Archive for date: September 7th, 2026

JAKARTA – Polri memperkuat pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dengan memperluas kehadiran personel di tengah masyarakat. Sebanyak 322 personel Satgas Edukasi, Penyuluhan dan Pencegahan Karhutla gelombang kedua diberangkatkan ke empat wilayah, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Pemberangkatan tersebut merupakan bagian dari upaya Polri membangun pencegahan Karhutla yang lebih dekat dengan masyarakat melalui edukasi, komunikasi dan pendekatan humanis.

Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa pencegahan tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum setelah kebakaran terjadi. Kesadaran masyarakat dan kemampuan mencegah potensi kebakaran sejak dini harus menjadi kekuatan utama.

“Rekan-rekan harus benar-benar hadir di tengah masyarakat. Bangun komunikasi yang baik, berikan pemahaman dan ajak masyarakat bersama-sama melakukan pencegahan sejak dini,” ujar Wakapolri dalam pembekalan di Jakarta, Senin (7/9/2026).

Sebanyak 322 personel tersebut terdiri dari 64 peserta Sespimti, 207 peserta Sespimmen, 29 peserta SPPK dan 22 pendamping. Mereka akan melaksanakan tugas selama 10 hari, atau menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan situasi di wilayah.

Sebelumnya, 189 peserta didik telah lebih dahulu diberangkatkan untuk melaksanakan tugas di wilayah. Gelombang kedua ini menjadi bagian dari kesinambungan dan lintas ganti agar kegiatan di lapangan tetap berjalan.

Wakapolri meminta para personel tidak datang dengan pendekatan yang menggurui. Mereka harus mendengarkan masyarakat, memahami karakteristik wilayah dan memberikan edukasi yang mudah dipahami.

“Datanglah dengan pendekatan yang baik dan humanis. Dengarkan masyarakat, pahami kondisi di lapangan, kemudian berikan edukasi yang mudah dipahami,” katanya.

Menurut Wakapolri, masyarakat bukan objek penanganan Karhutla, melainkan bagian dari solusi. Bhabinkamtibmas, Babinsa, Masyarakat Peduli Api, kepala desa dan tokoh adat harus menjadi bagian dari jejaring pencegahan di tingkat tapak.

Karena itu, edukasi harus diarahkan pada tindakan nyata, mulai dari tidak melakukan pembakaran, menjaga lingkungan hingga segera melaporkan potensi kebakaran.

“Karhutla bukan hanya tanggung jawab Polri atau pemerintah. Ini tanggung jawab kita bersama. Partisipasi masyarakat menjadi kunci agar potensi kebakaran dapat dicegah sebelum meluas,” tegas Wakapolri.

Wakapolri juga mengingatkan personel bahwa penugasan ini bukan semata-mata kegiatan penyuluhan. Para peserta pendidikan kepemimpinan harus menggunakan kesempatan tersebut untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat dan efektivitas organisasi di lapangan.

“Rekan-rekan adalah middle dan top manager. Karena itu, lihat bagaimana organisasi bekerja, bagaimana kondisi wilayah dan bagaimana kebijakan diimplementasikan,” ujarnya.

Kehadiran personel di lapangan diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara negara dan masyarakat sekaligus menghasilkan pemahaman yang lebih baik mengenai akar persoalan Karhutla.

Dengan pendekatan humanis dan partisipatif, Polri ingin memastikan masyarakat menjadi bagian aktif dalam mencegah kebakaran sejak dari tingkat tapak, sebelum api berkembang menjadi bencana yang lebih luas.

JAKARTA – Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tidak lagi dapat mengandalkan pola reaktif berupa pemadaman setelah api muncul. Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo mendorong perubahan menuju multi-approach policing yang menggabungkan prediksi, pencegahan, teknologi, masyarakat, ekologi, respons kedaruratan, penegakan hukum dan komunikasi krisis.

Strategi tersebut menjadi salah satu pokok pembekalan Wakapolri kepada 322 personel Satgas Edukasi, Penyuluhan dan Pencegahan Karhutla gelombang kedua di Lapangan Bhara Daksa STIK PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Sebanyak 322 personel terdiri dari 64 peserta Sespimti, 207 peserta Sespimmen, 29 peserta SPPK dan 22 pendamping. Mereka ditugaskan selama 10 hari ke Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Sebelumnya, 189 peserta didik telah lebih dahulu diberangkatkan, sehingga pemberangkatan gelombang kedua ini sekaligus menjadi bagian dari kesinambungan dan lintas ganti penugasan di wilayah.

Wakapolri menegaskan bahwa para peserta harus melakukan pembelajaran sekaligus audit terhadap manajemen penanganan Karhutla di lapangan.

“Jangan hanya datang untuk penyuluhan. Rekan-rekan adalah middle dan top manager. Lihat bagaimana organisasi bekerja, bagaimana kondisi wilayah, bagaimana kebijakan dilaksanakan dan apa yang masih kurang,” tegasnya.

Karhutla Harus Diprediksi Sebelum Terjadi

Wakapolri mendorong predictive policing dengan mengintegrasikan data hotspot, cuaca, kondisi muka air tanah, gambut, riwayat kebakaran serta teknologi seperti drone, satelit dan artificial intelligence.

Data tersebut harus menjadi dasar untuk menentukan wilayah prioritas dan menggerakkan sumber daya sebelum kebakaran berkembang.

Hingga 6 September 2026, tercatat 113.616 hotspot dengan luas lahan terbakar mencapai 202.010 hektare di 38 provinsi.

Hotspot tertinggi tercatat pada Agustus sebanyak 58.243 titik dan September 38.237 titik.

Dari keseluruhan hotspot, 23.228 titik (20,4 persen) telah diverifikasi sebagai titik api, 26.302 titik (23,1 persen) belum terverifikasi dan 64.086 titik (56,4 persen) dinyatakan bukan titik api. Sementara tindakan pemadaman telah dilakukan terhadap 18.085 titik.

Ekologi Menjadi Bagian dari Policing

Pendekatan Karhutla juga harus memperhatikan kondisi ekologis, khususnya gambut.

Data SiTMAT KLH per 6 September menunjukkan muka air tanah berada pada kondisi sangat rawan di sejumlah wilayah, antara lain Kalteng -143 cm, Kalbar -163 cm, Sumsel -231,1 cm, Kaltim -142,6 cm, Riau -209 cm dan Kaltara -137 cm.

Wakapolri menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemadaman saja tidak cukup. Pengelolaan tata air melalui sekat kanal, embung, sumur bor dan restorasi hidrologis harus menjadi bagian dari strategi.

“Jangan hanya mengejar api. Kalau akar masalahnya kondisi gambut yang kering, tata airnya harus kita benahi,” katanya.

Collaborative Policing

Seluruh pendekatan tersebut harus berjalan melalui collaborative policing.

Kolaborasi dibangun dari tingkat nasional yang melibatkan Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BNPB, BMKG, BRIN, Polri dan TNI, hingga tingkat daerah dan tapak.

Di daerah melibatkan Polda, Polres, BPBD, KPH dan pemerintah daerah, sedangkan di tingkat tapak melibatkan Bhabinkamtibmas, Babinsa, MPA, kepala desa, tokoh adat, masyarakat dan korporasi.

Dalam kondisi darurat, pemerintah daerah menjadi leading sector dengan dukungan seluruh stakeholder sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Penegakan Hukum: Individual dan Korporasi

Wakapolri juga meminta penegakan hukum melihat persoalan secara utuh.

Hingga 6 September 2026 terdapat 200 laporan polisi, terdiri dari 192 perkara perorangan dan 8 perkara korporasi, dengan 138 tersangka serta luas areal perkara 8.637,35 hektare.

“Kalau ditemukan fakta dan alat bukti mengenai tanggung jawab korporasi, jangan berhenti pada pelaku di lapangan. Lihat seluruh rantai pertanggungjawabannya,” tegasnya.

Pengelola informasi di ruang publik.

Penanganan Karhutla juga berlangsung di ruang digital.

Periode 1 Agustus–6 September 2026 tercatat 117.022 penyebutan dengan jangkauan 1,67 miliar tayangan.

Sentimen terdiri dari 83,2 persen netral, 13 persen negatif dan 3,8 persen positif.

Volume tertinggi terjadi pada 2 September sebanyak 7.466 penyebutan, sedangkan sentimen negatif tertinggi mencapai 27,7 persen pada 21 Agustus bersamaan dengan #PrayForKalimantan.

Sebaran percakapan berasal dari media daring 47,4 persen, Instagram dan TikTok 30,2 persen, serta X dan Facebook 20,5 persen. Sementara bobot suara institusi hanya 2,48 persen.

Wakapolri meminta komunikasi krisis menjadi bagian dari strategi penanganan.

“Kerja lapangan yang intensif harus diikuti komunikasi yang baik agar kehadiran negara dapat terbaca oleh masyarakat,” ujarnya.

Tiga Perubahan Fundamental

Wakapolri menegaskan transformasi penanganan Karhutla harus diarahkan pada tiga perubahan.

Pertama, reaktif menjadi antisipatif.

Kedua, individual menjadi individual dan korporasi.

Ketiga, sektoral menjadi multi-stakeholder.

“Jangan hanya melihat bagaimana api dipadamkan. Audit manajemennya. Lihat apa yang sudah dilakukan, apa yang kurang dan bagaimana memperbaikinya. Dari sana harus lahir rekomendasi yang konkret,” pungkas Wakapolri.

Melalui penugasan 322 personel tersebut, Polri memperkuat transformasi penanganan Karhutla dari sekadar memadamkan api menjadi membangun sistem yang mampu memprediksi risiko, mencegah kebakaran, melibatkan masyarakat, menjaga ekosistem, mengintegrasikan sumber daya, menindak pelanggaran dan mengelola komunikasi publik.

Kukar – Peredaran gelap narkotika di wilayah Kecamatan Loa Kulu kembali menjadi perhatian serius aparat kepolisian. Unit Reskrim Polsek Loa Kulu bergerak cepat menindaklanjuti informasi masyarakat hingga berhasil mengamankan dua pria yang diduga terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

Pengungkapan tersebut berlangsung pada Minggu (6/9/2026) sekitar pukul 18.00 WITA di Gg Melati RT 004, Desa Sepakat, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berbekal informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika di lokasi tersebut, personel Unit Reskrim Polsek Loa Kulu bersama dua anggota yang turut melakukan pemeriksaan mendatangi lokasi dan mengamankan dua pria berinisial NSZI (22) dan AS (26).

Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan empat bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu. Dua paket ditemukan dari salah satu pria dengan berat kotor keseluruhan 0,90 gram, sementara dua paket lainnya ditemukan dari pria kedua dengan berat kotor keseluruhan 0,78 gram.

Selain paket yang diduga sabu, polisi turut mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut, di antaranya pipet kaca, sedotan, dua korek api gas, dua unit telepon seluler, satu bungkus rokok yang digunakan sebagai tempat penyimpanan, serta satu unit sepeda motor Honda Vario beserta kunci kontak.

Total berat kotor barang yang diduga sabu tersebut mencapai 1,68 gram.

Kapolsek Loa Kulu AKP Hari Supranoto menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan tindak lanjut dari informasi masyarakat yang kemudian dilakukan dengan langkah penyelidikan dan penindakan di lapangan.

“Kami akan terus menindaklanjuti setiap informasi masyarakat terkait dugaan peredaran narkotika. Sinergi antara kepolisian dan masyarakat sangat penting untuk memutus ruang gerak peredaran narkotika,” tegasnya.

Kedua pria beserta seluruh barang bukti kemudian diamankan ke Mapolsek Loa Kulu untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan para terduga pelaku serta melengkapi administrasi penyidikan.

Atas perkara tersebut, keduanya disangkakan dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan/atau Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Polsek Loa Kulu mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas yang diduga berkaitan dengan peredaran maupun penyalahgunaan narkotika. Informasi masyarakat dinilai menjadi salah satu kunci penting dalam mempersempit ruang gerak peredaran narkoba di wilayah hukum Polsek Loa Kulu.

Kukar — Kebakaran melanda kawasan hutan dan semak belukar di Kelurahan Sungai Seluang, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Minggu (6/9/2026) sore. Luas lahan yang terdampak diperkirakan mencapai 2 hektare.

Mendapat informasi kebakaran, Polsek Samboja bersama Damkar dan PMI langsung bergerak menuju lokasi yang berjarak sekitar 10 kilometer dari Mako Polsek Samboja.

Sebanyak 5 personel Polsek Samboja, 5 petugas Damkar dan 4 personel PMI dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Berkat penanganan bersama, api berhasil dikendalikan dan dipadamkan sekitar pukul 17.30 WITA.

Polisi memastikan kondisi api dan asap telah terkendali. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan dan belum dapat dipastikan.

Kapolsek Samboja AKP Mohamad Yazid melalui personelnya mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api.

Gerak cepat, pemadaman, dan pemantauan menjadi langkah Polsek Samboja untuk mencegah api meluas serta menjaga situasi tetap aman dan kondusif.

Kukar — Kebakaran lahan kembali terjadi di wilayah Kelurahan Dondang, Kecamatan Muara Jawa, Kutai Kartanegara, Minggu (6/9/2026). Api membakar semak belukar, ilalang dan ranting kering di kawasan Jalan Jalur Pipeline dengan luas sekitar 1 hektare.

Begitu mendapat informasi, personel Polsek Muara Jawa langsung menuju lokasi dan berkoordinasi dengan tim gabungan untuk melakukan pemadaman. Penanganan berlangsung hingga malam karena api masih memerlukan proses pendinginan untuk memastikan tidak kembali menyala.

Upaya pemadaman melibatkan personel Polsek Muara Jawa, BKO Polda Kaltim, Koramil Muara Jawa, Damkar, Dinas Kehutanan Kaltim, PT PHSS, warga Dondang serta unsur pendukung lainnya.

Sejumlah armada dikerahkan, mulai dari mobil patroli Polsek, kendaraan Karhutla Polda Kaltim, mobil Damkar, tangki air PT Petrolog hingga dua unit kendaraan Dalkarhutla Samarinda.

Setelah berjibaku selama beberapa jam, api berhasil dipadamkan sekitar pukul 21.00 WITA, Petugas kemudian melanjutkan pendinginan di titik-titik yang berpotensi kembali terbakar serta melakukan pemantauan untuk memastikan tidak muncul titik api baru.

Kapolsek Muara Jawa IPTU Yoga Fattur Rahman melalui personelnya mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran lahan, terutama saat kondisi cuaca kering, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api.

Bagi petugas, memadamkan api bukan sekadar menghentikan kobaran, tetapi memastikan bara benar-benar mati dan tidak kembali mengancam kawasan sekitar.