Archive for month: Oktober, 2026

Timika – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dudung Abdurachman, S.E., M.M., M.H., menekankan pentingnya pendekatan humanis, keselamatan personel, serta penguatan sinergi lintas instansi dalam pelaksanaan tugas di Papua. Arahan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja di Timika, Provinsi Papua Tengah, Selasa (27/10/2026).

Arahan tersebut diberikan kepada personel Satgas di Papua dan personel Komando Kogabwilhan III dalam kegiatan pengarahan yang berlangsung di Aula Gedung Eme Neme Kangasih, Yonif 754 Mimika. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan pelaksanaan tugas dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H. Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, S.H. Bupati Mimika, Johannes Rettob, S.Sos., M.M, Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol. Jermias Rontini, S.I.K., M.Si, Pangkogabwilhan III, Letjen TNI Lucky Avianto, S.I.P., M.Si, serta Kaskogabwilhan III, Marsda TNI Ir. Joko Sugeng Sriyanto.

Hadir pula Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah, Dr. Drs. Petrus Izaach Suripatty, M.Si. Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, Bupati Mimika, Johannes Rettob, beserta jajaran pejabat TNI-Polri, pemerintah daerah, dan unsur terkait lainnya.

Dalam arahannya, Menko Polkam menegaskan bahwa keselamatan personel harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan tugas. Keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari capaian operasi maupun penangkapan, tetapi juga dari tanggung jawab dalam menjaga keselamatan anggota yang bertugas di lapangan.

“Keberhasilan seorang komandan tidak hanya dilihat dari capaian operasi atau penangkapan, tetapi juga dari bagaimana seorang pemimpin memastikan keselamatan anggota yang berada di bawah tanggung jawabnya,” ucap Menko Polkam.

Selain menekankan keselamatan personel, Menko Polkam juga mengingatkan pentingnya kepemimpinan yang berkarakter, berintegritas, dan bertanggung jawab. Para komandan diharapkan tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga memperhatikan kondisi anggota, mendengarkan masukan dari personel di lapangan, serta memberikan dukungan kepada anggota beserta keluarganya.

Menko Polkam turut menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam pelaksanaan tugas di daerah operasi, sejalan dengan arahan Presiden. Menurut penekanan dalam arahannya, aparat harus senantiasa berbuat baik kepada masyarakat dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan pengabdian.

“Sesuai arahan bapak Presiden, penanganan di daerah operasi harus ditingkatkan dengan pendekatan hati dan sifat kemanusiaan. Selalu berbuat baik kepada rakyat karena prajurit berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan bekerja untuk rakyat. Sikap baik dan pendekatan humanis akan mendorong lebih banyak kelompok yang berseberangan untuk sadar, menyerahkan diri, dan kembali merapat,” tambahnya.

Di sisi lain, Menko Polkam menegaskan bahwa loyalitas personel harus tetap berlandaskan kepada Merah Putih, bangsa, dan negara. Kolaborasi serta koordinasi terpadu antara TNI, Polri, BIN, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat juga dinilai penting untuk mendukung terciptanya Papua yang harmonis dan sejahtera.

Sejalan dengan arahan tersebut, Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, menegaskan bahwa koordinasi dan sinergi lintas instansi merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian di Papua.

“Operasi Damai Cartenz-2026 terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan. Dalam setiap pelaksanaan tugas, kami mengedepankan profesionalisme, pendekatan humanis, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, dengan tetap memperhatikan keselamatan personel serta menjaga kepercayaan masyarakat,” ujar Kaops Damai Cartenz-2026.

Ia menambahkan bahwa upaya menjaga stabilitas keamanan membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, komunikasi yang baik, kepedulian terhadap masyarakat, dan pelaksanaan tugas yang bertanggung jawab menjadi bagian penting dalam membangun situasi yang aman dan kondusif di Papua.

Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Ardiansyah Daulay, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa arahan Menko Polkam menjadi penguatan bagi seluruh personel dalam menjalankan tugas secara profesional, humanis, dan bertanggung jawab. Menurutnya, sinergi TNI-Polri bersama pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan serta membangun kepercayaan masyarakat di Papua.

“Dalam setiap pelaksanaan tugas, kami berkomitmen untuk mengedepankan pendekatan humanis, menghormati nilai-nilai kemanusiaan, serta mengutamakan keselamatan personel dan masyarakat. Kami meyakini bahwa keamanan yang berkelanjutan tidak hanya dibangun melalui pelaksanaan tugas yang profesional, tetapi juga melalui kepedulian, komunikasi, dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, sinergi seluruh pihak perlu terus diperkuat demi mewujudkan Papua yang aman, damai, dan sejahtera,” tegas Wakaops Damai Cartenz-2026.

JAKARTA – Polri mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di tengah penyampaian aspirasi di berbagai wilayah. Ia menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dari demokrasi yang perlu dijalankan dengan penuh tanggung jawab, serta tetap menghormati hak masyarakat lainnya.

Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (28/10/2026), Johnny menyampaikan bahwa ruang publik merupakan milik bersama yang harus dijaga dan dirawat agar dapat digunakan seluruh masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Penyampaian aspirasi merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam kehidupan demokrasi. Mari kita laksanakan hak tersebut secara damai, tertib, dan bertanggung jawab, dengan tetap menghormati hak masyarakat lain serta menjaga fasilitas publik yang kita gunakan bersama,” ujar Johnny.

Ia menjelaskan, berbagai fasilitas umum seperti jalan raya, halte, trotoar, dan taman memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan masyarakat. Fasilitas tersebut digunakan oleh berbagai kalangan, mulai dari pengemudi ojek daring, pedagang kecil, pekerja, hingga masyarakat yang menjalankan aktivitas sehari-hari.

Menurutnya, menjaga fasilitas publik merupakan bentuk kepedulian terhadap kepentingan bersama. Dengan demikian, penyampaian aspirasi diharapkan tetap memperhatikan kenyamanan dan keselamatan masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi.

“Ruang publik adalah milik rakyat dan digunakan untuk kepentingan bersama. Karena itu, mari kita jaga agar tetap aman, nyaman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Aspirasi dapat disampaikan dengan baik tanpa mengganggu aktivitas warga lainnya,” jelasnya.

Johnny juga mengajak masyarakat untuk mengedepankan dialog, menjaga sikap saling menghormati, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi dan berpotensi memicu ketegangan. Menurutnya, penyampaian pendapat yang dilakukan secara tertib akan membantu menciptakan suasana yang kondusif sekaligus memastikan pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik.

Ia menambahkan, kedewasaan dalam berdemokrasi tercermin dari kemampuan masyarakat menyampaikan pendapat sekaligus menghormati hak orang lain. Oleh karena itu, seluruh pihak diharapkan berperan aktif menjaga ketertiban dan merawat fasilitas umum sebagai tanggung jawab bersama.

“Mari kita tunjukkan bahwa aspirasi dapat disampaikan secara bermartabat, damai, dan bertanggung jawab. Kita memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, sekaligus kewajiban untuk menghormati hak sesama dan menjaga fasilitas publik agar tetap bisa dinikmati bersama,” tutup Johnny.

Melalui ajakan tersebut, Polri berharap masyarakat dapat bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban tetap kondusif, sehingga penyampaian aspirasi berlangsung dengan baik tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat luas.

JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan komitmen Polri untuk memperkuat kerja sama internasional dalam memberantas peredaran narkotika, khususnya jaringan kejahatan lintas negara. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral dengan delegasi Kementerian Keamanan Publik Republik Rakyat Tiongkok (Ministry of Public Security/MPS) di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi kedua negara dalam mengungkap jaringan narkotika internasional. Salah satu hasil kerja sama yang dibahas adalah pengungkapan laboratorium gelap atau clandestine laboratory sabu di Aceh dengan barang bukti mencapai 1,2 ton sabu dan penangkapan 11 tersangka di Indonesia.

Kapolri menyampaikan bahwa pengungkapan tersebut merupakan hasil kerja sama Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), Bea dan Cukai, serta dukungan Komisi Nasional Pengendalian Narkotika Tiongkok (National Narcotics Control Commission/NNCC).

“Kami mendapatkan kunjungan kehormatan dari Wakil Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Pengendali Narkotika Tiongkok (NNCC), sekaligus juga Wakil Direktur Jenderal Biro Pengendali Narkotik Kementerian Keamanan Publik Tiongkok. Tentunya dalam rangka menjalin kerja sama yang sudah kita lakukan beberapa waktu sehingga dapat mengungkap sebuah jaringan besar clandestine lab di Provinsi Aceh,” ujar Kapolri.

Ia menegaskan, Polri akan terus meningkatkan kolaborasi dengan mitra internasional untuk memutus jaringan peredaran narkotika, termasuk menelusuri pihak-pihak yang berperan sebagai pendana dan pendukung operasional jaringan tersebut.

“Kolaborasi ini akan terus kita tingkatkan dalam rangka keamanan di Indonesia dan juga di beberapa wilayah yang ada di sekitar kawasan Asia. Untuk itu, kami, Pemerintah Indonesia, Polri dalam hal ini, menyampaikan bahwa kita sangat serius untuk melakukan upaya pemberantasan narkotika di Indonesia,” tegasnya.

Kapolri menambahkan, pengembangan perkara laboratorium gelap di Aceh masih terus dilakukan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas. Selain itu, penyidik juga mendalami keterkaitan dengan kasus lain, termasuk pengungkapan yang melibatkan sebuah kapal di wilayah Medan dan seorang warga Malaysia yang diduga berkaitan dengan kepemilikan kapal tersebut.

“Kami juga akan senantiasa mendukung Pemerintah Tiongkok dalam rangka mengungkap jaringan besarnya. Dan kami saat ini masih melakukan pengembangan terhadap kasus yang ada di Aceh ini terhadap para pendukung, para pendana, dan juga kaitan dengan jaringan yang satu lagi yang di Medan,” ungkap Kapolri.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal NNCC sekaligus Wakil Direktur Jenderal Biro Pengendalian Narkotika Kementerian Keamanan Publik Tiongkok, Lan Weihong, menyampaikan bahwa pengungkapan kasus di Aceh merupakan hasil kerja sama penegakan hukum lintas negara yang melibatkan Indonesia, Tiongkok, dan Malaysia.

Ia menjelaskan, otoritas Tiongkok sebelumnya telah melakukan penyelidikan intensif selama sekitar satu tahun terhadap kelompok kejahatan yang diduga menyelundupkan narkotika cair dari kawasan Myanmar, Thailand, dan Laos ke sejumlah negara, termasuk Indonesia.

“Pada bulan September tahun ini, NNCC Tiongkok sudah melaporkan informasi tersebut kepada BNN Indonesia dan kedua belah pihak menentukan melakukan kerja sama itu bisa bersama-sama memberantas tindak pidana narkotika lintas negara,” kata Lan Weihong.

Menurutnya, koordinasi dan pertukaran informasi intelijen antarnegara menjadi bagian penting dalam mengungkap jaringan tersebut. Dalam pengungkapan yang dilakukan pada 21 Oktober 2026, pihak Indonesia menangkap 11 tersangka dan menyita 1,2 ton sabu dari laboratorium gelap di Aceh. Sementara itu, otoritas Tiongkok menangkap tujuh orang yang diduga terkait dengan jaringan tersebut di wilayahnya.

Lan Weihong mengapresiasi kolaborasi yang terjalin antara aparat penegak hukum ketiga negara. Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi, koordinasi, dan operasi bersama dalam menghadapi kejahatan narkotika yang memiliki jaringan lintas yurisdiksi.

“Pihak Tiongkok, Indonesia, dan Malaysia dalam kasus kerja sama penegakan kasus ini, kita menunjukkan kapasitas penyelidikan yang sangat profesional, operasi gabungan yang kompak, pengambilan keputusan yang tegas, saling pengertian, dan juga akhirnya bisa mengungkapkan kasus ini dan mencapai hasil yang nyata dan luar biasa,” ujarnya.

Ia berharap kerja sama Indonesia dan Tiongkok dalam pemberantasan narkotika dapat terus ditingkatkan, terutama melalui pertukaran informasi intelijen dan kolaborasi penegakan hukum untuk membongkar jaringan penyelundupan lintas negara.

Pertemuan bilateral ini menegaskan pentingnya sinergi internasional dalam menghadapi kejahatan narkotika yang semakin kompleks. Melalui kerja sama yang berkelanjutan, Polri bersama mitra penegak hukum di negara lain berkomitmen mempersempit ruang gerak jaringan narkotika sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

JAKARTA – Polri mengedepankan pendekatan humanis, preventif, serta kolaboratif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama pelaksanaan aksi penyampaian pendapat di muka umum, termasuk rangkaian aksi pada 28 Oktober 2026. Langkah tersebut dilakukan dengan tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara bebas dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pelayanan terhadap aksi penyampaian pendapat tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Regulasi tersebut menjamin hak warga negara untuk menyampaikan pendapat secara bebas sekaligus memperoleh perlindungan hukum. Di sisi lain, masyarakat berkewajiban menghormati hak orang lain, menaati peraturan, serta menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johnny Edison Isir, S.I.K., M.T.C.P., mengatakan bahwa Polri berkomitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mengedepankan komunikasi, pendekatan humanis, dan kolaborasi bersama berbagai elemen masyarakat.

“Polri menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak yang harus dihormati dan dilindungi. Karena itu, Polri mengedepankan pelayanan yang humanis, profesional, dan proporsional agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung aman, tertib, dan damai,” ujar Isir, Rabu (28/10).

Ia menjelaskan, upaya menjaga kamtibmas dilaksanakan melalui tahapan preemtif, preventif, hingga penegakan hukum sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan. Pada tahap preemtif, Polri melakukan deteksi dini, peringatan dini, serta membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan, baik di ruang fisik maupun ruang digital.

Selain itu, edukasi dan komunikasi publik terus diperkuat untuk mendorong masyarakat menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab serta menangkal informasi yang tidak benar dan berpotensi menimbulkan keresahan.

Pada tahap preventif, kehadiran personel kepolisian di lapangan diarahkan untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada peserta aksi maupun masyarakat umum. Pengaturan lalu lintas, patroli, penjagaan, serta komunikasi dengan koordinator lapangan menjadi bagian dari upaya menjaga situasi tetap kondusif tanpa mengabaikan hak masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Pelayanan kepolisian tidak hanya berfokus pada kelancaran kegiatan penyampaian pendapat, tetapi juga memastikan hak masyarakat lainnya tetap terpenuhi. Kami mengajak seluruh pihak untuk membangun komunikasi yang baik, saling menghormati, dan bersama-sama menjaga situasi agar tetap aman serta kondusif,” katanya.

Isir menegaskan, UU Nomor 9 Tahun 1998 juga mengatur kewajiban aparatur pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas dan prinsip praduga tidak bersalah, serta menyelenggarakan pengamanan. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas kepolisian harus senantiasa berpedoman pada ketentuan hukum dan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Apabila ditemukan pelanggaran hukum atau gangguan nyata terhadap keamanan dan keselamatan, Polri akan melakukan penanganan sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap tindakan kepolisian dilaksanakan berdasarkan pertimbangan hukum, kebutuhan di lapangan, proporsionalitas, dan akuntabilitas.

“Apabila terdapat pelanggaran hukum, penanganannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap tindakan harus terukur, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat serta menghormati hak asasi manusia,” tegasnya.

Lebih lanjut, Isir mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, komunitas, dan berbagai unsur sipil, untuk berperan aktif menjaga suasana yang damai dan sejuk. Partisipasi masyarakat dinilai penting dalam memperkuat upaya pencegahan serta mencegah potensi perbedaan pendapat berkembang menjadi konflik.

“Menjaga kamtibmas merupakan tanggung jawab bersama. Kami mengapresiasi peran masyarakat dalam membangun komunikasi yang sejuk, menyampaikan informasi yang benar, serta menjaga lingkungan masing-masing tetap aman dan tertib. Mari kita jadikan perbedaan pendapat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang disampaikan secara damai, bertanggung jawab, dan tetap menjunjung persatuan bangsa,” pungkas Isir.

Kukar – Di tengah padatnya aktivitas jalan raya, kecepatan dan keselamatan menjadi hal penting dalam pelayanan darurat. Polres Kutai Kartanegara melalui personel Turjawali memberikan pengawalan ambulans menuju RSUD Aji Muhammad Parikesit, Selasa (27/10/2026).

Pengawalan yang berlangsung pukul 09.00 hingga 11.00 WITA ini melintasi sejumlah ruas jalan, mulai dari Jalan Jenderal Sudirman, Jalan KH Ahmad Mukhsin, Jalan Robert Wolter Monginsidi, Jembatan Kutai Kartanegara, Jalan A.P. Mangkunegara, hingga Jalan Ratu Agung di Desa Teluk Dalam, Tenggarong Seberang.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Operasi Patuh Mahakam 2026 sekaligus wujud pelayanan kepolisian untuk membantu ambulans mencapai rumah sakit secara aman dan tepat waktu.

Kapolres Kukar AKBP Khairul Basyar melalui Kasat Lantas AKP Ahmad Fandoli menegaskan bahwa kehadiran personel di jalan juga bertujuan menjaga kelancaran, keamanan, dan ketertiban lalu lintas selama pengawalan berlangsung.

“Melalui pelayanan ini, Polres Kukar menegaskan bahwa tugas kepolisian bukan hanya menegakkan aturan, tetapi juga hadir membantu masyarakat ketika membutuhkan pertolongan”, Jelas Kasat Lantas.

Di jalan raya, setiap detik berarti. Polri hadir mengawal keselamatan, mendukung pelayanan kemanusiaan, dan mengajak masyarakat memberi jalan bagi ambulans yang membutuhkan prioritas.