Archive for category: Berita

Kukar – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) nyaris menyentuh permukiman warga Desa Liang Buaya, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara. Api yang muncul dari kawasan rawa gambut di belakang desa sempat bergerak mendekati rumah penduduk dengan jarak sekitar 40 meter.

Peristiwa terjadi Kamis (10/9/2026) sekitar pukul 18.00 WITA. Api pertama kali terlihat di kawasan belakang Desa Liang Buaya, tepatnya sekitar RT 03, kemudian bergerak ke arah RT 02 hingga RT 01.

Situasi tersebut memicu respons cepat. Warga Liang Buaya bersama aparatur desa, personel Polsek Muara Kaman dan Babinsa langsung melakukan pemadaman. Bantuan juga datang dari warga Desa Tunjungan dan Desa Sedulang, serta tim pemadam dari perusahaan.

Bukan hanya mengejar titik api, warga mengambil langkah untuk melindungi permukiman dengan membuat sekat di belakang rumah-rumah penduduk. Sejumlah pompa Alkon dikerahkan untuk membasahi area sekitar dan menghentikan potensi penjalaran api.

Dalam penanganan tersebut digunakan satu unit Alkon Shibaura milik PT ATK, empat unit Alkon Desa Liang Buaya dan peralatan milik warga, ditambah dukungan Alkon dari Desa Tunjungan dan Desa Sedulang. Warga juga menggunakan alat pemadam gemprok dan parang untuk membuka akses menuju area yang terbakar.

Angin yang cukup kencang membuat api mudah bergerak, sementara semak belukar yang lebat di belakang rumah warga menyulitkan petugas dan masyarakat mencapai titik api.

Medan yang terbakar merupakan rawa gambut yang mengering, sehingga penanganan membutuhkan pembasahan dan pemantauan secara berkelanjutan untuk mencegah api kembali muncul.

Respons lintas desa akhirnya berhasil membendung ancaman tersebut. Area kebakaran di RT 03, RT 02 dan RT 01 berhasil dipadamkan. Warga yang terdampak asap untuk sementara bergeser ke rumah keluarga atau bagian permukiman yang tidak terdampak asap.

Setelah api berhasil dikendalikan, warga Liang Buaya memilih tetap berjaga. Pembasahan terus dilakukan pada area yang berpotensi terbakar di sekitar rumah sebagai langkah antisipasi.

Personel yang terlibat antara lain Bhabinkamtibmas Brigpol Ketut, Bripda Prastyo, Babinsa Serda Sahroji, aparatur Desa Liang Buaya, warga setempat, warga Desa Tunjungan dan Sedulang, serta tim pemadam PT AEK dan PT ATK.

Peristiwa ini sekaligus menunjukkan bahwa menghadapi Karhutla di kawasan gambut membutuhkan kecepatan respons dan kolaborasi. Ketika api sudah berada hanya puluhan meter dari rumah, kesiapsiagaan warga dan sinergi lintas unsur menjadi benteng pertama sebelum kebakaran berkembang menjadi ancaman yang lebih besar.

Kukar – Tim Satgas Gabungan Karhutla Kecamatan Kota Bangun melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Desa Muhuran, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kamis (10/9/2026) malam.

Kegiatan yang dimulai pukul 22.30 WITA tersebut melibatkan71 personel gabungandari Polri, TNI, Damkar, Satpol PP, relawan dan masyarakat.

Dalam penanganan di lapangan, tim menemukan titik api yang berada sekitar3,5 kilometer dari Desa Muhuran dan tidak dapat dijangkau. Api kemudian dilaporkan padam dengan sendirinya.

Meski demikian, personel gabungan bersama warga tetapsiaga di desa untuk mengantisipasi kemungkinan api kembali menyala atau meluas.

Penanganan berlangsung hingga pukul 02.30 WITA. Situasi selama kegiatan berjalan aman dan terkendali

Kukar – Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tidak cukup hanya mengandalkan respons ketika api sudah membesar. Kesiapan personel, sarana pemadam, akses menuju titik api hingga keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting yang harus dibahas bersama.

Hal tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla yang digelar Polsek Tenggarong Seberang bersama Siswa Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Menengah (Sespimmen) Lemdiklat Polri Dikreg ke-67 dan masyarakat di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Tenggarong Seberang, Jumat (11/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 14.30 WITA tersebut diikuti sekitar 100 peserta, melibatkan unsur pemerintah kecamatan, kepolisian, Pemadam Kebakaran (PMK), relawan Karhutla serta masyarakat.

Yang menarik, kehadiran 10 siswa Sespimmen 67 dalam forum tersebut bukan ditempatkan sebagai narasumber yang datang membawa teori. Mereka justru membuka ruang dialog untuk mendengar langsung pengalaman, kendala dan pola penanganan Karhutla dari petugas yang selama ini berada di garis depan.

Perwakilan Sespimmen 67 menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi kesempatan untuk berdiskusi, bertukar pengalaman dan mempelajari secara langsung bagaimana PMK serta relawan di Tenggarong Seberang menghadapi kebakaran di lapangan.

“Kami bukan sebagai narasumber, tetapi ingin berdiskusi dan belajar dari pengalaman rekan-rekan PMK maupun relawan dalam menangani Karhutla,” penyampaian perwakilan Sespimmen dalam forum tersebut.

Pendekatan tersebut mendapat respons dari peserta. Salah satu persoalan yang mencuat adalah keterbatasan sarana pemadam untuk menjangkau titik api yang berada jauh dari akses kendaraan, termasuk kawasan perbukitan dan lahan gambut.

Ketua RT Manunggal Jaya, Andi, mempertanyakan langkah yang dapat dilakukan apabila titik api berada di atas bukit dan sulit dijangkau kendaraan pemadam.

Persoalan serupa disampaikan Udin dari unsur Damkar. Menurutnya, petugas masih menghadapi keterbatasan sarana, terutama pompa punggung atau peralatan pemadam portabel yang dapat digunakan ketika kendaraan PMK tidak mampu menjangkau lokasi kebakaran.

Kondisi tersebut juga dirasakan relawan. Bayu, relawan dari Bhuana Jaya, menyebut kelompoknya telah menerima bantuan alat pemadam punggung dari BPBD untuk penanganan kebakaran di lahan gambut maupun lokasi yang tidak dapat dijangkau kendaraan.

“Alat yang kami miliki hanya satu dan tentunya masih sangat kurang untuk operasional pemadaman,” menjadi salah satu persoalan yang mengemuka dalam diskusi.

Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa tantangan Karhutla di lapangan bukan hanya persoalan keberadaan personel, tetapi juga kemampuan menjangkau sumber api secara cepat dengan peralatan yang sesuai karakter medan.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, siswa Sespimmen 67 menyatakan akan menampung seluruh kendala yang disampaikan PMK dan relawan untuk selanjutnya didiskusikan dengan pimpinan.

Forum ini sekaligus memperlihatkan pentingnya membangun pola penanganan Karhutla yang berbasis pengalaman lapangan. Relawan dan petugas pemadam memiliki pengalaman menghadapi kondisi medan secara langsung, sementara forum FGD menjadi ruang untuk menyatukan pengalaman tersebut dengan perspektif kepemimpinan dan tata kelola penanggulangan bencana.

Kapolsek Tenggarong Seberang Iptu Rizky Tovas bersama jajaran turut mendampingi rangkaian kegiatan yang berlangsung hingga pukul 15.30 WITA tersebut.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, dilakukan pula penyerahan bantuan kepada pihak yang menjadi bagian dari kegiatan FGD.

Penyerahan tersebut menjadi bentuk dukungan dan kepedulian dalam pelaksanaan kegiatan bersama, sekaligus memperkuat semangat kolaborasi antara unsur kepolisian, pemerintah kecamatan, Sespimmen 67, petugas PMK, relawan dan masyarakat.

BEKASI – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan tidak boleh ada ruang bagi praktik pungutan liar, premanisme, maupun berbagai tindak kejahatan yang mengganggu kegiatan usaha dan iklim investasi di Indonesia.

Kapolri meminta para pengusaha segera melaporkan setiap gangguan keamanan yang terjadi. Jajaran kepolisian diperintahkan merespons dan menindaklanjuti laporan tersebut secara tegas sesuai ketentuan hukum.

Penegasan itu disampaikan Kapolri saat menghadiri Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Hubungan Industrial Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi” tersebut dihadiri kurang lebih 2.000 pekerja dari sekitar 1.200 perusahaan di Kawasan Industri MM2100 dan sekitarnya.

“Bagi pengusaha dan perusahaan yang masih menemukan aksi premanisme, pungli, maupun kejahatan lainnya, silakan dilaporkan. Saya minta kepolisian segera menindaklanjuti agar investor tidak ragu untuk masuk ke Indonesia,” ujar Kapolri.

Menurut Kapolri, stabilitas keamanan merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan dunia usaha. Situasi kamtibmas yang terjaga akan memberikan rasa aman kepada pekerja, menjamin kelancaran operasional perusahaan, sekaligus memperkuat kepercayaan investor.

Terlebih, Indonesia memiliki potensi besar sebagai tujuan investasi karena didukung kekayaan sumber daya alam, pasar domestik yang luas, serta pengembangan hilirisasi di berbagai sektor strategis.

Potensi tersebut tercermin dari realisasi investasi nasional yang mencapai Rp1.010,6 triliun hingga semester I tahun 2026. Pada periode yang sama, Jawa Barat membukukan investasi sebesar Rp138 triliun.

Kabupaten Bekasi menjadi salah satu penopang utama capaian tersebut. Pada triwulan I tahun 2026, realisasi investasi di Kabupaten Bekasi mencapai Rp31,7 triliun atau 41,29 persen dari total investasi Jawa Barat sebesar Rp76,8 triliun.

Kapolri memastikan Polri akan terus hadir memberikan perlindungan dan kepastian hukum agar kegiatan industri dapat berjalan dengan aman serta berkelanjutan.

“Polri ingin meyakinkan para pengusaha dan investor bahwa Indonesia merupakan tempat yang aman dan kondusif untuk berinvestasi. Polri akan terus memberikan jaminan keamanan agar kegiatan investasi dan dunia usaha dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” kata Kapolri.

Meski demikian, Kapolri mengingatkan bahwa kondusivitas investasi bukan hanya berkaitan dengan keamanan. Perusahaan juga harus menaati regulasi, memenuhi hak-hak pekerja, serta membangun hubungan industrial yang adil dan harmonis.

Pekerja dan pengusaha merupakan dua unsur yang saling membutuhkan. Perusahaan memerlukan dukungan pekerja untuk menjaga kegiatan produksi, sedangkan pekerja membutuhkan perusahaan yang sehat dan terus berkembang sebagai sumber penghidupan.

Karena itu, Kapolri mendorong seluruh pihak mengedepankan komunikasi dan musyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan ketenagakerjaan. Perbedaan kepentingan tidak boleh berkembang menjadi konflik yang merugikan pekerja, perusahaan, maupun perekonomian.

Kapolri mengajak pemerintah, pengusaha, pekerja, dan serikat buruh bersinergi menciptakan lingkungan industri yang aman, hubungan kerja yang berkeadilan, serta iklim investasi yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak.

Bekasi- Kapolri mendorong perusahaan mengubah cara pandang terhadap buruh. Pekerja tidak semestinya hanya diposisikan sebagai tenaga kerja, tetapi harus menjadi aset, mitra, sekaligus bagian dari keluarga perusahaan.

Pesan itu disampaikan Kapolri saat menghadiri Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026). Acara tersebut mengusung tema “Hubungan Industrial, Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi”.

“Jadikan buruh sebagai aset, mitra, dan bagian dari keluarga perusahaan,” ujar Kapolri.

Cara pandang tersebut dinilai penting untuk membangun hubungan industrial yang sehat. Sebab, keberlangsungan perusahaan dan kesejahteraan buruh bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan, melainkan perlu berjalan beriringan.

Perusahaan membutuhkan pekerja yang produktif dan berkualitas agar mampu bertahan dan berkembang. Sebaliknya, buruh membutuhkan perusahaan yang sehat untuk memperoleh kepastian kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan.

Keseimbangan itu semakin dibutuhkan di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi global yang turut memberi tekanan terhadap dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan. Kondisi tersebut menuntut pemerintah, pengusaha, investor, dan pekerja semakin memperkuat komunikasi dan kolaborasi.

Kapolri pun mengapresiasi perjuangan FSPMI yang semakin mengedepankan silaturahmi serta dialog dengan pemerintah dan kalangan pengusaha. Perbedaan kepentingan dalam hubungan industrial diharapkan dapat diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah, bukan dengan langkah yang justru merugikan pekerja maupun perusahaan.

Pendekatan serupa juga terlihat dalam pembahasan Cipta Kerja yang diawali melalui pertemuan antara serikat buruh dan asosiasi pengusaha. Langkah tersebut diapresiasi sebagai upaya mencari titik temu dengan tetap berpegang pada regulasi dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja.

Konsolidasi Akbar FSPMI tersebut dihadiri sekitar 2.000 pekerja dari sekitar 1.200 perusahaan di Kawasan Industri MM2100. Sejumlah unsur serikat pekerja, pengusaha, APINDO, pemerintah daerah, pengelola kawasan industri, hingga jajaran Polri turut hadir.

Di tengah upaya memperkuat hubungan industrial, pemerintah juga terus mendorong hilirisasi dan investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Kekayaan sumber daya alam dan besarnya pasar domestik Indonesia menjadi modal penting untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi sekaligus memperluas kesempatan kerja.

Namun, investasi membutuhkan iklim yang aman dan kondusif. Karena itu, Kapolri meminta praktik pungutan liar, premanisme, maupun gangguan kamtibmas lainnya yang menghambat aktivitas dunia usaha segera dilaporkan kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti.

Peningkatan investasi juga perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pekerja. Kapolri mengapresiasi keberadaan SMK Mitra Industri MM2100 sebagai bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang semakin kompetitif dan memiliki kesempatan untuk menduduki posisi manajerial maupun strategis di perusahaan.

Sinergi pemerintah, dunia usaha, investor, dan buruh pada akhirnya menjadi kunci agar investasi terus tumbuh, lapangan kerja semakin luas, dan kesejahteraan pekerja meningkat menuju Indonesia Emas 2045.