Archive for month: Agustus, 2026

Kukar – Dalam upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Polsek Tabang memasang spanduk imbauan kepada masyarakat di sepanjang jalan poros utama Desa Bilatalang–Desa Muara Pedohon–Desa Umaq Bekuaq, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kamis (27/8/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 09.00 WITA tersebut merupakan langkah preventif Polsek Tabang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan secara sembarangan.

Kapolsek Tabang IPTU Yohan Lihu mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan segera melaporkan apabila menemukan potensi maupun kejadian Karhutla di wilayahnya.

Pemasangan spanduk menjadi sarana edukasi dan pengingat bagi masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan secara sembarangan, mengingat kondisi lahan yang rawan terbakar.

Kukar – Gerak cepat ditunjukkan jajaran Polsek Loa Janan bersama tim gabungan dalam menangani kebakaran lahan yang terjadi di Dusun Putak RT 17, Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kamis (27/8/2026).

Kebakaran diketahui sekitar pukul 18.00 WITA di kawasan yang merupakan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Loa Duri Ilir. Berdasarkan pengecekan awal di lapangan, api diduga berasal dari sisa pembakaran sampah yang kemudian merambat ke lahan di sekitarnya.

Kondisi lahan yang kering membuat api cepat meluas hingga membakar area dengan luas diperkirakan mencapai 10 hektare. Menyikapi kejadian tersebut, Kapolsek Loa Janan AKP Abdillah Dalimunthe bersama lima personel langsung bergerak ke lokasi dan berkoordinasi dengan unsur terkait untuk melakukan pemadaman.

Upaya penanganan melibatkan personel Polsek Loa Janan, personel Koramil, Kepala Desa Loa Duri Ilir Fahri Hamzah, relawan Kecamatan Loa Janan dari Damba, Kamseku dan BPBD, tiga unit mobil pemadam kebakaran, serta dua unit water tank dari PT Bama.

Petugas berjibaku menyemprotkan air ke titik api dan bara yang masih menyala. Setelah kobaran berhasil dikendalikan, proses dilanjutkan dengan penyiraman dan pendinginan secara menyeluruh, termasuk pemeriksaan di sekitar lokasi guna memastikan tidak ada titik api maupun bara yang berpotensi memicu kebakaran susulan.

Berkat sinergi dan respons cepat seluruh unsur yang terlibat, kebakaran berhasil dipadamkan dan dikendalikan. Tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut.

Kegiatan pemadaman dan pendinginan berlangsung hingga Jumat (28/8/2026) sekitar pukul 01.00 WITA. Sebanyak tiga unit mobil damkar Kecamatan Loa Janan tetap disiagakan di lokasi sebagai langkah antisipasi apabila kembali ditemukan titik api.

Kapolsek Loa Janan AKP Abdillah Dalimunthe menegaskan bahwa pihaknya bersama unsur terkait akan terus melakukan pemantauan terhadap wilayah yang rawan terjadi kebakaran lahan, sekaligus mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan secara sembarangan, terutama saat kondisi lingkungan kering.

Polsek Loa Janan, bergerak cepat, bersinergi, dan hadir untuk memastikan api terkendali serta masyarakat tetap aman.

JAKARTA – Polri terus memperkuat Layanan Polisi 110 sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik yang cepat, responsif, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Penguatan tersebut dibahas dalam Forum Tematik Bakohumas Polri Tahun Anggaran 2026 bertema “Optimalisasi Layanan Polisi 110 dalam Mendukung Pelayanan Publik Presisi” yang digelar di Jakarta Selatan, Kamis (27/8/2026).

Forum tersebut diikuti perwakilan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) kementerian dan lembaga. Kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur Polri, pemerintah, dan pakar kebijakan publik untuk membahas pengembangan Layanan Polisi 110, mulai dari transformasi digital, penguatan operasional, hingga manajemen risiko komunikasi dan reputasi.

Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital, Dra. Molly Prabawati, M.AP., menyampaikan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah semakin tinggi, khususnya dalam hal kecepatan respons, penanganan yang konkret, serta kemudahan akses.

Menurutnya, Layanan Polisi 110 bukan sekadar saluran pengaduan, melainkan salah satu bentuk kehadiran negara yang dapat diakses masyarakat selama 24 jam. Karena itu, efektivitas layanan tersebut perlu didukung pemahaman masyarakat yang luas serta kolaborasi antarlembaga.

Sementara itu, Penata Kehumasan Polri Utama Tk II Divhumas Polri Brigjen Pol. Dicky Sondani, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa Layanan Polisi 110 harus berorientasi pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

“Layanan Polisi 110 bukan sekadar nomor telepon, aplikasi, jaringan, atau teknologi. Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara ketika masyarakat membutuhkan pertolongan. Ketika masyarakat menghubungi 110, mereka harus yakin bahwa Polri mendengar, Polri merespons, dan Polri hadir,” ujar Brigjen Pol. Dicky dalam forum tersebut.

Ia menjelaskan, optimalisasi Layanan Polisi 110 setidaknya mencakup empat aspek utama, yakni penguatan infrastruktur dan integrasi sistem, penguatan skema operasional dan standar respons, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan komunikasi publik.

Dalam pengembangannya, Polri menargetkan respons awal operator terhadap panggilan masyarakat dalam waktu 10 detik dan kehadiran petugas di lokasi kejadian dalam waktu 10 menit. Target tersebut membutuhkan dukungan sistem yang terintegrasi, kesiapan operator, mekanisme penerusan laporan secara cepat, serta koordinasi dengan personel di lapangan.

Kepala Biro Teknologi Komunikasi Div TIK Polri Brigjen Pol. Dr. Indarto, S.H., S.Sos., S.I.K., M.Si., menjelaskan Layanan Polisi 110 tidak berhenti pada penerimaan panggilan. Setiap laporan dicatat dalam sistem dan diteruskan kepada unit atau personel yang paling dekat dan sesuai dengan kebutuhan penanganan.

Masyarakat dapat menggunakan Layanan Polisi 110 untuk melaporkan berbagai kondisi, antara lain kecelakaan lalu lintas, tindak kejahatan, kondisi darurat, kebakaran, gangguan lalu lintas, maupun memperoleh informasi terkait layanan kepolisian.

“Dalam situasi darurat, masyarakat tidak memiliki waktu untuk mencari berbagai nomor kepolisian. Mereka membutuhkan satu pintu layanan yang sederhana, mudah diingat, dan dapat diandalkan. Karena itu, tantangannya bukan hanya bagaimana masyarakat mengetahui nomor 110, tetapi bagaimana laporan tersebut direspons secara cepat dan tepat,” jelas Brigjen Pol. Indarto.

Karo Jianstra Stamaops Polri Brigjen Pol. Marsudianto, S.I.K., M.Si., turut memaparkan pengembangan Layanan Polisi 110 melalui integrasi sistem dan penguatan Command Center. Pengembangan tersebut diarahkan agar layanan dapat terhubung dengan berbagai sistem kepolisian, pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan, peningkatan profesionalisme operator, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Lalu, pakar kebijakan publik dan hubungan pemerintah Dr. Hardy R. Hermawan, S.Sos., M.Si., GRCE., juga menekankan pentingnya pengelolaan risiko komunikasi dan reputasi dalam pelayanan 110. Menurutnya, kecepatan pelayanan harus berjalan beriringan dengan komunikasi yang transparan dan empatik.

“Keberhasilan Layanan Polisi 110 tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi. Kecepatan respons, kualitas sumber daya manusia, transparansi, komunikasi yang empatik, serta konsistensi pelayanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik,” kata Hardy.

Dalam forum tersebut juga dibahas pentingnya pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk mendukung pelayanan tanpa menghilangkan peran manusia. AI dapat digunakan untuk membantu transkripsi, pelacakan lokasi, serta klasifikasi data, sementara operator tetap menjadi garda utama dalam berkomunikasi dengan masyarakat.

Selain aspek teknologi dan operasional, forum juga menyoroti pentingnya sosialisasi kepada masyarakat. Edukasi diperlukan agar masyarakat memahami fungsi Layanan Polisi 110 serta tata cara menyampaikan laporan secara tepat, sekaligus mencegah penggunaan layanan untuk prank call, laporan palsu, maupun informasi yang tidak benar.

Melalui Forum Tematik Bakohumas tersebut, Polri mendorong penguatan kolaborasi komunikasi antarkementerian dan lembaga untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai Layanan Polisi 110. Upaya tersebut diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan kesiapan sistem dan personel sehingga setiap laporan masyarakat dapat ditangani secara cepat, tepat, profesional, dan humanis.

Penguatan Layanan Polisi 110 menjadi bagian dari komitmen Polri dalam menghadirkan pelayanan publik Presisi, sekaligus membangun pengalaman pelayanan yang nyata bagi masyarakat. Dengan prinsip bahwa teknologi mendukung manusia, bukan menggantikannya, Polri terus mendorong agar 110 menjadi layanan yang mudah diakses, responsif, dan dipercaya masyarakat.

JAKARTA – Polda Metro Jaya menyiapkan layanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka kegiatan penyampaian aspirasi yang berlangsung di Jakarta, Kamis (27/8/2026). Personel Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) disiagakan untuk memberikan pertolongan dan pelayanan medis apabila dibutuhkan.

Kesiapan tersebut merupakan bagian dari pelayanan Polri kepada masyarakat untuk memastikan kegiatan penyampaian aspirasi dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan tetap mengedepankan aspek kemanusiaan. Personel Dokkes disiapkan untuk memberikan pertolongan pertama serta layanan kesehatan kepada masyarakat maupun personel yang membutuhkan.

Selain menyiagakan personel medis, Polda Metro Jaya juga memastikan akses terhadap fasilitas kesehatan lanjutan apabila terdapat kondisi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari kesiapsiagaan pelayanan kesehatan selama kegiatan berlangsung.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan kesiapan layanan kesehatan merupakan bentuk kehadiran Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Polri hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, personel Dokkes kami siapkan untuk memberikan pertolongan apabila ada masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan. Jika diperlukan penanganan lebih lanjut, kami juga memastikan akses terhadap fasilitas kesehatan dapat berjalan dengan baik,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Menurutnya, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari ruang demokrasi yang harus dapat berlangsung secara tertib. Polri juga berupaya memastikan seluruh masyarakat tetap dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman dan nyaman.

“Yang kami kedepankan adalah pelayanan. Kami ingin memastikan masyarakat yang hadir maupun masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi tetap mendapatkan pelayanan dan merasa aman. Termasuk apabila ada yang membutuhkan pertolongan kesehatan, personel Dokkes siap memberikan bantuan,” katanya.

Polri mengajak seluruh masyarakat yang mengikuti maupun berada di sekitar kegiatan penyampaian aspirasi untuk bersama-sama menjaga ketertiban, memperhatikan kondisi kesehatan, serta saling menghormati agar seluruh aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan baik.

“Harapan kami seluruh kegiatan dapat berlangsung tertib dan damai. Polri akan terus hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memastikan kebutuhan masyarakat dapat direspons dengan baik, termasuk dalam hal pelayanan kesehatan,” tutupnya.

Jakarta — Polda Metro Jaya hadir memberikan pelayanan dalam pelaksanaan penyampaian aspirasi di muka umum. Polri menegaskan bahwa penyampaian pendapat merupakan hak dasar dan hak konstitusional masyarakat yang dilindungi undang-undang, namun tetap harus dilaksanakan dengan mematuhi ketentuan hukum dan etika.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan, terdapat ketentuan mengenai barang-barang yang tidak diperbolehkan dibawa dalam kegiatan penyampaian pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

“Polri hadir memberikan pelayanan dalam penyampaian pendapat di muka umum. Itu merupakan hak dasar, hak konstitusi yang dilindungi oleh undang-undang. Tetapi ada aturan hukum, ada etika yang harus menjadi pertanggungjawaban kita bersama agar pelaksanaan penyampaian aspirasi di muka umum dapat berjalan aman, tertib, damai, dan bertanggung jawab,” ujar Budi Hermanto saat Konferensi Pers Polda Metro Jaya, Kamis (27/8).

Menurutnya, Polri juga mencermati munculnya sejumlah konten dan narasi di ruang digital yang berpotensi memicu keresahan, termasuk provokasi, disinformasi, malinformasi dan ujaran kebencian.

“Kami dari Polda Metro Jaya akan melakukan patroli media sosial dan akan men-stem kalau itu hoaks ataupun disinformasi dan malinformasi. Adapun terkait penemuan di lapangan, ini merupakan penyelidikan baik secara digital maupun konvensional yang dilakukan oleh jajaran Polda Metro Jaya,” jelasnya.

Selain itu, kepolisian terus melakukan penyelidikan terhadap berbagai temuan di lapangan, baik melalui metode digital maupun konvensional. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan fakta serta mencegah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan penyampaian aspirasi dengan membawa barang-barang yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan.

Budi menegaskan, Polri tidak membatasi kemerdekaan masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Kehadiran kepolisian justru ditujukan untuk memastikan masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya dengan baik, sekaligus menjaga aktivitas masyarakat lainnya tetap berjalan aman dan nyaman serta tertib.

“Kepolisian tidak pernah membatasi ruang kemerdekaan penyampaian pendapat, melainkan memastikan aspirasi tersampaikan dengan baik dan seluruh masyarakat dapat beraktivitas sebagaimana mestinya,” tegasnya.

Ia menambahkan, berdasarkan pemantauan hingga pukul 10.38 WIB, situasi Jakarta masih dalam kondisi aman dan dapat dikendalikan. Aktivitas masyarakat, termasuk lalu lintas, pendidikan, kegiatan ibadah, dan perekonomian, tetap berjalan aman dan nyaman serta tertib.

Budi mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga situasi Jakarta tetap aman dan kondusif serta tidak memberikan ruang bagi kelompok yang berupaya menciptakan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Aspirasi harus disampaikan melalui ruang keselamatan dan harus mendapat perlindungan. Potensi-potensi kekerasan harus dicegah sedikit mungkin. Demokrasi memberikan ruang bagi perbedaan pendapat, tetapi tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” pungkasnya.