Archive for month: Agustus, 2026

Jakarta, 19 Agustus 2026 — Densus 88 AT Polri bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Kanwil Kemenag DKI Jakarta menggelar kegiatan Bedah Film “Jihad Selfie” dan diskusi interaktif yang diikuti 200 Ketua OSIS, guru, komite sekolah, serta wali murid SMA/MA negeri dan swasta se-Provinsi DKI Jakarta.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat peran sekolah dan keluarga sebagai lingkungan yang aman bagi anak, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap kekerasan, perundungan (bullying), propaganda di media sosial, paham radikal, dan Nihilistic Violent Extremism (NVE).

Direktur Pencegahan Densus 88 AT Polri yang diwakili Kasubdit Kontra Ideologi Ditcegah Densus 88 AT Polri, Kombes Pol. Moh Dofir, menegaskan bahwa keluarga dan sekolah memiliki posisi penting dalam menjaga masa depan generasi muda.

“Keluarga dan sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan rasa aman, perhatian, ruang dialog, serta lingkungan yang nyaman dan bebas dari bullying,” ujarnya.

Sementara itu, Kakanwil Kemenag DKI Jakarta Adib menekankan pentingnya membangun pemahaman keagamaan yang moderat dan selaras dengan prinsip kebangsaan.

“Di Kanwil Kementerian Agama tentu mendorong untuk terus terbangunnya pemahaman beragama yang moderat, pemahaman beragama yang sejalan dengan prinsip-prinsip kebangsaan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang menjunjung tinggi keragaman, perbedaan dan menolak bentuk kekerasan apa pun.”

Dari unsur pendidikan, Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan DKI Jakarta Ali Mukodas menyampaikan bahwa pencegahan terorisme harus dipandang sebagai bagian dari upaya membangun karakter generasi muda.

“Pencegahan terorisme pada akhirnya bukan hanya tentang mencegah sebuah tindakan kekerasan, melainkan kita sedang membangun generasi yang tidak mudah dipecah oleh perbedaan dan tidak mudah dihasut oleh kebencian.”

Dalam sesi diskusi interaktif, Densus 88 AT Polri melalui Kompol Agus Isnaini menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru dalam upaya pencegahan. Ruang digital dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan narasi ekstrem dengan menyasar kelompok remaja.

“Anak diperkenalkan pada konten atau figur bernuansa keluhan, ketidakadilan, atau kebencian—sering lewat game online, forum atau media sosial.”

Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikdasmen RI, Ruspita Putri Utami, menekankan pentingnya membangun lingkungan sekolah yang inklusif sekaligus memperkuat kemampuan deteksi dini.

“Jangan lagi ada eksklusivisme di sekolah. Harus inklusif, benar-benar inklusif, dan yang cukup paling penting adalah kemampuan sekolah melakukan deteksi dini.”

Sementara itu, Spesialis Perlindungan Anak UNICEF Indonesia, Ignatius Setiawan Cahyo Nugroho, menyoroti pentingnya pendekatan sistemik dalam perlindungan anak dan pencegahan eksploitasi.

“Kita sering memberikan jawaban tidak sistemik, sedangkan masalahnya sistemik. Agar kita bisa berpikir sistemik maka kita perlu berpikir secara komprehensif.”

Melalui pendekatan bedah film dan diskusi interaktif, peserta diajak memahami bagaimana proses paparan ideologi kekerasan dapat terjadi serta pentingnya membangun komunikasi antara anak, orang tua, dan sekolah.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kemampuan deteksi dini di lingkungan pendidikan, serta mendorong terciptanya sekolah yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari kekerasan maupun pengaruh ideologi ekstrem.

Cianjur – Polri melaksanakan penanaman serentak bawang putih di 14 daerah di Jawa Barat sebagai bagian dari program Asta Cita yang menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu pilar utama kemandirian bangsa. Kegiatan tersebut juga menjadi rangkaian dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Penanaman bawang putih tersebut dilaksanakan dengan memanfaatkan potensi lahan pertanian di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Cianjur. Para petani di wilayah Cianjur Utara turut dilibatkan dalam pelaksanaan program tersebut sebagai upaya mendorong peningkatan produksi bawang putih sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Program tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan penanaman bawang putih, panen raya, sekaligus ground breaking Gudang Ketahanan Pangan Polri. Secara nasional, kebutuhan bawang putih mencapai lebih dari 600 ribu ton setiap tahun, sementara sekitar 95 persen kebutuhan tersebut masih bergantung pada impor.

Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. H. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M., mengatakan Polri terus mengambil langkah konkret untuk mendukung arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

“Seperti yang selalu disampaikan Bapak Presiden Prabowo Subianto, ketahanan pangan merupakan kunci kemandirian bangsa. Dengan swasembada, kita bukan hanya memenuhi kebutuhan rakyat, tetapi juga memperkuat martabat Indonesia. Maka dari itu, Polri bergerak untuk menyukseskan Asta Cita swasembada, salah satunya melalui komoditas bawang putih,” ujar dia, Rabu (19/8/2026).

Menurutnya, upaya pengembangan bawang putih tersebut telah dimulai sejak 2025 melalui kerja sama dengan kelompok tani. Hingga 2026, kerja sama tersebut telah mencapai total luas lahan 948 hektare dengan capaian panen basah sebesar 9.480 ton.

“Sebanyak 14 Polda dengan 59 Polres telah berpartisipasi aktif dalam program ini. Total lahan yang telah ditanam mencapai 279,53 hektare dengan estimasi hasil panen sebesar 2.795,4 ton,” katanya.

Wakapolri menjelaskan, kegiatan yang dilaksanakan di Sembalun, Lombok Timur, menjadi salah satu rangkaian utama program tersebut. Di lokasi tersebut dilakukan penanaman bawang putih pada lahan seluas 120 hektare, panen raya pada lahan 105 hektare, sekaligus ground breaking Gudang Ketahanan Pangan Polri.

Gudang tersebut nantinya akan dimanfaatkan sebagai fasilitas penyimpanan dan penjemuran bawang putih guna menjaga kualitas hasil panen sekaligus mendukung stabilitas pasokan.

Sementara itu, di wilayah Polda Jawa Barat, penanaman bawang putih secara serentak dilaksanakan pada lahan seluas 44,58 hektare dengan potensi hasil panen mencapai 445,8 ton.

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Dr. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., mengatakan dalam pelaksanaan budidaya bawang putih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperhatikan, di antaranya keterbatasan sumber daya manusia, ketersediaan bibit, serta ketersediaan air.

Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, Polri menyiapkan 25 orang dalam tim riset kolaboratif yang melibatkan Bakomsus Pertanian, personel Polri, kelompok tani, mahasiswa, dan ahli pertanian.

“Tim ini akan mempelajari bibit, karakteristik lahan, dan pola budidaya yang hasilnya akan ditransfer kepada kelompok tani dan para mitra di Jawa Barat,” kata dia.

Dalam hal ketersediaan bibit, Polri juga memperoleh dukungan sebanyak 1 ton bibit dari PTPN serta melalui swadaya. Ke depan, kolaborasi dengan dinas pertanian dan mitra strategis akan terus diperkuat, termasuk melalui pengembangan konsep green house pembibitan untuk meningkatkan ketersediaan dan kemandirian bibit secara berkelanjutan.

Sementara untuk mengatasi kendala ketersediaan air, khususnya pada musim kemarau, akan dilakukan pipanisasi serta penyiapan sarana pengairan di sejumlah lokasi budidaya.

“Dengan sarana prasarana yang juga dibangun, diharapkan budidaya bawang putih ini dapat berkelanjutan secara optimal,” pungkasnya.

Melalui program tersebut, Polri bersama pemerintah daerah, kelompok tani, dan berbagai mitra strategis terus mendorong peningkatan produksi bawang putih dalam negeri. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor sekaligus mendukung terwujudnya swasembada bawang putih sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional.

Metro, Lampung – Polsek Metro Pusat Polres Metro Lampung mendapat kunjungan Tim Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Republik Indonesia dalam rangka visitasi dan penilaian nominasi Kompolnas Awards Tahun 2026, Rabu (19/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Mapolsek Metro Pusat, Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro ini menjadi bagian dari tahapan penilaian Kompolnas terhadap satuan kerja kepolisian yang dinilai memiliki kinerja, inovasi, serta pelayanan publik yang baik.

Kedatangan rombongan Tim Kompolnas RI yang dipimpin oleh Bapak Gufron, SH. I, M. Hub int ini disambut langsung oleh Kapolres Metro AKBP Hangga Utama Darmawan, S.I.K. bersama Walikota Metro Hi. Bambang Iman Santoso. S. Sos. M. PdI, dan unsur forkopimda Kota Metro serta jajaran Polres Metro. Penyambutan turut diwarnai dengan persembahan tari sebagai bentuk penghormatan dan penyambutan kepada tim penilai.

Dalam rangkaian visitasi tersebut, Tim Kompolnas RI juga melaksanakan sesi diskusi bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat utama Polres Metro, Forkopimcam Metro Pusat, kepala OPD Pemerintah Kota Metro, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh adat.

Sesi diskusi menjadi salah satu bagian penting dalam visitasi karena memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, maupun penilaian terhadap kinerja dan pelayanan Polsek Metro Pusat serta Polres Metro secara umum.

Kapolres Metro AKBP Hangga Utama Darmawan, S.I.K., menyampaikan bahwa kegiatan visitasi Kompolnas merupakan momentum penting bagi Polres Metro untuk menunjukkan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Visitasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Apa yang telah dilakukan tentunya masih akan terus kami evaluasi dan tingkatkan, sehingga kehadiran Polri benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Kapolres.

Menurutnya, keberhasilan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tidak dapat dilakukan oleh kepolisian seorang diri. Dibutuhkan sinergi dan dukungan dari pemerintah daerah, TNI, unsur penegak hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta seluruh elemen masyarakat.

“Kami terus membangun komunikasi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder dan masyarakat. Keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama, dan Polri akan terus berupaya hadir secara humanis, responsif, profesional dan transparan,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Tim Kompolnas RI juga melakukan penilaian secara langsung terhadap berbagai aspek yang menjadi indikator nominasi Kompolnas Awards 2026. Kegiatan berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh interaksi antara tim penilai dengan jajaran kepolisian maupun unsur masyarakat yang hadir.

Kegiatan visitasi tersebut diharapkan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri, khususnya Polres Metro, sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Polres Metro juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan dan inovasi dalam pelayanan publik serta memperkuat sinergitas dengan seluruh elemen masyarakat guna mewujudkan situasi kamtibmas yang aman, nyaman dan kondusif di wilayah hukum Polres Metro.

Jakarta — Direktorat Tindak Pidana Perempuan, Anak, dan Pidana Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri mengungkap sejumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Pengungkapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas Polri sekaligus komitmen untuk memastikan tindak pidana terhadap perempuan, anak, kelompok rentan, maupun TPPO ditangani secara profesional dan tegas.

“Tidak ada toleransi terhadap kekerasan, terhadap eksploitasi maupun perdagangan manusia, siapapun pelakunya, apapun latar belakangnya. Semua perkara ini yang masih dalam proses, kami proses tetap dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan tentu melalui proses peradilan,” kata Nurul dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Kasus pertama yang diungkap merupakan tindak pidana kekerasan seksual yang ditangani Subdit Perempuan. Perkara tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/101-3/III/2026/SPKT Bareskrim Polri tanggal 3 Maret 2026 dengan tersangka berinisial HB, yang merupakan pelatih pada periode 2022 hingga 2024 dan Kepala Pelatih Pelatnas Federasi Panjat Tebing Indonesia pada 2025.

Peristiwa tersebut terjadi di wilayah Bekasi, Jawa Barat, serta beberapa negara saat pertandingan internasional dan berlangsung berulang sejak 2022 hingga Desember 2025. Tersangka dijerat Pasal 6 huruf C dan Pasal 15 angka 1 huruf C dan E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Dalam perkara tersebut, penyidik telah memeriksa 18 saksi dan lima ahli, yang terdiri atas dua ahli visum et repertum, satu ahli psychiatricum, satu ahli pidana, dan satu ahli TPKS. Penyidik juga mengamankan bukti surat, bukti elektronik berupa percakapan, serta keterangan tersangka.

Berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Negeri Kota Bekasi pada 7 Juli 2026. Selanjutnya, pada 13 Juli 2026 telah dilakukan tahap II berupa penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.

Kasus kedua merupakan dugaan kekerasan seksual terhadap lima korban laki-laki, terdiri dari empat anak dan satu orang dewasa, yang dilakukan tersangka berinisial SAM, seorang tokoh agama berusia 39 tahun.

Perkara tersebut dilaporkan melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/586-11/XI/2025/SPKT Bareskrim Polri tanggal 28 November 2025. Peristiwa terjadi di Purbalingga, Sukabumi, Bandung, Jakarta, dan Mesir sejak 2017 hingga 2025.

Nurul menjelaskan, tersangka diduga memanfaatkan pengaruhnya sebagai tokoh agama dan guru ngaji untuk melakukan kekerasan seksual terhadap para korban. Tersangka juga memberikan iming-iming kepada korban berupa fasilitas untuk kuliah atau sekolah di Mesir.

“Tersangka yang mengklaim dirinya sebagai tokoh agama dan guru ngaji para korban, menggunakan pengaruhnya untuk melakukan kekerasan seksual berupa pencabulan kepada para korban dengan memberikan iming-iming kepada korban untuk difasilitasi melaksanakan kuliah di Mesir,” ujar Nurul.

Dalam perkara tersebut, penyidik telah menetapkan SAM sebagai tersangka pada April 2026. Karena tersangka diketahui sudah tidak berada di Indonesia, penyidik menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) dan mengajukan red notice melalui Interpol.

Red notice terhadap tersangka telah diterbitkan pada 9 Juli 2026. Polri selanjutnya berkoordinasi dengan pihak terkait di Mesir, Baintelkam Polri, dan Interpol untuk mengetahui keberadaan serta mengupayakan pemulangan tersangka ke Indonesia.

Kasubdit II Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Faisal Febrianto mengatakan proses tersebut ditempuh melalui mekanisme Interpol lantaran Indonesia dan Mesir belum memiliki perjanjian ekstradisi.

“Sampai saat ini, untuk terkait ekstradisi, kami masih melakukan kerja sama Interpol karena negara kita tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan negara Mesir. Jadi, kami memilih jalur Interpol untuk melakukan pemulangan terhadap tersangka,” kata Faisal.

Kasus ketiga yang diungkap merupakan TPPO dengan modus pengantin pesanan warga negara Indonesia (WNI) untuk warga negara asing (WNA) asal Tiongkok. Perkara tersebut ditangani Subdit TPPO berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/32/I/2025/SPKT Bareskrim Polri tanggal 17 Januari 2025.

Dalam kasus tersebut, penyidik menetapkan dua tersangka, yakni CA, perempuan berusia 25 tahun yang berperan sebagai perekrut korban, dan CU, laki-laki berusia 59 tahun yang berperan sebagai penerjemah bahasa Mandarin sekaligus penghubung antara calon suami dengan korban.

CA diketahui memperkenalkan korban kepada calon suami warga negara Tiongkok, membantu pemalsuan dokumen, serta mengurus dokumen pemberangkatan korban ke Tiongkok. Dari perannya tersebut, CA memperoleh keuntungan Rp20 juta. Sementara CU memperoleh keuntungan Rp5 juta.

Modus yang digunakan yakni menawarkan kehidupan lebih layak apabila korban bersedia menikah dengan warga negara Tiongkok. Korban dijanjikan uang Rp25 juta setelah pernikahan dan uang Rp10 juta setiap bulan ketika berada di Tiongkok. Namun, janji tersebut tidak dipenuhi.

Setelah berada di Tiongkok, korban justru mengalami kekerasan fisik oleh suaminya dan harus bekerja sebagai pekerja rumah tangga untuk keluarga suaminya yang berjumlah sekitar 10 orang.

Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang mengatakan modus pengantin pesanan dilakukan dengan merekrut perempuan menggunakan iming-iming pernikahan dengan WNA dan kehidupan yang lebih baik.

“Namun, nanti sampai di negara tujuan, apa yang diiming-iming itu tidak diberikan. Perempuan-perempuan yang menikah ini akan diperlakukan di sana seperti pembantu. Jadi, dia mengerjakan pekerjaan sehari-hari, namun uangnya tidak diberikan untuk bulanannya,” ujar Yolanda.

Dalam perkara tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain delapan paspor asli perempuan WNI, delapan fotokopi KTP WNA yang dinikahkan dengan WNA Tiongkok, empat telepon seluler, tiga kartu ATM, dua buku tabungan, serta buku catatan nikah palsu.

Perkara tersebut telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa penuntut umum dan tersangka beserta barang bukti telah diserahkan dalam tahap II.

Nurul menegaskan penanganan perkara perempuan, anak, kelompok rentan, dan TPPO akan terus diperkuat, termasuk melalui kerja sama lintas negara. Menurutnya, penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan upaya perlindungan dan pemulihan korban.

“Kekerasan seksual, kekerasan fisik maupun psikis, eksploitasi seksual, termasuk yang terjadi di ranah daring, perdagangan orang, maupun penyelundupan manusia dapat meninggalkan dampak jangka panjang terhadap korban. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara serius, cepat, profesional, dan berpihak pada perlindungan korban,” tegas Nurul.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan, pernikahan, pendidikan, maupun kehidupan yang lebih baik apabila terdapat indikasi eksploitasi, penipuan, atau pemberangkatan melalui jalur yang tidak sesuai ketentuan.

“Khusus bagi korban perempuan, anak, serta kelompok rentan lainnya, kami ingin menyampaikan pesan bahwa Anda tidak sendiri. Polri hadir untuk melindungi, memberikan rasa aman, dan memastikan proses hukum tetap berjalan,” kata Nurul.

Polri juga mengajak masyarakat untuk berani melaporkan dugaan kekerasan maupun TPPO. Dittipid PPA-PPO turut menjalankan program Rise and Speak sejak 2025 sebagai upaya membangun keberanian masyarakat untuk berbicara dan melaporkan kekerasan.

Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol. Erdi Adrimulan Chaniago menegaskan masyarakat tidak boleh diam ketika mengetahui adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Program Rise and Speak yang telah dicanangkan dan digaungkan sejak tahun 2025 ini mohon terus kita gaungkan dan budayakan. Mari kita bersama-sama membangun keberanian untuk tidak diam, khususnya dalam mencegah dan mengungkap kejahatan, sehingga tidak ada lagi korban-korban berikutnya,” ujar Erdi.

Melalui penegakan hukum dan upaya pencegahan tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk melindungi perempuan, anak, dan kelompok rentan sekaligus memutus mata rantai kekerasan, eksploitasi, serta TPPO.

“Pada akhirnya, penegakan hukum bukan hanya tentang menghukum pelaku, tetapi juga tentang memulihkan rasa aman korban, memberikan kepastian hukum, mencegah terulangnya kejahatan, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum,” pungkas Nurul.

LABUAN BAJO – Polri terus bergerak membantu masyarakat terdampak bencana gempa bumi di daratan Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan logistik dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo disiapkan untuk segera didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak bencana.

Proses pengemasan bantuan berlangsung pada Senin (17/8/2026) sejak pukul 14.00 Wita di Gudang Bulog Labuan Bajo, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

Proses packing dikoordinasikan oleh Pengelola PB/J Polri Madya TK III selaku Ketua LO Polda NTT Kombes Pol. Edwar Jacky Tofani Umbu Kaledi, S.I.K., M.M., bersama Kasubaghapus Baginvent Ropal Kompol Yogi Maulana, S.I.

Personel Polwan Polres Manggarai Barat turut membantu proses pengemasan bantuan di bawah pimpinan Kabag Ren Polres Manggarai Barat AKP Ratna Yuda Topang.

Setelah proses pengemasan selesai, seluruh bantuan dipindahkan menuju Dermaga Pelni Marina Labuan Bajo menggunakan dua unit dump truck dan satu unit kendaraan Dalmas roda enam. Selanjutnya, bantuan dimuat ke dua kapal Polairud, yakni KM BIMA-7014 milik Polairud Mabes Polri dan KP Pulau Padar XXII-3018 milik Polairud Polda NTT.

Pendistribusian bantuan direncanakan diberangkatkan pada Selasa (18/8/2026) dari Dermaga Pelni Marina Labuan Bajo menuju Dermaga Reo, Kabupaten Manggarai. Dermaga Reo dipilih karena dinilai menjadi akses yang relatif aman untuk memasuki wilayah terdampak pascagempa.

Adapun bantuan yang disiapkan meliputi 3.500 kantong beras Bulog dengan kapasitas 5 liter atau sekitar 17.500 kilogram, minyak goreng sebanyak sekitar 3.500 liter, 3.500 paket sembako, serta 500 buah mainan anak.

Setiap paket sembako berisi lima bungkus mi instan, satu botol kecap, satu kotak teh, satu kilogram gula pasir, dan satu kotak biskuit. Bantuan tersebut selanjutnya akan disalurkan kepada masyarakat terdampak mulai dari Kabupaten Manggarai hingga Kabupaten Sikka, dengan jumlah distribusi disesuaikan kebutuhan di masing-masing wilayah.

Selain bantuan dari Kapolri, turut dimuat bantuan peralatan dapur dari Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang, S.I.K., berupa 10 lusin sendok makan, 10 panci, 10 wajan atau kuali, serta 10 centong sayur atau ikan.

Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Kakorpolairud) Irjen Pol. Raden Firdaus Kurniawan Ferry, S.I.K., M.H., turut melakukan monitoring proses pemuatan bantuan ke kedua kapal tersebut pada Senin (17/8/2026) sekitar pukul 17.10 Wita.

Kakorpolairud Irjen Pol. Raden Firdaus Kurniawan Ferry mengatakan, Polri memastikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Pulau Flores dapat segera didistribusikan.

«“Polri memastikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Pulau Flores dapat segera didistribusikan. Kami terus melakukan monitoring dan memastikan seluruh bantuan yang telah dikumpulkan dan dimuat ke kapal dalam kondisi siap untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.”»

Menurutnya, pendistribusian bantuan tersebut merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam situasi tanggap darurat bencana.

«“Pendistribusian ini merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat. Bantuan akan disalurkan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing wilayah terdampak, sehingga dapat diterima oleh masyarakat secara tepat sasaran.”»

Kakorpolairud menambahkan, Polri juga terus berkoordinasi dengan jajaran kewilayahan dan pihak terkait untuk memastikan proses distribusi berjalan aman dan lancar.

«“Kami juga terus berkoordinasi dengan jajaran kewilayahan dan seluruh pihak terkait untuk memastikan proses distribusi berjalan aman, lancar, dan efektif. Apabila masih terdapat tambahan bantuan, tentunya akan kami data dan distribusikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.”»

Polri memastikan seluruh bantuan yang telah dimuat ke KM BIMA-7014 dan KP Pulau Padar XXII-3018 akan didistribusikan secara bertahap kepada masyarakat terdampak gempa di daratan Pulau Flores.

Pendistribusian bantuan juga akan terus menyesuaikan kondisi serta kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak, mulai dari Kabupaten Manggarai hingga Kabupaten Sikka.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Polri untuk hadir secara langsung dalam penanganan bencana, membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, serta memastikan bantuan dapat diterima secara tepat sasaran oleh warga yang membutuhkan.