Archive for category: Berita

Kukar – Polsek Kenohan Polres Kutai Kartanegara (Kukar) mengamankan seorang pria berinisial RB (40) dalam Kasus Tindak Pidana penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 486 KUHP,

Kapolres Kukar AKBP Khairul Basyar melalui Kapolsek Kenohan AKP Giri Pratiwo menjelaskan bahwa pada hari Minggu 12 Juli 2026 sekitat pukul 15.00 WITA, korban bersama pelaku sedang bekerja di PT. MAJ blok D88 Dusun Malong, Desa Lamin Telihan, Kecamatan Kenohan.

“Kemudian terlapor meminjam motor kepada korban dengan tujuan untuk mengambil batu asah di pondok yang berada di blok D88, sekitar 700 meter dari tempat mereka bekerja”, terang Kapolsek.

Namun sampe satu jam terlapor tidak kembali, merasa curiga, korban bersama seorang temannya berusaha menghubungi pelaku melalui telepon, hanya berdering dan tidak diangkat.

“Selanjutnya korban bersama temannya bergegas mendatangi pondok, yang mana mendapati terlapor dan sepeda motor yang dipinjam sudah tidak berada ditempat”, jelas AKP Giri Pratiwo.

Lebih lanjut lagi Kapolsek menyebutkan, korban sempat mengirim pesan, namun juga tidak direspon. Sekitar pukul 18.03 WITA, nomor terlapor sudah tidak bisa dihubungi lagi dan melaporkan penggelapan motor tersebut ke Polsek Kenohan.

“Atas dasar laporan tersebut Polsek Kenohan melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan terlapor bersama barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merek honda beat milik korban”, tutup Kapolsek.

Kukar – Sat Binmas Polres Kukar kembali menggelar kegiatan Jumat Curhat sebagai upaya mempererat komunikasi dan pelayanan langsung kepada masyarakat. Kegiatan ini berlangsung di Kedai Ojol Kamtibmas Polres Kukar, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggsrong, pada Jumat (17/7/2026) pagi.

Dipimpin oleh Ps. Kasat Binmas IPTU Dewa Gede Ertana dengan didampingi oleh Personel Sat Binmas Polres Kukar untuk turun langsung memberikan himbauan-himbauan ataupun sebagai sarana untuk mendengar keluhan masyarakat.

Dalam keterangannya, IPTU Dewa Gede Ertana menjelaskan bahwa kegiatan Jumat Curhat merupakan bagian dari program intensif Sat Binmas kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, personel Polri turun langsung ke lapangan untuk memberikan edukasi terkait hukum, keamanan, dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Program pembinaan yang kami laksanakan tidak hanya berbentuk penyuluhan, tetapi juga dialog interaktif. Ini adalah bentuk nyata sinergi antara masyarakat dengan Polri,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ps. Kasat Binmas menegaskan bahwa fungsi Sat Binmas juga sangat strategis dalam menyelesaikan konflik sosial. Dengan kemampuan mediasi dan negosiasi yang dimiliki, personel Binmas mampu menjadi penengah dalam berbagai persoalan masyarakat, sehingga mencegah terjadinya eskalasi konflik.

Kegiatan yang berlangsung hingga pukul 09.30 WITA ini, mendapatkan banyak masukan serta keluhan dari masyarakat dan langsung ditanggapi oleh Kasat Binmas.

Kukar – Suasana sederhana di Kedai Ojol Kamtibmas Polres Kutai Kartanegara Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Jumat (17/7/2026) pagi, mengawali aktifitas pagi hari dengan nuansa penuh berbagi kasih.

Di antara pengemudi ojek online, petugas kebersihan, hingga pekerja non formal, Personel Polres Kukar hadir tanpa sekat duduk dan berbincang sembari memberikan himbauan kamtibmas. Kegiatan itu merupakan bagian dari Proggram Warung Berkah Polres Kukar yang dirangkai dengan pemeriksaan kesehatan gratis dan pembagian sembako berupa beras.

Sekitar 200 orang dari berbagai latar belakang hadir. Mereka tidak hanya menerima bantuan sembako berupa beras, tetapi menikmati makanan dan minuman gratis yang dibagikan untuk menu sarapan sebelum melaksanakan rutinitas pagi hari.

Kapolres Kukar AKBP Khairul Basyar melalui Ps. Kasat Binmas IPTU Dewa Gede Ertana mengatakan kegiatan itu merupakan wujud kehadiran Polri yang tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi membangun kedekatan emosional dengan masyarakat.
Ia menegaskan kepolisian ingin memastikan suasana kebersamaan menjadi momentum mempererat solidaritas sosial.

“Kami ingin hadir lebih dekat dengan masyarakat. Bukan hanya dalam tugas penegakan hukum, tetapi juga dalam momen kebersamaan seperti ini. Semoga Warung Berkah ini bisa sedikit membantu dan membawa keberkahan bagi kita semua,” ujarnya di sela kegiatan.

Program Warung Berkah menjadi salah satu pendekatan humanis yang digencarkan Polres Kukar. Selain berbagi sembako, kegiatan tersebut menghadirkan ruang interaksi dua arah antara polisi dan masyarakat.

Tidak ada panggung protokoler. Para personel membaur, menyerahkan langsung beras kepada warga yang membutuhkan, menyapa satu per satu pengemudi ojek online yang sehari-hari bekerja hingga larut malam, serta berbincang dengan petugas kebersihan dan masyarakat sekitar yang menggantungkan penghasilan dari kerja harian.

​LOA KULU – Guna membentengi generasi muda dari bahaya narkoba dan menekan angka kecelakaan di jalan raya, Kepolisian Sektor (Polsek) Loa Kulu jajaran Polres Kukar menggelar sosialisasi khusus bagi pelajar. Kegiatan edukatif ini dilaksanakan dalam rangka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMPN 2 Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, pada Rabu (15/7/2026) siang.

​Dalam kegiatan yang berlangsung interaktif mulai pukul 10.00 hingga 12.00 WITA tersebut, pihak kepolisian menerjunkan dua personel selaku narasumber, yakni Aiptu Sugeng R. dan Brigpol Eko H. Di hadapan sekitar 100 siswa baru, personel Polsek Loa Kulu secara gamblang memaparkan materi krusial mulai dari dampak buruk penyalahgunaan Napza hingga pentingnya memahami rambu-rambu serta etika berkendara demi keselamatan bersama.

​Kapolsek Loa Kulu, AKP Hari Supranoto, S.H., M.H., menegaskan bahwa kehadiran Polri di lingkungan sekolah merupakan komitmen nyata penegak hukum dalam memberikan perlindungan dan edukasi sejak dini. Melalui pemahaman Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diharapkan para siswa dapat menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas di wilayahnya.

​Kegiatan yang meliputi sesi perkenalan, pemaparan materi, hingga tanya jawab interaktif ini berjalan dengan antusiasme tinggi dari para peserta. Hingga berakhirnya sosialisasi, seluruh rangkaian kegiatan terdokumentasi berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif.

Jakarta – Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul, Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H., menilai penetapan tersangka terhadap FA oleh penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dan Polda Metro Jaya tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka tetap sah dan dapat dibenarkan menurut hukum.

Menurut Prof. Juanda, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur secara eksplisit bahwa pemeriksaan terhadap calon tersangka merupakan syarat mutlak sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka.

Ia menjelaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 memang memberikan tafsir bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai pemeriksaan calon tersangka. Namun, dalam pertimbangan putusan tersebut juga terdapat pengecualian terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadiran yang bersangkutan (in absentia).

“KUHAP tidak mengatur adanya keharusan bahwa penetapan tersangka wajib didahului pemeriksaan calon tersangka. Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 memang memberikan tafsir demikian, tetapi pada saat yang sama juga memberikan pengecualian terhadap keadaan tertentu yang memungkinkan penetapan tersangka dilakukan tanpa kehadiran yang bersangkutan (in absentia),” kata Prof. Juanda dalam Keterangannya Rabu (15/07/2026.

Menurutnya, dalam perkara FA terdapat kondisi tertentu yang menurut penyidik tidak memungkinkan pemanggilan dilakukan melalui prosedur biasa. Apabila proses tersebut dipaksakan menunggu hingga kondisi memungkinkan, penyidikan justru berpotensi terhambat dan menimbulkan persoalan hukum yang lebih luas.

“Dalam situasi tertentu, ketika penyidik memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum bahwa pemanggilan belum dapat dilakukan melalui mekanisme normal, maka penetapan tersangka tetap dapat dilakukan sepanjang seluruh syarat pembuktian telah terpenuhi. Hal tersebut sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Prof. Juanda menegaskan bahwa tujuan pemeriksaan calon tersangka pada dasarnya adalah memberikan kesempatan kepada seseorang untuk menggunakan hak membela diri sebagai bagian dari prinsip due process of law. Namun, menurutnya, mekanisme tersebut bukan satu-satunya indikator sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Ia menjelaskan bahwa dalam sidang praperadilan, hakim akan menilai keseluruhan proses penyidikan, bukan semata-mata melihat apakah seseorang telah diperiksa sebagai calon tersangka atau saksi.

“Hakim praperadilan akan menilai secara menyeluruh apakah terdapat minimal dua alat bukti yang sah, apakah alat bukti diperoleh secara legal, apakah prosedur penyidikan dijalankan sesuai ketentuan, serta apakah penetapan tersangka dilakukan secara objektif dan tidak sewenang-wenang,” jelasnya.

Prof. Juanda mengatakan, seseorang yang telah diperiksa sebagai saksi belum tentu membuat penetapan tersangkanya otomatis sah apabila ditemukan cacat hukum dalam proses penyidikan. Sebaliknya, tidak dilakukannya pemeriksaan sebagai calon tersangka juga tidak serta-merta menjadikan penetapan tersangka batal demi hukum apabila terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Pemeriksaan sebagai saksi bukan merupakan tameng yang menjadikan penetapan tersangka pasti sah. Sebaliknya, tidak adanya pemeriksaan sebagai calon tersangka juga tidak otomatis membuat penetapan tersangka menjadi batal. Yang dinilai hakim adalah keseluruhan proses dan dasar hukumnya,” katanya.

Sebagai Penasihat Ahli Kapolri Bidang Hukum Tata Negara sekaligus Senior Legal Advisor pada Law Firm Prof. Juanda Jakarta, ia berpendapat langkah penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya dalam menetapkan FA sebagai tersangka telah memenuhi koridor hukum acara pidana.

“Menurut saya, apa yang dilakukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya dalam menetapkan FA sebagai tersangka tidak bertentangan dengan KUHAP maupun pertimbangan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014. Penetapan tersangka tersebut sah secara hukum,” tegasnya.

Ia pun optimistis apabila perkara tersebut diuji melalui mekanisme praperadilan, hakim akan mempertimbangkan secara komprehensif seluruh aspek hukum yang melatarbelakangi tindakan penyidik.

“Apabila FA mengajukan praperadilan, hakim tentu akan menilai seluruh proses penyidikan secara utuh. Selama penyidik dapat membuktikan terpenuhinya syarat pembuktian dan alasan hukumnya dapat dipertanggungjawabkan, maka menurut pandangan saya tidak terdapat alasan hukum yang kuat bagi hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut,” pungkas Prof. Juanda.