Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Polres Kukar Kolaborasi Lintas Sektor Siapkan Penanaman Jagung 61 Hektar di Embalut

Kukar – Kepolisian Resor (Polres) Kutai Kartanegara (Kukar) bergerak cepat mengimplementasikan program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Presiden RI. Hal ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) kesiapan penanaman jagung yang digelar di Ruang Pertemuan Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kamis (9/4/2026).

Rakor yang dipimpin oleh Kabag SDM Polres Kukar, Kompol Suwarno, ini menghadirkan kolaborasi strategis antara Polri, DPRD Provinsi Kaltim, DPRD Kukar, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, pihak swasta (PT Kitadin), perbankan (BRI), hingga gabungan kelompok tani (Gapoktan).

Sinergi Hadapi Krisis Global
Dalam sambutannya, Kompol Suwarno menyampaikan bahwa Polri berperan aktif sebagai pelaksana program pemerintah untuk memastikan ketersediaan pangan di daerah. Menurutnya, penguatan sektor pangan sangat krusial agar masyarakat tidak terdampak secara signifikan jika terjadi krisis pangan global.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kesuksesan program ini memerlukan dukungan penuh dari instansi terkait dan kelompok tani. Kita harus mencari solusi atas kendala pada penanaman tahap sebelumnya agar hasil panen kali ini lebih maksimal,” ujar Kompol Suwarno.

Senada dengan hal tersebut, Anggota DPRD Provinsi Kaltim, Didik Agung Eko W, menekankan bahwa jagung dipilih sebagai sektor palawija yang efektif menjadi pendamping beras dalam menjaga stabilitas pangan.

Meski menghadapi tantangan efisiensi anggaran di beberapa dinas, dukungan konkret tetap mengalir dari berbagai pihak.

Perwakilan Gapoktan Desa Embalut menyatakan kesiapannya untuk mengelola lahan seluas 61 hektar. Lahan tersebut akan digarap oleh 7 kelompok tani yang terdiri dari 122 petani lokal.

“Kami memiliki lahan yang siap tanam pada Mei mendatang. Kami berharap dukungan ini nyata dan berkelanjutan, bukan sekadar seremonial, demi kesejahteraan petani,” ungkap perwakilan Gapoktan.

Kegiatan penanaman direncanakan akan dimulai pada Mei 2026. Selama proses di lapangan, para petani akan mendapatkan pendampingan melekat dari Bhabinkamtibmas guna memastikan stabilitas dan kelancaran program.

Hadirkan Rasa Aman, Polsek Loa Kulu Imbau Pengunjung Pasar Waspada Copet dan Jaga Kebersihan

Kukar – Personel Polsek Loa Kulu terus berupaya memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di pusat keramaian. Hal ini ditunjukkan melalui giat patroli preventif yang menyasar Pasar Selasa di Jalan H. Masdamsi, Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Selasa (7/4/2026) lalu.

Dipimpin oleh personel Regu III, patroli yang dimulai pukul 08.35 WITA ini bertujuan untuk meminimalisir potensi tindak kriminalitas serta mengedukasi warga mengenai pentingnya ketertiban di lingkungan pasar.

Mengingat padatnya aktivitas jual beli, petugas kepolisian berbaur langsung dengan pengunjung dan pedagang. Dalam kesempatan tersebut, petugas memberikan imbauan khusus terkait kewaspadaan terhadap barang bawaan untuk mengantisipasi aksi pencopetan.

“Kami meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati dengan barang berharga seperti dompet dan perhiasan. Jangan lengah saat berada di tengah keramaian,” ujar salah satu personel patroli di sela-sela kegiatan.

Selain isu pencopetan, petugas juga menyoroti keamanan kendaraan bermotor. Warga diingatkan untuk selalu memastikan kendaraan dalam keadaan terkunci stang saat diparkir guna mencegah terjadinya pencurian kendaraan bermotor (Curanmor).

Tak hanya fokus pada aspek keamanan fisik, Polsek Loa Kulu juga membawa pesan lingkungan. Petugas mengajak para pedagang dan pembeli untuk tidak membuang sampah sembarangan di area pasar.

“Pasar yang aman harus dibarengi dengan kondisi yang sehat. Kami mengajak seluruh warga pasar untuk membuang sampah pada tempatnya agar aktivitas perniagaan kita tetap nyaman dan bersih,” tuturnya.

Pastikan Personel “Clear and Clean”, Bidpropam Polda Kaltim Gelar Operasi Gaktiblin di Polres Kukar

Kukar – Sebagai bentuk pengawasan internal dan penegakan kedisiplinan anggota Polri, Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Kalimantan Timur melaksanakan Operasi Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Gaktiblin) di Mapolres Kutai Kartanegara, Rabu (08/04/2026).

Kegiatan ini dilakukan secara mendadak usai pelaksanaan apel pagi untuk memastikan seluruh personel Polres Kukar mematuhi standar operasional prosedur serta aturan disiplin yang berlaku di lingkungan Polri.

Tim Bidpropam Polda Kaltim melakukan pemeriksaan secara mendetail terhadap satu per satu personel, mulai dari tingkat Perwira, Bintara, hingga ASN. Fokus pemeriksaan meliputi sikap tampang, kelengkapan administrasi dan senjata api (Senpi).

Wakapolres Kutai Kartanegara, Kompol Idziharuddin Faris Raharja Putra, dampingi Kabag SDM Kompol Suwarno, mengawal langsung jalannya pemeriksaan tersebut. Pimpinan Polres Kukar menegaskan bahwa kegiatan ini adalah langkah mitigasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran oleh anggota.

“Gaktiblin ini adalah agenda rutin dari satuan atas sebagai fungsi kontrol. Kami berkomitmen untuk mewujudkan personel yang disiplin, karena pelayanan terbaik kepada masyarakat hanya bisa diberikan oleh anggota yang tertib secara internal,” ujar Kompol Suwarno.

Sepanjang pelaksanaan kegiatan, Tim Bidpropam Polda Kaltim memberikan arahan tegas bagi personel agar tidak melakukan pelanggaran sekecil apa pun yang dapat merusak citra institusi. Selain pemeriksaan fisik dan administrasi, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memastikan kesiapan personel yang baru saja kembali dari cuti gelombang ketiga agar kembali ke pola kedisiplinan dinas.

Hingga berakhirnya kegiatan, situasi terpantau aman dan kondusif. Langkah Gaktiblin ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran setiap personel Polres Kukar untuk selalu menjaga perilaku dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Dukung Program Gizi Nasional, Kapolres Kukar Tinjau Pembangunan Gedung SPPG di Tenggarong

Kukar – Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kutai Kartanegara, AKBP Khairul Basyar, melakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berlokasi di wilayah Tenggarong, Rabu (08/04/2026).

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan progres pembangunan fasilitas tersebut berjalan sesuai rencana, mengingat gedung ini akan menjadi pusat kendali Polri dalam mendukung program pemerintah terkait peningkatan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan di Kutai Kartanegara.

Dalam peninjauan tersebut, AKBP Khairul Basyar didampingi oleh jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Kutai Kartanegara. Kapolres berkeliling area konstruksi dan berdialog langsung dengan pihak pelaksana proyek guna memastikan kualitas bangunan memenuhi standar pelayanan kesehatan dan distribusi pangan bergizi.

“Pembangunan Gedung SPPG ini adalah wujud nyata kepedulian Polri dalam memastikan generasi muda kita mendapatkan asupan gizi yang layak. Kehadiran kami di sini untuk menjamin proses pembangunan berjalan aman, tertib, dan tepat waktu,” ujar AKBP Khairul Basyar di sela-sela peninjauan.

Kapolres menekankan bahwa gedung ini nantinya tidak hanya sekadar bangunan fisik, tetapi akan menjadi sentra pelayanan yang krusial. Oleh karena itu, standar kebersihan, alur distribusi, dan keamanan fasilitas sejak masa pembangunan hingga operasional nanti harus benar-benar terjaga.

“Kami dari jajaran Polres Kukar siap mendukung dan mengawal jalannya pembangunan SPPG ini hingga tuntas. Harapannya, setelah beroperasi nanti, fasilitas ini dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh warga Tenggarong dan sekitarnya,” tambahnya.

Keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Tenggarong diharapkan dapat membantu menekan angka stunting serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat lokal. Sinergi antara kepolisian dan tenaga kesehatan di gedung ini nantinya akan menjadi pilar utama dalam pemenuhan nutrisi yang merata.

Peninjauan yang berlangsung sekitar dua jam tersebut berjalan dengan lancar dan kondusif. Hingga saat ini, progres pembangunan dilaporkan menunjukkan perkembangan positif dan tetap berada dalam jadwal yang telah ditentukan.

Matangkan Persiapan, Bag SDM Polres Kukar Berikan Pembekalan Bagi Ratusan Casis di Ruang Catur Prasetya

Kukar – Kepolisian Resor (Polres) Kutai Kartanegara terus berkomitmen mencetak sumber daya manusia Polri yang unggul dan berintegritas. Hal ini dibuktikan dengan digelarnya kegiatan pembinaan dan pembekalan bagi para Calon Siswa (Casis) Polri gelombang kedua tahun anggaran 2026, bertempat di Ruang Catur Prasetya, Mapolres Kukar, Rabu (8/4).

Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut dipimpin langsung oleh Kabag SDM Polres Kukar Kompol Suwarno. Sebanyak ratusan Casis yang telah dinyatakan lulus terpilih tampak antusias menyerap arahan terkait persiapan mental dan fisik sebelum memasuki tahapan sepanjutnya di Polda Kaltim.

Dalam arahannya, Kompol Suwarno menekankan beberapa poin yang wajib dipatuhi oleh seluruh Casis baik dalam menjaga Integritas, kesehatan fisik dan mental dan kedisiplinan.

“Kalian adalah putra-putra yang akan membawa nama baik keluarga. Oleh karena itu, jaga sikap dan perilaku kalian di masyarakat. Status kalian sebagai Casis menuntut tanggung jawab moral yang lebih tinggi,” tegas Kompol Suwarno di hadapan para peserta.

Survei Indikator: Mayoritas Pemudik Lebaran Puas dengan Operasi Ketupat 2026

JAKARTA, iNews.id – Mayoritas masyarakat yang mudik Lebaran 2026 puas dengan pelaksanaan Operasi Ketupat 2026. Hal itu terpotret dalam survei Indikator Politik Indonesia.
Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut pihaknya membagi dua kategori dalam melihat tingkat kepuasan publik terhadap penyelenggaraan mudik Lebaran 2025.

Kategori pertama, kata dia, survei dilakukan kepada masyarakat yang tidak melaksanakan mudik. Sementara kategori kedua ditujukan bagi masyarakat yang melakukan mudik.
“Mayoritas warga secara umum 80,8 persen puas dengan penyelenggaraan mudik Lebaran tahun ini. Terlebih di kalangan pemudik tingkat kepuasan lebih tinggi yakni 85,3 persen,” ujar Burhanuddin dalam konferensi pers, Selasa (7/4/2026).
Burhanuddin mengatakan tingkat kepuasan penyelenggaraan mudik Lebaran tidak menurun jika dibandingkan dengan tahun lalu.
Dalam survei tersebut, dia menyebut sebanyak 81,4 persen kalangan masyarakat dari kelompok umum setuju Operasi Ketupat 2026 lebih baik menciptakan kelancaran arus lalu lintas. Sementara di kalangan pemudik, jumlah yang setuju lebih tinggi yakni 82,7 persen.

Ini Daftar Program Pemerintah yang Buat Pemudik Merasa Terbantu Menurut Survei Indikator

Suara.com – Indikator mengeluarkan survei terbaru terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap sejumlah program pemerintah saat pelaksanaan mudik 2026 pada Maret lalu.

“Yang dianggap membantu itu program mudik gratis. Meskipun menjadi program paling populer, bantuan pangan itu nomor dua (tingkat kepuasan), meskipun tidak terlalu beda ya, dianggap membantu,” jelas Hendro Prasetyo selaku peneliti utama Indikator, saat merilis Survei Evaluasi Publik Terhadap Penyelenggaraan Mudik Lebaran 2026, di Jakarta, Selasa (7/4).

Periode survei ini dilakukan pada 29 Maret hingga 4 April melalui tatap muka. Populasi survei adalah seluruh warga Indonesia yang punya hak pilih.

Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah 1.200 responden. Tingkat kepercayaan survei mencapai 95 persen dengan margin of error atau toleransi kesalahan sekitar 2,9 persen.
Selanjutnya, program diskon tarif angkutan umum mencatat tingkat kepuasan sebesar 82,6 persen, disusul jaminan pemerintah agar harga BBM tidak naik di urutan keempat dengan tingkat kepuasan 81,9 persen.

Hendro mengatakan tingkat kepuasan terhadap program-program tersebut juga dipengaruhi oleh tingkat kepopuleran serta cakupan penerima manfaatnya.

Pemudik Puas dengan Rekayasa Lalin hingga Posko Polri saat Mudik-Balik Lebaran 2026

JAKARTA – Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan mayoritas pemudik merasa puas terhadap fasilitas dan layanan selama pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran 2026.
Hal tersebut terungkap dalam survei evaluasi publik terhadap penyelenggaraan mudik Lebaran 2026 yang dirilis pada Selasa (7/4/2026).
“Mayoritas pemudik merasa puas dengan fasilitas dan layanan selama arus mudik dan balik Lebaran tahun ini. Pemudik paling puas terhadap penyediaan posko oleh Polri untuk pengamanan, pusat informasi, sekaligus layanan tempat istirahat,” kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Rizka Halida.
Dalam survei tersebut, tingkat kepuasan terhadap posko Polri mencapai 84 persen. Sementara itu, ketersediaan bahan bakar memperoleh tingkat kepuasan sebesar 81,7 persen.
Selanjutnya, angkutan umum mendapat penilaian positif sebesar 79,7 persen. Rekayasa lalu lintas di ruas jalan tol, seperti sistem one way dan contraflow, mencatat tingkat kepuasan sebesar 77,6 persen.
Adapun pengaturan lalu lintas di jalan non-tol memperoleh kepuasan sebesar 76,1 persen, sedangkan kondisi jalan secara umum berada di angka 74,4 persen.
Selain itu, survei juga mencatat tingkat kepuasan publik terhadap penyelenggaraan mudik Lebaran 2026 berada pada level sangat tinggi. Sebanyak 85,3 persen pemudik menyatakan puas terhadap pelayanan mudik tahun ini.

Survei Indikator: 85,3% Pemudik Puas Penyelenggaraan Mudik Lebaran 2026

Jakarta – Indikator Politik Indonesia menyampaikan hasil survei terkait kepuasan publik terkait penyelenggaraan mudik Lebaran 2026. Total 85,3 persen pemudik menyatakan puas atas pelayanan mudik Lebaran tahun ini.
Survei ini digelar lewat wawancara tatap muka pada periode 29 Maret hingga 4 April 2026 dengan 1.200 orang menjadi responden. Metode survei menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei Indikator membagi dua kategori dalam melihat tingkat kepuasan publik terhadap penyelenggaraan mudik Lebaran 2026. Kategori pertama, survei dilakukan kepada semua responden baik yang tidak melaksanakan mudik dan kategori kedua kepada responden yang melaksanakan mudik tahun ini.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan secara umum, sekitar 80,8 persen masyarakat puas dengan penyelenggaraan mudik Lebaran tahun ini. Jika dikercutkan pada mereka yang mudik, ada 85,3 persen pemudik menyatakan puas atas pelayanan mudik Lebaran 2026.

“Di kalangan warga secara umum baik pemudik atau bukan, tingkat kepuasan di tahun 2026 terkait penyelenggaraan mudik Lebaran tahun ini mencapai 80,8 persen. Jadi sangat tinggi,” kata Burhanuddin dalam jumpa pers hasil survei Evaluasi Publik Terhadap Penyelenggaraan Mudik Lebaran 2026, Selasa (7/4/2026).

“Bagaimana dengan warga yang secara khusus melakukan perjalanan mudik? Ternyata lebih tinggi, 85,3 persen,” sambungnya.

Burhanuddin menjelaskan, data survei ini juga menunjukkan tingkat kepuasan warga terhadap penyelengaraan mudik Lebaran tahun ini dengan 2025 berada di level yang masih tinggi. Total ada 10,8 persen responden yang merasa puas atas penyelenggaraan mudik Lebaran tahun ini. Angka itu tidak jauh berbeda dengan perolehan 10,6 persen warga yang puas dengan penyelenggaraan mudik tahun 2025.

Hal yang sama terlihat pada kategori cukup puas, yaitu ada 70,0 persen warga yang merasa puas atas penyelenggaraan mudik Lebaran tahun ini. Tidak jauh berbeda dengan angka 70,3 persen warga yang merasa cukup puas dengan penyelenggaraan mudik Lebaran tahun lalu.
“Di kalangan semua responden, tingkat kepuasan penyelenggaraan mudik Lebaran tahun ini secara umum sama tinggi dengan tahun lalu,” ujar Burhanuddin.

Berikut ini hasil survei Indikator Politik Indonesia terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan mudik Lebaran 2026:

Sangat Puas
Semua responden: 10,8 persen
Khusus yang mudik: 15,3 persen

Cukup Puas
Semua responden: 70,0 persen
Khusus yang mudik: 70,0 persen

Kurang Puas
Semua responden: 7,1 persen
Khusus yang mudik: 9,5 persen

Tidak Puas Sama Sekali
Semua responden: 1,1 persen
Khusus yang mudik: 0,9 persen

Tidak Tahu/Tidak Jawab
Semua responden: 10,9 persen
Khusus yang mudik: 4,3 persen

Indikator: Kepuasan publik mudik Lebaran 2026 capai 80,8 persen

Jakarta (ANTARA) – Tingkat kepuasan publik terhadap penyelenggaraan mudik Lebaran 2026 mencapai 80,8 persen, berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, yang mencerminkan evaluasi positif terhadap layanan pemerintah di tengah mobilitas sekitar 47 juta warga.

Founder sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, penilaian tersebut berasal dari seluruh responden, baik yang melakukan mudik maupun tidak.

“Tingkat kepuasan masyarakat secara umum terhadap penyelenggaraan mudik Lebaran 2026 mencapai 80,8 persen,” ujarnya dalam rilis temuan survei bertajuk Evaluasi Publik terhadap Penyelenggaraan Mudik Lebaran 2026 yang diikuti secara daring di Jakarta, Selasa.

Di kalangan pemudik, tingkat kepuasan tercatat lebih tinggi, yakni 85,3 persen, yang merupakan gabungan dari responden yang menyatakan sangat puas dan cukup puas.
Menurut Burhanuddin, perbedaan tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh sumber informasi yang diperoleh responden.

“Perbedaan ini kemungkinan karena mereka yang tidak mudik menilai dari media, yang cenderung menyoroti peristiwa negatif seperti kemacetan,” katanya.

Ia menambahkan, capaian tersebut relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada kisaran 80 hingga 81 persen. Bahkan, sekitar 81 persen responden menilai pengaturan arus mudik tahun ini lebih baik dibandingkan tahun lalu. Penilaian dari kalangan pemudik sedikit lebih tinggi, yakni mencapai 82,7 persen.

Selain itu, persepsi terhadap keselamatan juga menunjukkan tren positif. Sebanyak 79,8 persen responden menyatakan setuju atau sangat setuju bahwa angka kecelakaan lalu lintas selama periode mudik mengalami penurunan, baik untuk kategori ringan, sedang, maupun fatal.
Survei yang dilakukan pada 29 Maret hingga 4 April 2026 terhadap 1.200 responden, dengan margin of error sekitar ±2,9 persen, juga menunjukkan bahwa penilaian positif relatif merata di berbagai kelompok demografi.

“Semua kelompok demografi, berdasarkan usia, gender, pendidikan, pendapatan, hingga wilayah, cenderung memberikan evaluasi positif,” ujar Burhanuddin.

Menariknya, responden yang aktif mengakses media sosial justru menunjukkan tingkat kepuasan lebih tinggi, seperti pengguna Instagram yang mencapai 88 persen dan WhatsApp sekitar 83 persen.
Sebaliknya, pembaca media konvensional seperti koran cenderung lebih kritis, dengan tingkat kepuasan sekitar 70 persen.

Meski demikian, Burhanuddin menekankan bahwa evaluasi publik tetap menjadi instrumen penting untuk mengukur kualitas layanan lintas sektor, termasuk transportasi dan keselamatan.

“Untuk itu, kita memerlukan metode sistematik untuk mengukur sejauh mana layanan publik tersebut dievaluasi positif atau negatif oleh masyarakat,” ujarnya.