Archive for category: Berita

Balikpapan – Dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Polda Kalimantan Timur menggelar kegiatan pembagian takjil kepada masyarakat yang melintas di depan Mako Polda Kaltim, Selasa (10/3/2026) sore.

Kegiatan yang dimulai pada pukul 16.00 WITA tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Kaltim Irjen. Pol. Endar Priantoro, S.H., S.I.K., C.F.E., M.H., dan dihadiri oleh Wakapolda Kaltim Brigjen Pol. Adrianto Jossy Kusumo, S.H., M.Han., Karo Rena, Diresnarkoba, Direskrimsus, Direskrimum, Dirbinmas, Kabid Humas, serta diikuti oleh personel Polda Kaltim bersama wartawan jajaran Kalimantan Timur.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 600 paket takjil dibagikan kepada masyarakat dan para pengendara yang melintas di sekitar kawasan Mako Polda Kaltim. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan kebersamaan Polri dengan masyarakat, khususnya di bulan suci Ramadan yang penuh berkah.

Selain sebagai bentuk berbagi kepada sesama, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat serta menumbuhkan semangat kebersamaan dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan.

Kegiatan pembagian takjil berlangsung dengan tertib, aman, dan mendapat sambutan positif dari masyarakat yang menerima takjil.

Lampung – Polda Lampung melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) berhasil membongkar praktik Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) atau illegal mining yang beroperasi di wilayah Kabupaten Way Kanan. Dalam penindakan tersebut, polisi mengamankan 24 orang, dengan 14 orang di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pengungkapan kasus ini disampaikan langsung oleh Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf, S.I.K., M.H didampingi oleh Brigjen TNI Andrian Susanto, S.I.P., M.Han., M.I.Pol., Wakapolda Lampung Brigjen Pol Drs. Sumarto, M.Si dan Kolonel Cpm David Medion, S.I.P., M.H.I. dalam kegiatan press release di Mapolda Lampung, Selasa (10/3/2026).

Kapolda Lampung menegaskan, pengungkapan ini merupakan komitmen Polda Lampung dalam menindak tegas praktik pertambangan ilegal yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi merusak lingkungan dan merugikan negara dalam jumlah besar.

“Dalam operasi penindakan yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Lampung pada Minggu (8/3), kami berhasil mengamankan 24 orang dari lokasi penambangan emas ilegal yang berada di lahan PTPN I Regional 7 di Kabupaten Way Kanan. Dari hasil pemeriksaan, 14 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara 10 orang lainnya masih berstatus saksi dan sedang dilakukan pendalaman,” ujar Kapolda.

Penertiban dilakukan di tujuh titik lokasi di wilayah Kecamatan Blambangan Umpu, yang masih berada di dalam area Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan PTPN VII, di antaranya di sekitar Jalan Lintas Sumatera Sungai Betih, Desa Lembasung, Jalan Lintas Martapura KM 6 dan KM 9 Blambangan Umpu, serta beberapa titik di sekitar aliran Sungai Betih.

Dalam operasi tersebut, petugas juga mengamankan sejumlah alat berat dan peralatan tambang yang digunakan untuk aktivitas penambangan ilegal.

Barang bukti yang berhasil diamankan antara lain:

41 unit ekskavator (7 unit telah diamankan di Polda Lampung, 2 unit dalam perjalanan, dan 32 unit masih berada di TKP)

24 unit mesin dompeng/alkon

47 jerigen berisi bahan bakar solar

17 unit kendaraan roda dua

1 unit kendaraan roda empat

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, aktivitas penambangan ilegal tersebut diduga telah berlangsung sekitar 1,5 tahun dengan luas lahan mencapai sekitar 200 hektare.

Kapolda Lampung mengungkapkan, jika dihitung dari potensi produksi emas, aktivitas ilegal tersebut menghasilkan keuntungan yang sangat besar.

“Dengan asumsi satu mesin menghasilkan lima gram emas per hari dan jumlah mesin mencapai sekitar 315 unit, maka total produksi diperkirakan mencapai 1.575 gram emas per hari. Dengan harga emas sekitar Rp1,8 juta per gram, maka potensi pendapatan kotor dari aktivitas ilegal tersebut bisa mencapai sekitar Rp2,8 miliar per hari atau Rp73,7 miliar per bulan,” jelas Kapolda.

Secara keseluruhan, potensi kerugian negara akibat praktik pertambangan ilegal tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp1,3 triliun.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 miliar.

Selain itu, Polda Lampung juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menghitung lebih lanjut kerugian negara serta dampak kerusakan lingkungan akibat penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri atau sianida dalam proses pengolahan emas.

Kapolda Lampung menegaskan bahwa penanganan perkara ini akan terus dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal tersebut.

“Polda Lampung berkomitmen menindak tegas segala bentuk pertambangan ilegal. Kami juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas penambangan tanpa izin karena selain melanggar hukum juga merusak lingkungan,” tegas Kapolda.

Polda Lampung juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan apabila menemukan aktivitas pertambangan ilegal di wilayahnya, sebagai bentuk partisipasi bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan penegakan hukum di Provinsi Lampung.

Balikpapan – Kepolisian Daerah Kalimantan Timur menggelar rapat koordinasi lintas sektoral guna mempersiapkan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat menjelang perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Mahakam Polda Kaltim, Senin (9/3/2026).

Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Kaltim Kaltim Irjen Pol. Endar Priantoro, S.H., S.I.K., C.F.E., M.H., bersama Kasdam VI/Mulawarman Brigjen TNI Andy Setyawan, S.Sos., M.I.P serta yang mewakili Gubernur Kaltim.

Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi terkait, di antaranya Kejaksaan Tinggi Kaltim, Pengadilan Tinggi Kaltim, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kaltim, Dinas Perhubungan Kaltim, Dinas Kesehatan Kaltim, BPBD Kaltim, Satpol PP Kaltim, Angkasa Pura I, Jasa Raharja, Jasa Marga, PT PLN Kaltimra, hingga Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Balikpapan dan Samarinda.

Dalam arahannya, Kapolda Kaltim menegaskan bahwa rapat koordinasi lintas sektoral ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kesiapan seluruh pihak dalam memberikan rasa aman, ketertiban, kenyamanan, serta kelancaran lalu lintas bagi masyarakat selama momentum Hari Raya Idul Fitri.

Menurutnya, perayaan Idul Fitri setiap tahun selalu diikuti dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, baik untuk kegiatan mudik, aktivitas ekonomi, maupun kebutuhan pelayanan publik lainnya.

“Momentum Hari Raya Idul Fitri selalu diiringi dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, serta kebutuhan pelayanan publik yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, TNI-Polri, instansi vertikal, serta seluruh pemangku kepentingan agar berbagai potensi kerawanan dapat kita antisipasi sejak dini,” ujar Kapolda.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yuliyanto, S.I.K., M.Sc menjelaskan bahwa melalui rapat koordinasi tersebut seluruh instansi terkait menyamakan persepsi serta memperkuat koordinasi dalam menghadapi berbagai potensi kerawanan menjelang arus mudik Lebaran.

Lanjutnya, peningkatan aktivitas masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri memerlukan kesiapan bersama dari seluruh pihak, baik dalam aspek pengamanan, pengaturan lalu lintas, maupun pelayanan kepada masyarakat.

“Melalui rakor ini seluruh instansi terkait menyatukan langkah dan memperkuat koordinasi untuk mengantisipasi berbagai potensi kerawanan yang dapat muncul seiring meningkatnya aktivitas masyarakat menjelang mudik Lebaran,” jelasnya.

Dengan adanya koordinasi lintas sektoral tersebut, diharapkan seluruh pihak dapat bekerja secara terpadu sehingga rangkaian perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah di wilayah Kalimantan Timur dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar, tutup Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yuliyanto, S.I.K., M.Sc

Balikpapan – Polwan Polda Kaltim bersama Bhayangkari Daerah Kaltim melaksanakan kegiatan sosial dengan berbagi tali asih kepada masyarakat di Posyandu RT 12, Jalan Tiung, Kelurahan Gunung Bahagia, Kota Balikpapan, Senin (9/3/2026).

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polwan dan Bhayangkari terhadap masyarakat, khususnya dalam mendukung kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat di lingkungan posyandu.

Dalam kegiatan ini, Polwan dari Biro Operasi (Biro Ops) Polda Kaltim bersama Bhayangkari memberikan bantuan tali asih kepada sekitar 50 warga yang hadir.

Selain menyerahkan bantuan, para Polwan dan anggota Bhayangkari juga berinteraksi langsung dengan warga serta para kader posyandu, sehingga tercipta suasana hangat dan penuh kebersamaan antara kepolisian dan masyarakat.

Pakor Polwan Polda Kaltim AKBP Nina Ike Herawati, S. H., M.H menyampaikan bahwa kegiatan berbagi tersebut merupakan bagian dari upaya Polwan untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan sosial yang bermanfaat.

“Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Polwan Polda Kaltim bersama Bhayangkari kepada masyarakat. Kami berharap bantuan yang diberikan dapat sedikit membantu dan sekaligus mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dan masyarakat,” ujarnya.

AKBP Nina menambahkan bahwa Polwan Polda Kaltim akan terus mendukung berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, terutama yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan kehadiran Polwan dan Bhayangkari tidak hanya dirasakan dalam tugas Kepolisian, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang turut peduli dan berkontribusi dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar.

Jakarta, 10 Maret 2026 – Bareskrim Polri tengah mendalami laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh seorang mantan kepala pelatih (head coach) atlet panjat tebing Pelatnas terhadap sejumlah atlet putri. Kasus tersebut dilaporkan ke Bareskrim Polri dengan Nomor: LP/B/101/III/2026/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 3 Maret 2026.

Direktur Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Azizah menyampaikan bahwa laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh pelatih terhadap atlet binaannya.

“Pada hari ini kami menyampaikan perkembangan kasus tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana laporan polisi Nomor LP/B/101/III/2026/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 3 Maret 2026, dengan modus diduga menyalahgunakan kewenangan serta memanfaatkan kerentanan atau keadaan atlet putri untuk melakukan perbuatan cabul hingga persetubuhan,” ujar Brigjen Pol Nurul Azizah.

Ia menjelaskan, peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi sejak tahun 2021 hingga 2025, terutama di Asrama Atlet Bekasi yang berlokasi di Jalan Harapan Indah Boulevard No.10–12, Medan Satria, Bekasi Utara, serta di beberapa negara saat atlet mengikuti pertandingan internasional.

Laporan tersebut diajukan oleh pelapor berinisial SD selaku penerima kuasa dari para korban yang merupakan atlet putri panjat tebing Pelatnas. Sementara itu, pihak terlapor berinisial HB diketahui merupakan Head Coach atau Kepala Pelatih atlet panjat tebing Pelatnas yang saat ini telah diberhentikan oleh Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI).

Brigjen Pol Nurul Azizah menjelaskan bahwa penyidik Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri telah melakukan sejumlah langkah penyelidikan awal.

“Pada tanggal 6 Maret 2026 penyidik telah melakukan klarifikasi terhadap pelapor SD dan salah satu atlet berinisial PJ. Selain itu, penyidik juga telah mendampingi korban untuk menjalani visum et repertum di RS Polri Kramat Jati,” jelasnya.

Selanjutnya pada 9 Maret 2026, penyidik kembali melakukan klarifikasi terhadap empat atlet lainnya yang berinisial RS, PL, KA, NA, dan AV. Terhadap para atlet tersebut juga telah dibuatkan surat permintaan visum et repertum serta visum psikiatrikum di RS Polri Kramat Jati.

Menurut Nurul Azizah, pendampingan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) tidak dilakukan karena para korban telah mendapatkan pendampingan psikologis dan hukum dari Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI).

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa dalam perkara ini penyidik juga telah mengamankan sejumlah barang bukti awal, di antaranya laporan awal dugaan pelecehan seksual dari Federasi Panjat Tebing Indonesia tertanggal 14 Februari 2026, keputusan Pengurus Pusat FPTI tentang pemusatan latihan nasional tahun 2025, serta dokumen identitas dan percakapan WhatsApp antara atlet putri dengan terlapor.

Berdasarkan hasil pendalaman sementara, penyidik menduga terlapor melakukan aksinya dengan memanfaatkan posisinya sebagai kepala pelatih untuk mendekati para atlet.

“Modus operandi yang diduga dilakukan adalah menyalahgunakan kewenangan sebagai Head Coach pelatnas dengan memanfaatkan kerentanan atlet putri, kemudian melakukan perbuatan cabul seperti memeluk, mencium, meraba hingga melakukan masturbasi dan persetubuhan,” ungkapnya.

Saat ini penyidik masih terus melakukan pendalaman dengan melaksanakan visum terhadap para korban, pemeriksaan psikiatrikum, pengecekan tempat kejadian perkara, serta klarifikasi terhadap para saksi dan terlapor.

“Penyidik juga akan mengumpulkan alat bukti lainnya guna membuat terang peristiwa yang dilaporkan,” tambahnya.

Dalam kasus ini, terlapor disangkakan melanggar Pasal 6 huruf B dan C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juncto Pasal 15 UU yang sama.

Ancaman pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp300 juta. Hukuman tersebut dapat diperberat hingga sepertiga apabila tindak pidana dilakukan dalam lingkup pendidikan atau dilakukan lebih dari satu kali.