Archive for category: Berita

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Irjen Pol Dedi Prasetyo berpesan kepada 150 siswa Bintara Polda Papua yang dititipkan di SPN Mojokerto Polda Jawa timur untuk menjalin persaudaraan dengan siswa Bintara dari Polda Jawa Timur.

Pesan yang sama juga disampaikan Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada siswa Bintara Polda Jawa Timur.

“Dari mulai paling ujung Ngawi sampai paling ujung Banyuwangi dari tengah itu Gresik sampai dengan paling atas itu daerah Trenggalek itu adalah saudara saudara kalian. Yang dari Jawa Timur, saudara-saudara kalian dari Papua ini adalah saudara-saudara kalian. Ini adalah sahabat-sahabat kalian, yang sama-sama berjuang untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, “ Ujar Irjen Pol Dedi Prasetyo saat memberi arahan di rapat evaluasi rekrutmen Bintara dan Tamtama Polri Gelombang 2 tahun anggaran 2024 di SPN Mojokerto Polda Jawa timur, senin (08/07/2024)

As Kapolri Bidang SDM menambahkan bahwa para siswa Bintara ditempa di SPN agar siap menjalani tugas sebagai Polisi yang profesional dalam melayani masyarakat.

Irjen Pol Dedi Prasetyo juga berpesan kepada para pengasuh di SPN untuk tidak melakukan kekerasan baik secara fisik maupun verbal kepada siswa dan melakukan pendekatan secara humanis.

Dalam kesempatan ini, Irjen Pol Dedi Prasetyo juga menekankan hal-hal yang perlu diperhatikan selama Pendidikan dasar yakni adaptasi budaya dan lingkungan, penyertaan konteks asal daerah dalam pembelajaran, penguatan sistem Kesehatan, penguatan kemampuan dasar, program mentoring dan pembinaan serta penguatan wawasan kebangsaan.

Selain 150 siswa Bintara Polda Papua yang dititipkan di Polda Jawa Timur, 1.150 siswa Bintara Polda Papua lain juga dititipkan di Polda Banten, Polda Jawa Barat dan Polda Jawa Tengah.

Sementara itu 965 siswa Bintara Polda Papua Barat juga dititipkan di SPN Polda Bali dan Polda Sulawesi Selatan.

Setelah penutupan Pendidikan, Bintara remaja asal Polda Papua dan Polda Papua Barat akan melaksanakan program magang selama satu tahun di Polda-polda sesuai SPN Dimana dilaksanakan Pendidikan dan pembentukan (Diktuk) Bintara Polri.

Sebanyak 3.000 Orang Asli Papua menjalani Diktuk Polri tahun anggaran 2024 di 6 SPN.

Jakarta — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Polri memperkuat sinergitas dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait tindak pencegahan kasus pertanahan. PKS ini sebagai salah satu upaya pemberantasan mafia tanah.

Kerja sama ini dilakukan selaras dengan penerbitan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan pada April 2024.

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, sengketa menjadi salah satu isu yang selalu menjadi sorotan publik, termasuk konflik pertanahan yang disebabkan atau dimotori oleh oknum mafia tanah. Tak dipungkiri, banyak masyarakat yang menjadi korban mafia tanah.

“Belasan tahun bahkan puluhan tahun kasus tidak selesai karena memang sudah sangat complicated dan ini perlu diurai secara rigit dan tidak boleh ada persepsi yang berbeda,\” jelas Menteri ATR/BPN, Senin (5/8/24).

Menteri ATR/BPN berharap, dengan adanya perjanjian kerja sama ini akan semakin menguatkan sinergi, kolaborasi, dan semangat untuk memberantas mafia tanah sampai ke akar-akarnya melalui Satgas Anti Mafia Tanah. Dengan begitu, apa yang menjadi atensi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat terlaksana.

Ditambahkan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, sengketa tanah menjadi masalah yang berlarut-larut bahkan hingga mengganggu investasi. Padahal, di Indonesia terdapat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang dengan jelas menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

\”Tapi pada saat negara mau menggunakan tanah saja berhadapan dengan mafia tanah. Oleh karena itu tentunya kita sepakat bahwa harus ada kepastian terkait dengan kepemilikan tanah, sehingga ke depan masyarakat yang selama ini selalu dirugikan oleh kelompok-kelompok yang disebut dengan \’mafia tanah\’ ini kemudian bisa kita berikan kepastian dan hukum,\” jelas Kapolri.

Tidak hanya itu, menurut Jenderal Sigit, masalah mafia tanah ini juga telah mengganggu masuknya investasi di Indonesia. Bahkan, tidak jarang investor yang masuk pada akhirnya terkendala dengan masalah pertanahan.

“Karena itulah, hal ini menjadi PR bersama agar Indonesia betul-betul bisa bersaing dalam hal investasi,” ujar Jenderal Sigit.

Dibeberkan Kapolri, dalam kasus mafia tanah tentunya ada persekongkolan dan permainan hukum. Ia pun mendukung Kementerian ATR/BPN untuk melakukan pemberantasan.

“Jadi kalau istilah saya tambahannya dari gebuk mafia tanah sampai tuntas dan kita dukung,\” ujar Jenderal Sigit.

Jakarta — Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Sandi Nugroho memaparkan program-program yang dijalankan selama ini untuk menjadi penilaian dalam rangka mewujudkan zona integritas WBK dan WBBM.

Irjen. Pol. Sandi menerangkan, pembangunan zona integritas Divisi Humas Polri menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) adalah komitmen untuk
melakukan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada media, masyarakat, dan internal Polri. Dengan begitu, Humas Polri semakin siap menghadapi tantangan dunia global untuk menuju Indonesia Emas 2045.

“Pembangunan zona integritas bertujuan untuk menggelorakan perubahan budaya organisasi dan membangun birokrasi yang bersih dan melayani,” jelas Kadiv Humas, Senin (5/8/24).

Dijelaskan Kadiv Humas, berbagai kekurangan masih ada tentunya dan akan terus ditingkatkan lagi oleh jajaran Divisi Humas Polri. Dengan berbagai masukan, ujarnya, diyakini dapat semakin mematangkan WBK dan WBBM di lingkup Divisi Humas Polri.

“Besar harapan kami, predikat wilayah bebas korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani, dapat menambah
semangat kerja bagi seluruh personel Divisi Humas dalam memberikan pengabdian dan pelayanan terbaik kepada negara, bangsa, serta seluruh
masyarakat Indonesia,” ungkapnya.

Dalam Desk Penilaian dan Evaluasu Zona Integritas ini dihadiri tim TPI, yakni Brigjen. Pol. Indarto, Kombes. Pol. Basori, AKP Antonio Noriega, IPTU Ade Novi Dwiharyanto, dan Penda TK I Dwi Anggraeni. Sementara, Kadiv Humas turut didampingi jajaran Kepala Biro dan Kabag Sebagai Penanggung Jawab 6 Areal Perubahan di Lingkungan Divisi Humas Polri.

KUKAR – Satuan Samapta Polres Kukar melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD), berupa patroli imbauan mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah hukum Polres Kukar. Pada Jumat (2/8/1024) sekitar pukul 10.00 WITA.

Sebanyak 6 personel Polres Kukar yang diturunkan, ujar Kasat Samapta Iptu E. Indrayani.

Patroli tersebut meliputi beberapa lokasi, termasuk Bank BRI, dengan tujuan memberikan imbauan kepada petugas jaga di sana.

\”Para petugas patroli menyampaikan agar selalu waspada terhadap orang-orang yang terlihat mencurigakan dan segera melaporkan jika terjadi tindak pidana ke Call Center 110 atau kantor polisi terdekat,\” tandas Iptu Indrayani.

KUKAR – Polsek Muara Kaman lakukan pengamanan dalam aksi damai yang dipimpin oleh Dewan Pengurus Besar ormas KOPASTI (Koalisi Pemuda Simpati) Kalimantan Timur (Kukar), terus berlanjut di area perkebunan kelapa sawit PT Maju Kalimantan Hadapan, Desa Puan Cepak, Kecamatan Muara Kaman, pada Jumat (2/8/2024).

Upaya penggalangan dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap koordinator aksi, Sudarto, di penginapan Surya SP1 Desa Sumber Sari, Kecamatan Sebulu, telah dilakukan pertemuan antara pihak kepolisian dan koordinator aksi untuk membahas perkembangan situasi.

Kapolsek Muara Kaman, IPTU Larto, bersama jajaran kepolisian dan pihak terkait hadir dalam pertemuan tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek Muara Kaman menyampaikan bahwa aspirasi dan tuntutan para demonstran telah direspon langsung oleh pemilik perusahaan, Tansri. Oleh karena itu, disarankan agar aksi unjuk rasa dihentikan dan proses komunikasi dilanjutkan dengan pihak perusahaan.

Sudarso, selaku koordinator aksi, menyampaikan apresiasinya kepada pihak kepolisian atas pengawalan dan pengamanan aksi damai ini. Ia juga menegaskan bahwa perundingan dengan pihak perusahaan akan dilakukan pada hari ini dan berharap semua peserta aksi dapat kembali ke tempat masing-masing dengan tertib.

Dalam pertemuan ini, hadir perwakilan dari berbagai pihak termasuk Danramil Muara Kaman, perwakilan manajemen PT Maju Kalimantan Hadapan, dan sejumlah personel keamanan dari kepolisian dan TNI.

Dalam closing statement, Sudarso, menyatakan bahwa masyarakat Desa Puan Cepak telah memberikan kuasa penuh kepada ormas KOPASTI untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan pihak perusahaan. Ia juga menegaskan bahwa seluruh kegiatan aksi unjuk rasa akan dihentikan dan operasional perusahaan akan kembali normal.

Setelah closing statement, dilakukan pembukaan portal, pelepasan atribut aksi, dan pembersihan lokasi. Seluruh peserta aksi kemudian membubarkan diri dengan tertib, dan kegiatan berakhir dengan situasi aman terkendali.