Archive for month: Agustus, 2026

Kukar – Dalam rangka meningkatkan disiplin, profesionalisme, serta kepatuhan personel terhadap ketentuan yang berlaku, Polsek Kota Bangun melaksanakan kegiatan Penegakan, Penertiban dan Disiplin (Gaktibplin) terhadap personel, Selasa (18/8/2026) pagi.

Kegiatan yang berlangsung di halaman Mako Polsek Kota Bangun tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Kota Bangun AKP Asnan Rusmawan dengan melibatkan 16 personel.

Gaktibplin dilaksanakan dengan menyasar sejumlah aspek, di antaranya sikap tampang dan kerapian personel, pemeriksaan identitas diri baik dinas maupun pribadi, serta pengecekan telepon seluler (HP) personel.

Dari hasil pemeriksaan, secara umum seluruh personel yang diperiksa memiliki sikap tampang, kerapian, serta surat-surat identitas dalam kondisi baik dan lengkap. Pemeriksaan terhadap HP personel juga tidak menemukan adanya aplikasi judi online maupun aplikasi pinjaman online.

Dalam arahannya, Kapolsek Kota Bangun AKP Asnan Rusmawan menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel yang mengikuti kegiatan tersebut. Ia menekankan pentingnya menjaga sikap tampang dan penampilan sebagai bagian dari profesionalisme anggota Polri dalam memberikan pelayanan publik yang humanis kepada masyarakat.

Kapolsek juga mengingatkan seluruh personel agar menjauhi narkoba, judi online, serta penggunaan pinjaman online yang berpotensi menimbulkan permasalahan.

Personel juga diminta untuk selalu membawa dan memperbarui kelengkapan identitas diri, baik dinas maupun pribadi.

Selain itu, personel diingatkan agar dalam penggunaan senjata api selalu mematuhi SOP yang berlaku serta melakukan perawatan secara berkala dan bertanggung jawab.

“Jaga kesehatan, kekompakan dan saling mengingatkan antaranggota. Disiplin bukan hanya untuk pemeriksaan, tetapi harus menjadi bagian dari sikap dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,” pesan Kapolsek.

Kegiatan Gaktibplin tersebut berlangsung dengan aman, tertib dan terkendali. Melalui kegiatan ini, Polsek Kota Bangun berkomitmen menjaga integritas dan kedisiplinan personel guna mewujudkan pelayanan Polri yang profesional, humanis dan dipercaya masyarakat.

Manggarai — Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops Polri) Komjen Pol. Muhammad Fadil Imran mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto meninjau Posko Bencana Gempa dan Posko Pengungsi Barang Kolo, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Nusa Tenggara Timur, Senin (17/8/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan masyarakat terdampak gempa mendapatkan pelayanan dan bantuan yang dibutuhkan selama masa tanggap darurat.

Dalam kunjungan tersebut, Astamaops Polri mengecek secara langsung kondisi posko pengungsian, ketersediaan logistik, layanan kesehatan, sarana pendukung, serta kebutuhan warga yang masih berada di lokasi penampungan. Polri juga menyiapkan tenda tanggap darurat bagi masyarakat yang membutuhkan tempat perlindungan sementara.

Di lokasi pengungsian, Polri memberikan berbagai dukungan, mulai dari tenaga kesehatan, personel Korps Brimob dengan kemampuan SAR, dapur lapangan, tim trauma healing, hingga sarana komunikasi dan kelistrikan berupa Starlink dan genset.

Astamaops Polri Komjen Pol. Dr. Muhammad Fadil Imran mengatakan penanganan bencana dilakukan secara terpadu di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan melibatkan pemerintah, TNI, Polri, serta seluruh unsur terkait.

“Intinya di bawah koordinasi BNPB, kita akan terus menyempurnakan dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di masa tanggap darurat ini,” ujar Fadil dalam keterangannya, Senin (17/8/2026).

Menurut Fadil, sejumlah kebutuhan masyarakat yang masih menjadi perhatian di posko antara lain dukungan listrik dan genset, penampungan serta pasokan air, tenaga dokter, hingga ketersediaan obat-obatan.

“Kita bahu-membahu, semua unsur pemerintah, kemudian lembaga TNI-Polri bersinergi untuk mengatasi persoalan yang dihadapi,” katanya.

Dalam peninjauan itu, Fadil juga melihat langsung kondisi salah seorang korban gempa yang mengalami patah tulang. Polri kemudian menawarkan bantuan evakuasi agar korban mendapatkan penanganan medis lebih lanjut, baik melalui jalur darat maupun menggunakan helikopter.

“Tadi kita sudah menawarkan untuk dievakuasi, baik melalui darat maupun menggunakan helikopter. Keluarga sedang rembuk, nanti kita mengangkut atau merawat ke rumah sakit terdekat di sini,” jelas Fadil.

Ia menambahkan, keputusan evakuasi masih menunggu persetujuan dari pihak keluarga. Namun, Polri memastikan siap memberikan bantuan apabila korban dan keluarga menyetujui proses evakuasi tersebut.

Dukungan pelayanan kesehatan juga diperkuat dengan kehadiran dokter Pusdokkes Polri. Sebanyak empat dokter Pusdokkes diterjunkan untuk memberikan pelayanan medis kepada masyarakat di posko pengungsian.

“Sekalian di samping personel dari Korbrimob sudah bawa ke sini dengan kemampuan SAR dan dapur lapangan, serta dokter Brimob. Kemudian dari dokter Pusdokkes sendiri ada empat, teman-teman bisa lihat melakukan pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Fadil.

Selain dukungan personel dan layanan kesehatan, Polri juga menyiapkan tiga unit helikopter untuk mendukung distribusi bantuan ke wilayah yang sulit dijangkau.

“Kemudian untuk dropping angkutan logistik, helikopter Polri juga ada tiga unit yang akan kita operasionalkan di sini,” kata Fadil.

Bantuan berupa sembako dan kebutuhan dasar lainnya terus didorong ke lokasi pengungsian dan disalurkan secara bertahap sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.

Penanganan bencana tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Satgas Ops Aman Nusa II Bencana Alam NTT. Polri memastikan seluruh personel yang terlibat bekerja secara maksimal, sinergis, dan responsif dalam memberikan perlindungan serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Polri bersama BNPB, TNI, pemerintah daerah, relawan, dan seluruh unsur terkait akan terus memperkuat koordinasi dalam penanganan masa tanggap darurat, khususnya untuk memastikan kebutuhan logistik, pelayanan kesehatan, dukungan SAR, serta perlindungan masyarakat dapat terpenuhi.

Upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka HUT RI ke-81 selesai dilaksanakan di Istana Negara, sore tadi. Dalam proses penurunan bendera merah putih tersebut Kombes Pol Jerrold Hendra Yosef Kumontoy bertugas selaku komandan upacara (Danup).

Ia diketahui merupakan anggota Polri yang bertugas sebagai Kapolresta Balikpapan, Kalimantan Timur. Tugas itu dijalaninya dengan sangat baik hingga sampai pada momen laporan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai,” ujar Kombes Pol Jerrold, Senin (17/8/2026).

Presiden Prabowo Subianto pun memuji jalannya pelaksanaan upacara penurunan bendera merah putih. Menurut Presiden, semua berjalan dengan tertib.

Kepada Jerrold, Presiden kemudian menyampaikan agar dirinya menghadap bersama para komandan yang bertugas lainnya setelah pelaksanaan upacara. Presiden Prabowo pun menyampaikan terima kasih atas kerja kerasnya memimpin pelaksanaan upacara penurunan bendera merah putih.

“Terima kasih dalam pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmad. Komandan upacara, komandan korsik, dan komandan kesatuan menghadap saya, lanjutkan, kerjakan,” tutur Presiden Prabowo.

“Kerjakan,” kata Jerrold dengan tegas.

Diketahui, dalam prosesi penurunan bendera pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, para putra-putri terbaik dari berbagai provinsi di Indonesia yang bertugas tergabung dalam tim bernama “Indonesia Adil Makmur. Dalam formasi utama, Neeltje Deliana Insjowi Werimon, perwakilan Provinsi Papua, dipercaya sebagai pembawa bendera Merah Putih.

Pelajar SMA Negeri 8 Jayapura tersebut akan mengemban salah satu tugas penting dalam prosesi penurunan Sang Merah Putih di halaman Istana Merdeka. Sementara itu, posisi cadangan pembawa baki dipercayakan kepada Ismi Ulfaida, Paskibraka putri asal Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan siswi Sekolah Rakyat.

Pada unsur formasi lainnya, Atanasius Meyllano Frans Yogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai Komandan Kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanahkan kepada Maharazthu Rizqhy Ramadhana Chubuyana, Paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menempuh pendidikan di SMAN 1 Taliwang.

Sementara itu, Mirza Rafi Navazani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMAN 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera.

Untuk formasi lainnya, posisi Komandan Kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, Paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu, tugas sebagai Komandan Kompi Paskibraka dipercayakan kepada Kapten Pnb Bagus Setianto, yang saat ini menjabat sebagai Kapokops Flight FGS Skadud 5 Wingud 5 Lanud Sultan Hasanuddin.

Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus mendorong personel untuk mempercepat transformasi pelayanan publik berbasis digital guna memperkuat kecepatan dan ketepatan respons terhadap berbagai potensi gangguan keamanan. Salah satunya melalui proyek perubahan yang digagas Kombes Pol. Hari Brata, S.I.K., M.H., bertajuk “Membangun Manajemen Pengaduan Kontinjensi Responsif Terintegrasi sebagai Resiliensi Keamanan Nasional.”

Gagasan tersebut dilatarbelakangi semakin kompleksnya dinamika keamanan nasional di tengah perkembangan teknologi informasi, media sosial, dan konektivitas digital. Di sisi lain, masyarakat semakin aktif menggunakan kanal digital untuk menyampaikan pengaduan maupun informasi terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Melalui proyek perubahan ini, pengaduan masyarakat tidak hanya dipandang sebagai layanan administratif, tetapi juga diarahkan menjadi sumber informasi strategis untuk mendukung deteksi dini, intelijen taktis, percepatan respons, serta pengambilan keputusan operasional Polri.

Dalam keterangannya, Kombes Pol. Hari Brata mengatakan transformasi tersebut diperlukan agar pengelolaan pengaduan kontinjensi mampu mengikuti perkembangan ancaman yang semakin cepat dan kompleks.

“Pengaduan masyarakat harus kita kelola bukan hanya sebagai laporan yang masuk, tetapi menjadi informasi strategis yang dapat mendukung deteksi dini dan mempercepat respons Polri. Karena itu, sistemnya harus responsif, terintegrasi, realtime, dan mampu mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan tepat,” kata Hari Brata dalam keterangannya di Jakarta, Senin (17/8/2026).

Proyek perubahan tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan pengelolaan pengaduan masyarakat melalui penguatan kebijakan, penyusunan SOP Quick Response, pengembangan Dashboard Monitoring Pengaduan Kontinjensi Realtime, serta penguatan koordinasi lintas fungsi dan lintas instansi.

Dalam implementasinya, proyek tersebut juga mencakup pengembangan prototype dashboard yang mengintegrasikan data pengaduan masyarakat secara cepat, akurat, dan terpusat. Sistem tersebut juga diarahkan untuk menyempurnakan Daily Operating Reporting System (DORS) yang telah dimiliki Polri, sehingga pengelolaan informasi tidak hanya mencakup kejadian atau kejahatan konvensional, tetapi juga dapat mengakomodasi kejadian kontinjensi yang membutuhkan penanganan secara cepat.

Integrasi tersebut memungkinkan informasi mengenai kejadian kontinjensi dapat diterima dan direspons secara lebih cepat, termasuk melalui mekanisme dispatch personel maupun pasukan untuk melakukan mitigasi. Langkah ini penting karena kejadian kontinjensi membutuhkan penanganan segera untuk mencegah eskalasi dan meminimalkan dampak yang lebih besar.

Selain pengembangan sistem, dilakukan pula penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui workshop pelayanan pengaduan kontinjensi serta penyusunan komitmen bersama dalam penanganan pengaduan lintas fungsi secara terintegrasi.

Hari Brata menjelaskan, keberadaan sistem yang terintegrasi diharapkan dapat mengubah pola penanganan pengaduan yang sebelumnya cenderung reaktif menjadi lebih cepat, prediktif, dan preventif.

“Transformasi ini kita bangun untuk memastikan setiap pengaduan yang memiliki potensi kontinjensi dapat segera diterima, diverifikasi, didistribusikan kepada fungsi yang tepat, ditindaklanjuti, dan dimonitor. Dengan begitu, pengaduan masyarakat dapat menjadi bagian dari sistem early warning Polri,” ujarnya.

Proyek perubahan ini juga mendorong kolaborasi lintas fungsi dan lintas instansi. Penguatan koordinasi menjadi bagian penting agar informasi yang diterima dari masyarakat dapat ditindaklanjuti secara efektif sesuai karakteristik dan tingkat urgensinya.

Dalam rancangan proyek perubahan tersebut, Polri telah memiliki sejumlah modal pendukung, di antaranya layanan Call Center 110 dan Dumas Presisi, command center, infrastruktur teknologi informasi, jaringan komunikasi data, serta sumber daya manusia yang mendukung pengelolaan pengaduan dan pengendalian operasional.

Hari Brata menegaskan, keberhasilan transformasi manajemen pengaduan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga membutuhkan kesiapan sumber daya manusia, standar operasional yang jelas, koordinasi lintas fungsi, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan.

“Teknologi adalah salah satu instrumen. Yang tidak kalah penting adalah kesiapan personel, kesamaan pola kerja, koordinasi lintas fungsi dan kolaborasi dengan stakeholder. Semua harus bergerak dalam satu sistem agar respons terhadap pengaduan masyarakat benar-benar cepat dan terintegrasi,” tuturnya.

Melalui proyek perubahan tersebut, diharapkan terwujud tata kelola pengaduan kontinjensi yang cepat, responsif, terintegrasi, dan profesional. Transformasi ini sekaligus menjadi fondasi untuk memperkuat pelayanan publik Polri, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendukung resiliensi keamanan nasional dalam menghadapi dinamika ancaman yang terus berkembang.

Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) secara serentak menggerakkan bantuan kemanusiaan dari sejumlah Polda jajaran untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026).

Sebanyak 44 truk dan 1 mobil box dikerahkan membawa berbagai kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari air mineral, makanan siap saji, susu, beras, mie instan, biskuit, popok, selimut, kasur, alas tidur, terpal, pakaian, obat-obatan hingga perlengkapan kebersihan. Polri juga mengerahkan sarana pendukung operasi kemanusiaan berupa genset, tenda, perangkat komunikasi, sarana air bersih, kendaraan dapur lapangan dan water treatment.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., M.I.Kom., mengatakan pengiriman bantuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian operasi kemanusiaan Polri yang terus dilakukan sejak gempa terjadi.

“Di Hari Kemerdekaan ini, Polri serentak bergerak dari berbagai wilayah untuk membantu saudara-saudara kita di Flores. Yang kita kirim bukan hanya logistik, tetapi juga sarana pendukung seperti dapur lapangan dan water treatment agar kebutuhan masyarakat di pengungsian bisa segera ditangani,” ujar Trunoyudo.

Dari Bali, Polda Bali mengirimkan lima truk bantuan yang dilepas langsung pada Senin (17/8/2026). Bantuan tersebut antara lain terdiri dari 1.015 dus air mineral, 318 dus mie instan, 100 dus biskuit, 5.500 selimut, 20 terpal, 6.333 dus popok, 250 kasur tipis, 60 dus susu, 250 kasur lipat serta tisu basah dan tisu kering.

Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) juga menggerakkan delapan truk bantuan. Logistik yang dibawa meliputi air mineral, susu, makanan siap saji untuk dewasa dan balita, selimut, alas tidur, terpal, mie instan, roti dan biskuit. Dukungan dari Polda NTB menjadi bagian penting dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak mengingat posisi geografis NTB yang relatif dekat dengan NTT.

Sementara itu, Polda Jawa Tengah mengirimkan 10 truk dan satu mobil box. Bantuan yang disiapkan antara lain 2.025 dus air mineral, 60 dus susu bubuk, 636 dus mie instan, 12.766 dus popok, 11.052 selimut, 20 terpal, 6,8 ton beras, minyak goreng, biskuit, gula, 15.000 potong pakaian anak dan remaja, satu ton abon, tiga genset serta 600 sarung.

Polda Metro Jaya turut mengirimkan 12 truk bantuan. Pemberangkatan dilakukan melalui dukungan transportasi udara dari Halim Perdanakusuma dan dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya. Bantuan selanjutnya diarahkan menuju wilayah tujuan sesuai hasil koordinasi dan kebutuhan di lapangan.

Adapun Polda Jawa Timur mengerahkan sembilan truk yang membawa bantuan sosial sekaligus dukungan operasional berupa dua kendaraan dapur lapangan dan dua unit water treatment. Polda Jatim juga mengirimkan 31 personel Satbrimob, empat personel Ditpolairud serta enam personel tim psikologi dan trauma healing.

Karena membawa kendaraan dan peralatan berukuran besar, bantuan Polda Jatim diberangkatkan melalui jalur laut menggunakan Kapal Ferry Dharma Kencana V dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, menuju Kupang. Kapal dijadwalkan berangkat Selasa (18/8/2026) pukul 15.00 WIB dengan estimasi perjalanan sekitar lima hari.

“Pergerakannya berbeda-beda sesuai moda transportasi, tetapi tujuannya sama. Bantuan kita dorong sedekat mungkin ke wilayah terdampak, kemudian dikoordinasikan dengan Polda NTT dan Polres-Polres setempat untuk segera disalurkan kepada masyarakat,” kata Trunoyudo.

Pengiriman puluhan truk bantuan tersebut melengkapi dukungan Polri yang sebelumnya telah mengerahkan Brimob BKO, tim SAR, K9, DVI, Dokkes serta personel trauma healing untuk membantu penanganan bencana di NTT. Polri juga terus menggeser kebutuhan operasional seperti obat-obatan, tenda, Makanan Tambahan Polri (MTP), Watergen, water treatment, dapur lapangan, genset, Wi-Fi portable, Wontech dan Starlink.

“Kebutuhan masyarakat kita lihat secara utuh. Ada kebutuhan pangan, air bersih, tempat tinggal sementara, kesehatan, komunikasi sampai dukungan psikologis. Karena itu, bantuan dan personel terus kita sesuaikan dengan data terbaru dari lapangan,” ujar Trunoyudo.

Berdasarkan data sementara Posko Terpadu/Polda NTT, terdapat sekitar 8.861 hingga 8.911 jiwa pengungsi yang tersebar di 22 titik. Data tersebut masih terus diperbarui sesuai perkembangan kondisi di lapangan.

Setibanya di NTT, seluruh bantuan akan dikoordinasikan melalui Polda NTT untuk kemudian diteruskan kepada Polres-Polres di wilayah yang terdampak. Pola distribusi tersebut dilakukan agar bantuan dapat didorong lebih dekat kepada masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing titik pengungsian.

“Kami ingin bantuan ini tidak berhenti di gudang. Bantuan didorong sampai wilayah terdampak dan diteruskan melalui Polres setempat agar masyarakat yang membutuhkan bisa segera menerima,” tutur Trunoyodo.

Menurut Trunoyodo, pergerakan bantuan pada momentum Hari Kemerdekaan merupakan wujud semangat gotong royong dan kepedulian Polri kepada masyarakat yang sedang menghadapi bencana.

“Kemerdekaan bukan hanya tentang upacara dan perayaan. Hari ini jajaran Polri bergerak serentak untuk hadir dan membantu saudara-saudara kita yang sedang menghadapi bencana,” pungkasnya.

Dengan dukungan dari berbagai wilayah, Polri terus memastikan bantuan kemanusiaan bergerak menuju masyarakat terdampak di Flores. Moda transportasi yang digunakan berbeda, namun seluruhnya diarahkan pada satu tujuan, yakni mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar dan penanganan masyarakat terdampak bencana.