga digunakan untuk mempererat tali silaturahmi di tengah suasana hari raya.

Apel yang dimulai pukul 07.30 WITA tersebut dipimpin langsung oleh Wakapolres Kutai Kartanegara, Kompol Izdiharuddin Faris Raharja Putra, serta dihadiri oleh jajaran Pejabat Utama (PJU), Perwira, Bintara, hingga ASN di lingkungan Polres Kukar.

Dalam arahannya, Kompol Izdiharuddin Faris mengawali dengan ucapan selamat Idul Fitri bagi personel yang merayakan. “Selaku pribadi dan pimpinan, saya mengucapkan selamat lebaran, Minal Aidin Wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin,” ujarnya di hadapan peserta apel.

Terkait kedisiplinan, Wakapolres memberikan atensi khusus pada manajemen cuti personel. Ia menginstruksikan Seksi Propam (Sipropam) untuk melakukan pengecekan ketat terhadap personel cuti gelombang pertama yang belum kembali bertugas. Selain itu, pesan tegas diberikan kepada personel yang akan melaksanakan cuti gelombang kedua.

“Bawa nama baik institusi dan jangan melakukan pelanggaran sekecil apa pun. Pelanggaran anggota akan menurunkan citra Polri di mata masyarakat,” tegas Wakapolres.

Menindaklanjuti program nasional, Polres Kukar melanjutkan kegiatan dengan agenda “Indonesia Asri”. Mengingat sebagian personel masih dalam masa cuti, kegiatan pembersihan lingkungan difokuskan di area sekitar Mako Polres Kukar.

Kompol Izdiharuddin menjelaskan bahwa ke depannya, aksi bersih-bersih ini akan diperluas jangkauannya.

“Satu bulan sekali, kita akan laksanakan kegiatan Indonesia Asri di fasilitas umum seperti masjid, pasar, dan terminal dengan melibatkan instansi terkait lainnya,” tambahnya.

Kegiatan apel pagi berakhir pada pukul 08.00 WITA dalam situasi yang aman, tertib, dan penuh kekeluargaan, sebelum dilanjutkan dengan giat kurve lingkungan.

Kukar – Dalam upaya membentuk karakter anggota Polri yang humanis dan religius, personel Polsek Anggana mengikuti kegiatan Pembinaan Rohani dan Mental (Binroh) Islami secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting, Kamis (26/03/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bagbinreligi Rowatpers SSDM Polri ini dipusatkan di Mapolsek Anggana dan dipimpin langsung oleh Kanit Lantas Polsek Anggana, dengan diikuti oleh seluruh jajaran personel.

Siraman Rohani dan Pembacaan Yasin Berjamaah
Rangkaian kegiatan religi pagi ini diawali dengan pembacaan Surat Yasin secara berjamaah yang berlangsung khidmat. Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi tausiyah agama yang disampaikan oleh Iptu Ahmad Luthfi, (Paur Subbagdalops Bagops Polres Empat Lawang, Polda Sumsel).

Dalam ceramahnya, Iptu Ahmad Luthfi menekankan pentingnya menjaga integritas dan keikhlasan dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Mewujudkan Polri yang Profesional dan Bertaqwa
Kapolsek Anggana, Iptu I Komang Mahendra Putra, menegaskan bahwa pembinaan mental ini merupakan agenda penting guna menyeimbangkan kewajiban dinas dengan kebutuhan spiritual personel.

“Kami ingin meningkatkan keimanan dan ketaqwaan personel. Dengan mental yang kuat dan religius, diharapkan anggota dapat menjalankan tugas di lapangan secara lebih profesional, tulus, dan terhindar dari pelanggaran,” ujar Iptu I Komang Mahendra.

Antusiasme terlihat jelas dari para personel yang mengikuti jalannya kegiatan hingga selesai. Binroh ini diharapkan tidak hanya menjadi rutinitas formalitas, tetapi mampu memberikan dampak nyata pada peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik di wilayah hukum Polsek Anggana.

“Melalui siraman rohani ini, kami berkomitmen untuk terus memperbaiki diri agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih dekat dengan masyarakat,” pungkas Kapolsek.

Hingga berakhirnya kegiatan pada siang hari, situasi di Mapolsek Anggana terpantau aman, lancar, dan penuh kekhusyukan.

Kukar – Personel Sat Samapta Polres Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan prima melalui pergelaran personel berseragam di titik-titik rawan kemacetan dan aktivitas masyarakat. Pada Rabu (25/03/2026) pagi, Regu 2 Patroli Sat Samapta melaksanakan giat pengaturan lalu lintas di kawasan Simpang Pesut, Kota Tenggarong.

Kegiatan ini melibatkan enam personel berbakat, di antaranya Bripda M. Syeh Walid Maligga, Bripda Purnama Nur Ariyandi, Bripda Muhammad Ari Ramadhani, Bripda Diki Rahman Salik, dan Bripda Muhammad Rafli Yusdi.

Kehadiran personel berseragam ini bertujuan utama untuk menciptakan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcar Lantas). Selain mengatur arus kendaraan agar tidak terjadi penumpukan, para petugas juga aktif membantu warga yang hendak menyeberang jalan guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

“Kegiatan ini merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat untuk memastikan aktivitas warga berjalan lancar dan memberikan rasa aman, terutama di titik-titik persimpangan yang padat seperti Simpang Pesut,” tulis laporan resmi Sat Samapta Polres Kukar.

Hingga berakhirnya kegiatan, situasi di lapangan dilaporkan berjalan dengan aman, lancar, dan tertib. Kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas saat diarahkan oleh petugas juga dinilai cukup tinggi, sehingga tidak ditemukan adanya kendala berarti di lapangan.

Melalui giat rutin seperti ini, Polres Kutai Kartanegara berharap dapat terus menekan angka pelanggaran lalu lintas sekaligus mempererat kedekatan antara kepolisian dengan masyarakat Kota Tenggarong.