Archive for category: Berita

Jateng. Satgassus Pencegahan Korupsi Polri melakukan pemantauan penyaluran pupuk subsidi di Kabupaten Magelang dan Kabupaten Gunung Kidul. Kegiatan dilaksanakan dari tanggal 28-31 Mei 2024.

Hotman selaku ketua tim menuturkan, kunjungan ke Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Magelang untuk melihat bagaimana penebusan pupuk bersubsidi secara hybrid, yaitu gabungan penebusan dengan kartu tani dan aplikasi I-Pubers secara bersamaan. Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Magelang, ujarnya, dipilih karena masyarakatnya sangat guyub dengan berbagai kearifan lokal.

“Dengan kearifan itu diasumsikan kerumitan penebusan pupuk bersubsidi secara hybrid akan lancar di kedua kabupaten ini,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Jumat (31/5/24).

Hotman menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemantauan tim, sampai saat ini serapan pupuk masih rendah, yakni sekitar 20% di kedua kabupaten tersebut. Untuk Kabupaten Gunung Kidul biasanya memang serapan akan tinggi pada Agustus atau September tiap tahunnnya.

Sedangkan untuk Kabupaten Magelang, biasanya serapan hanya sekitar 70% tiap tahunnya. Oleh karenanya, Satgassus meminta kepada Kepala Dinas Pertanian untuk mencermati sampai dengan bulan September dan apabila memang tidak terserap, tetap terbuka pupuk bersubsidinya di realokasi ke kabupaten lain dalam lingkup propinsi Jawa Tengah, sehingga penggunaan pupuk bersubsidi menjadi optimum.

Temuan kedua bahwa Kabupaten Magelang yang memiliki sekitar 4000 petani terdaftar di E-RDKK belum mendapatkan kartu tani, sehingga para petani ini tidak bisa menebus pupuk bersubsidinya. Untuk itu Satgassus meminta agar Kadis Pertanian Kabupaten Magelang berkoordinasi intens dengan BRI Cab Kabupaten Magelang untuk memastikan petani bisa mendapatkan kartu taninya, sehingga petani tersebut bisa menebus pupuk subsidinya.

Ketiga, para petani di kedua kabupaten yang mendapatkan alokasi kecil (di bawah 1 sak/50 kg), enggan menebus pupuknya mengingat dengan kartu tani petani harus datang sendiri ke kios untuk melakukan penebusan. Untuk itu Satgassus meminta agar PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) dalam waktu tertentu, terutama saat musim tanam, memfasilitasi penebusan bersama di kantor/balai desa, sehingga petani bisa menghemat biaya dalam penebusan pupuk subsidi ini.

“Alternatif yang lain, Satgassus menyarankan jika sekiranya untuk petani-petani yang alokasinya kecil agar menggunakan penebusan I-Pubers saja sehingga dapat dilakukan penebusan secara berkelompok,” ungkap dia.

Tidak hanya itu, Satgassus juga menemukan masih kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh dinas perdagangan pada kedua kabupaten tersebut, terutama untuk pengawasan ketersediaan stok pupuk di kios. Hal ini terjadi karena dinas perdagangan sama sekali belum mampu secara cepat untuk mengakses informasi stok di kios.

“Untuk itu Satgassus meminta agar PIHC secara online menyediakan informasi stok di kios dan dinas perdagangan dan dinas pertanian mempunyai akses atas informasi tersebut,” ujar dia.

Dalam kesempatan ini, ujarnya, Satgassus memberikan apresiasi kepada PIHC yang dalam waktu tidak terlalu lama akan mengintegrasikan transaksi penebusan dengan kartu tani dan melalui aplikasi I-Pubers. Sehingga, dengan integrasi kedua metode penebusan ini, dapat dihindari kelebihan salur dan membebaskan petugas kios dari kerepotan laporan dan kontrol-kontrol yang masih manual berbasis kertas.

Dalam kesempatan ini, petugas kios meminta agar pemeriksaan-pemeriksaan transaksi di kios dapat dilakukan secara digital saja, mengingat segala transaksi telah dilakukan secara elektronik dengan kartu tani atau aplikasi I-Pubers. Satgassus pun menyatakan mendukung hal tersebut mengingat hal itu akan lebih meningkatkan efisiensi dan akan sangat membantu petugas kios dalam pelaporannya.

Yudi Purnomo Harahap selaku Anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Polri menambahkan, pemantauan ini penting untuk menekan adanya penyalahgunaan maupun penyelewengan pupuk subsidi. Sebab, jika terjadi kelangkaan dapat menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara.

“Pemantauan ini untuk memastikan petani yang berhak mendapatkan pupuk subsidi benar-benar mendapatkannya tepat waktu sesuai kebutuhan sehingga tidak terjadi isu kelangkaan pupuk lagi,” tutur Yudi.

Herbert Nababan selku Wakil Ketua Tim menambahkan, kegiatan ini dilakukan bersama Kementerian Pertanian, Bupati Gunung Kidul, Pj Bupati Magelang, serta pihak PT Pupuk Indonesia, Distributor Pupuk, dan Kelompok Petani. Dalam pertemuan tersebut ia pun menekankan kembali agar tidak ada penyelewengan terhadap penggunaan pupuk subsidi dan memastikan distribusi harus lancar sampai ke petani yang berhak.

“Selain itu Satgassus juga memonitoring tindak lanjut pemkab dalam melakukan perubahan alokasi pascapenambahan kuota pupuk subsidi dari 4,7 ton menjadi 9,5 juta ton sehingga Pemda diharapkan bekerja sama dengan segenap unsur forkompimda,” ungkapnya.

Kerja sama itu, lanjutnya, untuk mensosialisasikan dan menyampaikan informasi langsung kepada para petani di wilayahnya bahwa alokasi pupuk petani bersubsidi telah bertambah. Kemudian, petani sudah bisa melakukan penebusan, sehingga penambahan alokasi pupuk yang diberikan pemerintah memberi dampak kepada petani.

“Tim juga melakukan kunjungan ke Kios Pupuk untuk memastikan ketersediaan stok pupuk dan penyaluran dilakukan dengan benar sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

KUKAR – Polres Kukar menggelar kegiatan Turnamen Bola Voli Kapolres Kukar Cup. Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-78 pada tahun 2024.

Kegiatan itu dibuka langsung oleh Wakapolres Kukar, Kompol M Aldy Harjasatya, pada Kamis (30/5/2204).

\”Dalam rangkaian HUT Bhayangkara ke-78, Turnamen sendiri dilaksanakan untuk internal dari jajaran Polres Kukar dan Polsek jajaran,\” ucap Kompol Aldy dalam sambutannya.

Sejumlah tim pun saling unjuk kebolehan, dengan memperebutkan hadiah berupa uang tunai. Dan Piala bagi para pemenang.

\”Kita adalan kegiatan seperti inj selain untuk memperingati HUT Bhayangkara ke-78, juga untuk melepas penat bagi anggota,\” terangnya dihadapan para peserta.

KUKAR – Polres Kutai Kartanegara menggelar kegiatan Jumat Curhat yang berlangsung di Ruang Tribrata Polres Kukar. Pada Jumat (31/5/2024), mulai pukul 09.30 WITA.

Kegiatan ini dipimpin oleh Kapolres Kukar AKBP Hery Rusyaman, dan didampingi oleh sejumlah pejabat Polres Kukar, yakni Wakapolres Kukar Kompol M Aldy Harjasatya, Kasat Binmas Polres Kukar AKP Suharyanto, dan Kasubag BinOps BagOps Polres Kukar AKP Darwis Yusuf.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Lapas Perempuan Kelas II A Tenggarong beserta rombongan yang berjumlah 10 orang.

Dalam kegiatan ini, Kapolres Kukar, AKBP Hery Rusyaman, melalui Kabag Ops Polres Kukar, menyampaikan beberapa poin penting. Diantaranya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam kegiatan tersebut. Kapolres memperkenalkan program Jumat Curhat dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Sitkamtibmas). Beliau juga mendorong masyarakat agar tidak ragu untuk menyampaikan keluhan terkait pelayanan Polri maupun situasi Kamtibmas di lingkungan mereka.

Kapolres menekankan pentingnya menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif pasca Pemilu demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kegiatan Jumat Curhat akan dilakukan secara rutin untuk mendekatkan Polri dengan berbagai elemen masyarakat, sehingga masyarakat merasa nyaman untuk menyampaikan keluhan mereka. Kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini akan terus ditingkatkan demi terciptanya situasi Kamtibmas yang aman, tertib, dan terkendali.

KUKAR – Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Kutai Kartanegara bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)-PPRD Kukar, Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar, dan Kodim 0906/Kukar melaksanakan kegiatan gabungan penegakkan hukum pelanggaran lalu lintas. Serta penertiban pajak kendaraan bermotor (PKB).

Kegiatan ini berlangsung di Jembatan Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada Kamis pagi mulai pukul 08.00 hingga 09.30 Wita.

Kasat Lantas AKP Rachman Ashari mengatakan Personel yang terlibat dalam operasi ini meliputi 15 personel dari Sat Lantas Kukar, 15 personel dari Bapenda-PPRD Kukar, 10 personel dari Dishub Kukar, dan 2 personel dari Kodim 0906/Kukar.

\”Selama operasi, sebanyak 692 kendaraan terjaring, terdiri dari 431 kendaraan roda dua serta 261 kendaraan roda empat dan enam,\” ujarnya.

Selain itu, tindakan penahanan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dilakukan terhadap 27 SKPD di dalam Kukar dan 22 SKPD di luar Kukar. Dua SKPD lainnya berasal dari luar Kalimantan Timur.

Dalam hal pembayaran pajak di tempat, sebanyak 12 unit kendaraan roda dua dan 3 unit kendaraan roda empat membayar pajak, menghasilkan total penerimaan sebesar Rp 10.181.300. Pembayaran melalui QRIS juga mencapai Rp 6.634.300.

Selain itu, petugas memberikan teguran kepada kendaraan dengan KIR kedaluwarsa dan menilang 20 pelanggar, yang terdiri dari 14 pelanggar kendaraan roda dua dan 6 pelanggar kendaraan roda empat.

AKP Rachman menegaskan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak dan tertib berlalu lintas.

\”Kami harap dengan adanya operasi ini, masyarakat semakin sadar akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan memenuhi kewajiban pajak kendaraannya.
,\” pungkasnya.

Jakarta – Polri menegaskan pihaknya dan Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak ada masalah dan baik-baik saja.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, meminta semua pihak untuk berkaca dari sinergitas kementerian/lembaga saat menghadiri launching Gov-Tech di Istana Negara, Senin lalu. Dia mencontohkan soliditas antara para pimpinan yakni Menkopolhukam, Panglima TNI, Kapolri, hingga Jaksa Agung.

\”Bahwa kepolisian dan kejaksaan agung dalam keadaan baik-baik saja. Tidak ada permasalahan yang perlu dipermasalahkan,\” ujar Irjen Sandi saat Doorstop pers Mabes Polri, Kamis (30/5/2024).

Irjen Sandi kembali mengatakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, hingga Menkopolhukan Hadi Tjahyanto, telah menyampaikan antara kedua belah pihak tidak ada permasalahan.

\”Beliau (Kapolri) menyampaikan bahwa antara polisi dan jaksa baik-baik saja. Bahkan Bapak Jaksa Agung menyampaikan tidak ada masalah, baik-baik saja. Serta Bapak Menko Polhukam juga menyampaikan polisi dan jaksa adem ayem,\” terangnya.

\”Kalau pimpinan sudah menyampaikan tidak ada masalah, berarti kami tinggal menyampaikan ke teman-teman bahwa antara kepolisian dan kejaksaan tidak ada masalah,\” lanjutnya.

Lebih lanjut, Kadivhumas menilai sinergitas kementerian/lembaga kini sedang diuji. Terlebih kini Indonesia sedang berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi.

Menurut Kadivhumas, program pemerintah yang bisa berjalan dengan baik, Proyek Strategis Nasional bisa berjalan dengan baik, inflasi yang bisa terjaga, Gross Domestic Product (GDP) yang saat ini sedang bertumbuh, semuanya ada karena soliditas dan sinergitas. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, selain soliditas kementerian/lembaga, juga perlu adanya stabilitas dan keamanan.

Oleh sebab itu, soliditas para pimpinan kementerian/lembaga tersebut, termasuk Kapolri dan Jaksa Agung, harus menjadi suri tauladan.

\”Yang ditujukan oleh para pemimpin lembaga, ada Bapak Menkopolhukam, ada Pak Panglima TNI, ada Bapak Jaksa Agung, dan Bapak Kapolri, itulah yang harus kita teladani sebagai anak buah untuk mewujudkan bahwa program yang sudah baik harus kita jaga untuk keberlangsungan bangsa ini, baik untuk pertumbuhan ekonomi maupun menjaga stabilitas keamanan,\” tutupnya.