Archive for year: 2026

JAKARTA – Polri mengedepankan pendekatan humanis, preventif, serta kolaboratif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama pelaksanaan aksi penyampaian pendapat di muka umum, termasuk rangkaian aksi pada 28 Oktober 2026. Langkah tersebut dilakukan dengan tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara bebas dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pelayanan terhadap aksi penyampaian pendapat tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Regulasi tersebut menjamin hak warga negara untuk menyampaikan pendapat secara bebas sekaligus memperoleh perlindungan hukum. Di sisi lain, masyarakat berkewajiban menghormati hak orang lain, menaati peraturan, serta menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johnny Edison Isir, S.I.K., M.T.C.P., mengatakan bahwa Polri berkomitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mengedepankan komunikasi, pendekatan humanis, dan kolaborasi bersama berbagai elemen masyarakat.

“Polri menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak yang harus dihormati dan dilindungi. Karena itu, Polri mengedepankan pelayanan yang humanis, profesional, dan proporsional agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung aman, tertib, dan damai,” ujar Isir, Rabu (28/10).

Ia menjelaskan, upaya menjaga kamtibmas dilaksanakan melalui tahapan preemtif, preventif, hingga penegakan hukum sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan. Pada tahap preemtif, Polri melakukan deteksi dini, peringatan dini, serta membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan, baik di ruang fisik maupun ruang digital.

Selain itu, edukasi dan komunikasi publik terus diperkuat untuk mendorong masyarakat menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab serta menangkal informasi yang tidak benar dan berpotensi menimbulkan keresahan.

Pada tahap preventif, kehadiran personel kepolisian di lapangan diarahkan untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada peserta aksi maupun masyarakat umum. Pengaturan lalu lintas, patroli, penjagaan, serta komunikasi dengan koordinator lapangan menjadi bagian dari upaya menjaga situasi tetap kondusif tanpa mengabaikan hak masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Pelayanan kepolisian tidak hanya berfokus pada kelancaran kegiatan penyampaian pendapat, tetapi juga memastikan hak masyarakat lainnya tetap terpenuhi. Kami mengajak seluruh pihak untuk membangun komunikasi yang baik, saling menghormati, dan bersama-sama menjaga situasi agar tetap aman serta kondusif,” katanya.

Isir menegaskan, UU Nomor 9 Tahun 1998 juga mengatur kewajiban aparatur pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas dan prinsip praduga tidak bersalah, serta menyelenggarakan pengamanan. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas kepolisian harus senantiasa berpedoman pada ketentuan hukum dan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Apabila ditemukan pelanggaran hukum atau gangguan nyata terhadap keamanan dan keselamatan, Polri akan melakukan penanganan sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap tindakan kepolisian dilaksanakan berdasarkan pertimbangan hukum, kebutuhan di lapangan, proporsionalitas, dan akuntabilitas.

“Apabila terdapat pelanggaran hukum, penanganannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap tindakan harus terukur, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat serta menghormati hak asasi manusia,” tegasnya.

Lebih lanjut, Isir mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, komunitas, dan berbagai unsur sipil, untuk berperan aktif menjaga suasana yang damai dan sejuk. Partisipasi masyarakat dinilai penting dalam memperkuat upaya pencegahan serta mencegah potensi perbedaan pendapat berkembang menjadi konflik.

“Menjaga kamtibmas merupakan tanggung jawab bersama. Kami mengapresiasi peran masyarakat dalam membangun komunikasi yang sejuk, menyampaikan informasi yang benar, serta menjaga lingkungan masing-masing tetap aman dan tertib. Mari kita jadikan perbedaan pendapat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang disampaikan secara damai, bertanggung jawab, dan tetap menjunjung persatuan bangsa,” pungkas Isir.

Kukar – Di tengah padatnya aktivitas jalan raya, kecepatan dan keselamatan menjadi hal penting dalam pelayanan darurat. Polres Kutai Kartanegara melalui personel Turjawali memberikan pengawalan ambulans menuju RSUD Aji Muhammad Parikesit, Selasa (27/10/2026).

Pengawalan yang berlangsung pukul 09.00 hingga 11.00 WITA ini melintasi sejumlah ruas jalan, mulai dari Jalan Jenderal Sudirman, Jalan KH Ahmad Mukhsin, Jalan Robert Wolter Monginsidi, Jembatan Kutai Kartanegara, Jalan A.P. Mangkunegara, hingga Jalan Ratu Agung di Desa Teluk Dalam, Tenggarong Seberang.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Operasi Patuh Mahakam 2026 sekaligus wujud pelayanan kepolisian untuk membantu ambulans mencapai rumah sakit secara aman dan tepat waktu.

Kapolres Kukar AKBP Khairul Basyar melalui Kasat Lantas AKP Ahmad Fandoli menegaskan bahwa kehadiran personel di jalan juga bertujuan menjaga kelancaran, keamanan, dan ketertiban lalu lintas selama pengawalan berlangsung.

“Melalui pelayanan ini, Polres Kukar menegaskan bahwa tugas kepolisian bukan hanya menegakkan aturan, tetapi juga hadir membantu masyarakat ketika membutuhkan pertolongan”, Jelas Kasat Lantas.

Di jalan raya, setiap detik berarti. Polri hadir mengawal keselamatan, mendukung pelayanan kemanusiaan, dan mengajak masyarakat memberi jalan bagi ambulans yang membutuhkan prioritas.

Kukar – Kebakaran lahan gambut dan semak belukar di sekitar Pipe Line Pemaguan 4 Road, Kelurahan Dondang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, membakar sekitar 5 hektare lahan, Selasa (27/10/2026).

Menerima informasi kebakaran, personel Polsek Muara Jawa langsung bergerak ke lokasi dan berkoordinasi dengan petugas Damkar, relawan Muara Jawa Peduli, serta personel PT PHSS untuk melakukan pemadaman.

Sebanyak 26 personel gabungan dikerahkan dengan dukungan mobil pemadam kebakaran, dua unit tangki suplai air, dan satu unit mobil mesin pompa. Tim menghadapi material mudah terbakar berupa gambut, ilalang, semak belukar, serta ranting kering yang berpotensi memicu penjalaran api.

Upaya bersama tersebut membuahkan hasil. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 22.30 WITA. Petugas kemudian melanjutkan pendinginan pada titik-titik rawan serta pemantauan berkala guna mengantisipasi munculnya kembali titik api.

Polsek Muara Jawa mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama saat kondisi lahan kering. Warga juga diminta segera melapor apabila menemukan titik api agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin.

Bagi Polri, penanganan karhutla bukan sekadar memadamkan api, tetapi juga mencegahnya kembali menyala. Sinergi polisi, petugas, perusahaan, dan masyarakat menjadi kunci melindungi lingkungan dari ancaman kebakaran.

Kukar – Mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak cukup dengan memadamkan api saat muncul. Kesiapan personel dan peralatan harus dipastikan sejak dini. Langkah inilah yang dilakukan Polsek Loa Janan melalui pengecekan keaktifan Posko Karhutla di Polsubsektor Tahura, Selasa (27/10/2026).

Pengecekan difokuskan pada kesiapsiagaan personel, sarana pemadaman, serta koordinasi lintas unsur untuk mengantisipasi kebakaran, khususnya di kawasan Hutan Lindung Bukit Soeharto dan wilayah sekitarnya.

Personel Polsubsektor Tahura bersama petugas Damkar RSB Batuah dan Damkar Desa Tani Harapan turut memastikan kesiapan dukungan pemadaman agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terpadu apabila muncul titik api.

Langkah preventif ini menegaskan pentingnya kesiapsiagaan sebelum kebakaran terjadi. Dengan koordinasi yang terjaga, potensi karhutla diharapkan dapat ditangani lebih cepat sehingga risiko meluasnya kebakaran dan kerusakan lingkungan dapat ditekan.

Polsek Loa Janan mengajak masyarakat ikut menjaga kawasan hutan, tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan jika menemukan titik api.

Polisi bersama masyarakat: siaga sebelum api menyala, bergerak cepat menjaga hutan tetap lestari.

Kukar – Memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari tingkat masyarakat, Polsek Samboja mendukung pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) di Kelurahan Karya Merdeka, Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Selasa (27/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Gedung BPU Kelurahan Karya Merdeka sejak pukul 09.30 WITA ini diikuti 20 anggota MPA, unsur pemerintah kelurahan, TNI-Polri, serta personel Daops Manggala Agni Kalimantan XII/Paser.

Melalui Bhabinkamtibmas Aiptu Suryo Dwi Wibowo, Polsek Samboja mendorong keterlibatan aktif warga dalam mendeteksi potensi kebakaran, melakukan pencegahan dini, dan meningkatkan kepedulian terhadap
lingkungan.

Pembentukan MPA ini menjadi langkah penting dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman karhutla, sekaligus memperkuat sinergi antara warga, kepolisian, TNI, pemerintah setempat, dan petugas pemadam kebakaran hutan.

Polisi bersama masyarakat, bersinergi mencegah karhutla demi lingkungan yang aman dan lestari.