Archive for year: 2026

Jakarta — Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., menegaskan bahwa kedudukan Polri di bawah Presiden Republik Indonesia merupakan kondisi ideal yang sah secara konstitusi dan telah memperoleh dukungan politik dari lembaga legislatif.

“Kapolri telah menyampaikan secara tegas di DPR RI bahwa kondisi ideal saat ini adalah Polri berada di bawah Presiden Republik Indonesia, sebagaimana diatur secara sah dalam konstitusi, serta telah mendapatkan dukungan politik dari lembaga legislatif,” tegas Wakapolri di hadapan jajaran Persatuan Purnawirawan (PP) Polri, Pepabri, serta purnawirawan TNI AD, AL, dan AU, dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VI PP Polri Tahun 2026.

Wakapolri menambahkan, secara konstitusional, yuridis, sosiologis, dan filosofis, posisi Polri berada langsung di bawah kendali Presiden Republik Indonesia, serta mendapat dukungan penuh dari organisasi purnawirawan demi menjaga stabilitas dan marwah institusi.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengurus Pusat PP Polri Jenderal Pol (Purn) Drs. H. Bambang Hendarso Danuri, M.M., menegaskan komitmen PP Polri untuk tetap tegak lurus terhadap almamater Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menjaga marwah institusi di mata masyarakat.

Ia juga menginstruksikan secara tegas kepada seluruh purnawirawan Polri agar tidak melakukan tindakan yang bersifat mengkhianati atau mencederai nama baik Korps Bhayangkara.

Selain itu, Ketua PP Polri menyampaikan bahwa organisasi PP Polri terus mengalami pertumbuhan signifikan, dengan kepengurusan yang kini mencakup tingkat pusat, 34 daerah, 359 cabang, hingga 1.566 ranting di seluruh Indonesia.

PP Polri juga mencatat pencapaian penting berupa kepemilikan penuh aset strategis Gedung Tribrata dan Hotel Sutasoma, serta penyelesaian seluruh kewajiban administratif dan audit sebagai upaya memperkuat kemandirian dan keberlanjutan organisasi.

Menutup sambutannya, Ketua PP Polri menegaskan kembali doktrin “Sekali Bhayangkara, Tetap Bhayangkara” sebagai landasan pengabdian kepada bangsa dan negara.

Jakarta — Kamis, 29 Januari 2026

Ketua Umum Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI–Polri (PEPABRI), Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, menegaskan bahwa kedudukan Polri yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia Penegasan tersebut disampaikan kepada Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) VI Persatuan Purnawirawan (PP) Polri Tahun 2026.

Dalam sambutannya, Wakapolri menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan para senior Polri dan PEPABRI. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi energi besar bagi seluruh jajaran Polri untuk terus mempercepat Transformasi Polri yang berkelanjutan.

“Kedudukan Polri di bawah Presiden merupakan fondasi utama dalam memperkuat efektivitas transformasi kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan profesionalisme personel,” tegas Wakapolri.

Langkah Nyata Wakapolri Dorong Transformasi Polri

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolri memaparkan sejumlah langkah konkret yang telah dan terus dilakukan untuk mendorong transformasi menyeluruh di tubuh Polri, antara lain:

1. Penguatan SDM dan Pendidikan
   Pembenahan sistem rekrutmen yang transparan, peningkatan kualitas pendidikan, serta pengembangan karier berbasis kompetensi. Dalam waktu dekat, Polri akan membentuk Pusat Studi Kepolisian di 74 perguruan tinggi di seluruh Indonesia guna memperkuat riset, inovasi, dan pengembangan ilmu kepolisian.
2. Transformasi Kultural dan Etika Profesi
   Penguatan pembinaan mental, etika profesi, dan keteladanan pimpinan guna menanamkan nilai humanis, responsif, dan berintegritas kepada seluruh personel.
3. Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas
   Peningkatan sistem pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kepercayaan publik.
4. Modernisasi Sarana dan Prasarana
   Modernisasi fasilitas operasional, pemanfaatan teknologi, serta penguatan sistem pendukung tugas kepolisian.
5. Transformasi Digital
   Percepatan digitalisasi layanan publik, pengawasan, dan manajemen organisasi guna menghadirkan Polri yang modern, adaptif, dan efisien.
6. Penguatan Fungsi Operasional
   Peningkatan kualitas Harkamtibmas, penegakan hukum yang berkeadilan, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Wakapolri menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut merupakan komitmen nyata Polri dalam menjawab harapan Presiden dan masyarakat.

“Transformasi Polri adalah proses berkelanjutan. Dengan dukungan para senior, purnawirawan, dan seluruh elemen bangsa, kami optimistis Polri mampu menghadirkan perubahan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkas Wakapolri.

​ACEH TAMIANG – Sinergitas TNI dan Polri dalam penanganan pascabencana kembali ditunjukkan melalui kunjungan kerja tingkat tinggi di Kabupaten Aceh Tamiang, Rabu (28/1). Wakil Panglima TNI bersama Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol), para Gubernur Akademi Angkatan, serta Pejabat Utama (PJU) Akpol turun langsung meninjau lokasi sasaran fisik pembersihan sisa banjir yang dikerjakan oleh para Taruna.

​Kunjungan ini difokuskan pada dua fasilitas publik vital, yakni SD Tualang Cut 1 dan Puskesmas Manyak Payed. Kehadiran para pimpinan tertinggi lintas angkatan ini bertujuan untuk memastikan proses normalisasi lingkungan berjalan optimal agar layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat segera pulih.

​Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar peninjauan teknis, melainkan representasi kuat dari hadirnya negara di tengah kesulitan masyarakat.

​”Kunjungan kerja Wakil Panglima TNI bersama Gubernur Akpol dan para Gubernur Akademi Angkatan ini bertujuan meninjau langsung proses sasaran fisik pembersihan sisa lumpur dan material pascabanjir yang dilaksanakan oleh Taruna Akpol. Kami ingin memastikan fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat segera digunakan kembali oleh warga,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya, Kamis (29/1).

​Selain memantau pengerjaan fisik, rombongan juga menyempatkan diri untuk berdialog langsung dengan warga setempat dan menyerahkan bantuan sosial. Langkah ini dilakukan untuk membangkitkan semangat masyarakat yang terdampak musibah banjir bandang beberapa waktu lalu.

Trunoyudo menambahkan bahwa interaksi antara pimpinan, Taruna, dan masyarakat memiliki nilai edukasi dan empati yang mendalam bagi para calon perwira.

​”Selain peninjauan, rombongan juga menyerahkan bantuan serta berinteraksi dengan masyarakat sebagai bentuk dukungan moral dan kepedulian terhadap pemulihan pascabencana. Ini merupakan bagian dari pembentukan karakter Taruna agar senantiasa peka terhadap kesulitan rakyat,” pungkasnya.

​Hingga saat ini, kolaborasi antara personel TNI, Polri, dan masyarakat di Aceh Tamiang terus berlanjut guna mempercepat pembersihan sisa-sisa material banjir sehingga roda kehidupan sosial dan ekonomi warga dapat kembali berjalan normal.

Tribratanews.kaltim.polri.go.id, Balikpapan – Wakapolda Kalimantan Timur Brigjen Pol Adrianto Jossy Kusumo, S.H., M.Han., didampingi Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Jerrold Hendra Yosef Kumontoy, S.I.K., M.Si., meninjau langsung insiden kapal feri miring di Pelabuhan Semayang, Kota Balikpapan, Selasa (27/01/26). Peninjauan dilakukan sebagai bentuk respons cepat Polda Kaltim terhadap kecelakaan transportasi laut yang mengakibatkan korban jiwa.

Insiden terjadi pada KM Dharma Kartika IX rute Parepare-Balikpapan saat kapal sandar sekitar pukul 05.45 Wita. Pada pukul 06.15 Wita, ketika ramp door sisi kanan diturunkan untuk proses debarkasi, sebuah truk bermuatan berlebih terguling sehingga menyebabkan kapal miring ke kanan dan diikuti tergulingnya sejumlah kendaraan di car deck.

Kondisi tersebut mengakibatkan beberapa penumpang yang berada di area car deck tertimpa kendaraan, sehingga menimbulkan korban luka-luka hingga meninggal dunia. Proses penurunan penumpang dan bongkar muat pun sempat terhenti.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, personel gabungan TNI-Polri, Basarnas, bersama pihak pelabuhan segera melakukan upaya penanganan di lokasi. Bongkar muat darurat dilakukan untuk mengurangi beban kapal sekaligus menstabilkan posisi kapal sebelum evakuasi korban dilaksanakan.

Tim Pammat Direktorat Samapta Polda Kaltim bersama Satuan Brimob Polda Kaltim turut dikerahkan membantu evakuasi, pengamanan, serta sterilisasi area kejadian guna mencegah risiko lanjutan. Petugas juga memastikan tidak ada penumpang lain yang masih terjebak di dalam kapal.

Hingga saat ini, petugas masih melakukan pendataan dan identifikasi terhadap para korban serta berkoordinasi dengan instansi terkait. Polda Kaltim memastikan penanganan dilakukan secara cepat dan profesional serta mengedepankan keselamatan penumpang di Pelabuhan Semayang Balikpapan.

Humas Polda Kaltim

Kutai Kartanegara – Satuan Lalu Lintas Polres Kutai Kartanegara terus berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui program Polantas Menyapa, yang dilaksanakan sebagai wujud nyata kehadiran Polri dalam memberikan layanan terbaik, khususnya bagi masyarakat pemohon SIM, BPKB, dan STNK di wilayah hukum Polres Kutai Kartanegara.

Kegiatan ini menjadi salah satu langkah humanis dan responsif dalam mempererat komunikasi antara Polantas dengan masyarakat, sekaligus memastikan proses pelayanan administrasi kendaraan bermotor berjalan dengan cepat, tepat, dan sesuai prosedur.

Melalui program Polantas Menyapa, personel Satlantas turut hadir memberikan edukasi serta pendampingan kepada masyarakat yang sedang mengurus dokumen kendaraan, baik dalam pelayanan penerbitan maupun perpanjangan SIM, pengurusan BPKB, serta penerbitan dan pengesahan STNK.

Selain itu, petugas juga memberikan penjelasan terkait alur pelayanan yang berlaku, syarat administrasi, serta mengingatkan masyarakat untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama.

Kasat Lantas Polres Kutai Kartanegara menyampaikan bahwa kegiatan Polantas Menyapa merupakan bentuk pelayanan yang mengedepankan pendekatan ramah, sopan, serta transparan dalam memberikan pelayanan publik.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan masyarakat merasa nyaman, terbantu, serta mendapatkan pelayanan terbaik. Polantas hadir bukan hanya untuk penegakan hukum, tetapi juga untuk melayani dan menjadi sahabat masyarakat,” ujarnya.

Polres Kutai Kartanegara berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian, serta mendorong terciptanya budaya tertib berlalu lintas yang aman dan kondusif di wilayah Kutai Kartanegara.

Dengan adanya Polantas Menyapa, Satlantas Polres Kutai Kartanegara menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan yang profesional, modern, dan terpercaya demi mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.