Archive for category: Berita

Quote Kabag Penum Ropenmas Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago, S.I.K., S.H., M.Si

Assalamu‘alaikum wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, om swastyastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam presisi.
Kepada seluruh masyarakat indonesia pada hari ini Rabu, 22 Januari 2025, saya selaku Kabag Penum Divhumas Polri akan menyampaikan informasi terkait update hasil pelaksanaan sidang KKEP kasus DWP.

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa hingga saat ini Divpropam Polri telah melaksanakan sidang etik profesi terkait dengan perkara DWP 2024 terhadap 28 terduga pelanggar, dimana 3 terduga pelanggar diputuskan PTDH dan 25 terduga pelanggar diputuskan demosi selama 1 hingga 8 tahun diluar fungsi penegakan hukum.

Sesuai dengan komitmen polri, terkait dengan penanganan kasus DWP 2024. Polri melalui Divpropam Polri telah menindak tegas kepada terduga pelanggar dengan menggelar sidang etik yang telah berlangsung selama beberapa hari ini secara simultan serta berkesinambungan yang segala prosesnya dipantau langsung oleh rekan-rekan dari Kompolnas.

Setelah dilakukan pendalaman kembali, hari ini kami sampaikan hasil dari pelaksanaan sidang KKEP atas nama terduga pelanggar DRH pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, pukul 14.00 wib s.d.17.00 wib bertempat di ruang Sidang Bidpropam PMJ gedung promoter Lantai 1 PMJ.

Komisi terdiri dari :

1. Ketua Komisi KBP ALAMSYAH PELUPESSY, S.H., S.I.K., M.Si. (Auditor Kepolisian Madya TK III Itwasda PMJ);
2. Wakil Ketua Komisi AKBP JULIANTHY, S.H.,M.H.,(Plt Kasubbid Sunluhkum Bidkum PMJ);
3. Anggota Komisi KOMPOL AGUS KHAERON, S.H (Kasubbid Wabprof Bidpropam PMJ).

Jumlah saksi sebanyak (dua) orang.

Wujud perbuatan:
Pelanggar telah melakukan penangkapan terhadap WNA dan WNI dalam acara DWP di Jiexpo Kemayoran yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba, namun pada saat proses pengajuan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut tidak dilakukan melalui Tim Asesment Terpadu (TAT) serta adanya permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan/pelepasannya.

Pasal yang dilanggar :
Pasal 13 ayat (1) PPRI Nomor 1 Tahun 2003 dan atau pasal 5 ayat (1) huruf b dan atau dan atau pasal 10 ayat (1) huruf d dan atau pasal 12 huruf d Perpol Nomor 7 Tahun 2022.

PUTUSAN Sidang KKEP :

1. Sanksi etika yaitu :

a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan secara tertulis kepada Pimpinan Polri;
c. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan rohani, mental dan pengetahuan profesi selama 1 (satu) bulan;

1. Sanksi Administratif berupa;

a. Penempatan dalam tempat khusus selama 30 (tiga puluh) hari dikurangi masa patsus yg sdh dijalani, (Patsus awal 20 hari tertanggal 25 Desember 2025 s/d 13 Januari 2025).
b. Patsus lanjutan 10 (sepuluh) hari rencana terhitung tanggal 01 Feb s/d 10 Feb 2025.
c. Mutasi bersifat Demosi selama 8 (delapan) tahun selanjutnya tidak ditempatkan di fungsi penegakan hukum/Reserse.

Atas putusan tersebut Pelanggar mengajukan banding.

Selanjutnya hasil pelaksanaan sidang KKEP atas nama terduga pelanggar RVA pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, pukul 09.30 wib s.d.13.00 wib bertempat di ruang Sidang Bidpropam PMJ gedung promoter Lantai 1 PMJ.

Komisi terdiri dari :
1.Ketua Komisi KBP ALAMSYAH PELUPESSY, S.H., S.I.K., M.Si. (Auditor Kepolisian Madya TK III Itwasda PMJ);
2.Wakil Ketua Komisi AKBP JULIANTHY, S.H.,M.H.,(Plt Kasubbid Sunluhkum Bidkum PMJ);
3.Anggota Komisi KOMPOL AGUS KHAERON, S.H (Kasubbid Wabprof Bidpropam PMJ).

Jumlah saksi sebanyak 2 (dua) orang.

Wujud perbuatan:
Pelanggar telah melakukan penangkapan terhadap WNA dan WNI dalam acara DWP di Jiexpo Kemayoran yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba, namun pada saat proses pengajuan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut tidak dilakukan melalui Tim Asesment Terpadu (TAT) serta adanya permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan/pelepasannya.

Pasal yang dilanggar :
Pasal 13 ayat (1) PPRI Nomor 1 Tahun 2003 dan atau pasal 5 ayat (1) huruf b dan atau pasal 5 ayat (1)huruf c dan atau pasal 10 ayat (1) huruf d dan atau pasal 12 huruf d Perpol Nomor 7 Tahun 2022.

PUTUSAN Sidang KKEP :

1. Sanksi etika yaitu :

a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan secara tertulis kepada Pimpinan Polri;
c. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan rohani, mental dan pengetahuan profesi selama 1 (satu) bulan;

1. Sanksi Administratif berupa;

a. Penempatan dalam tempat khusus selama 30 (tiga puluh) hari dikurangi masa patsus yg sdh dijalani, (Patsus awal 20 hari tertanggal 23 Desember 2025 s/d 11 Januari 2025);
b. Mutasi bersifat Demosi selama 8 (delapan) tahun selanjutnya tidak ditempatkan di fungsi penegakan hukum/Reserse.

Atas putusan tersebut Pelanggar mengajukan banding.

Selanjutnya hasil pelaksanaan sidang KKEP atas nama terduga pelanggar DA pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, pukul 13.00 wib s.d.17.45 wib bertempat di ruang Sidang Bidpropam PMJ gedung promoter Lantai 1 PMJ.

Komisi terdiri dari :

1. Ketua Komisi KBP ALAMSYAH PELUPESSY, S.H., S.I.K., M.Si. (Auditor Kepolisian Madya TK III Itwasda PMJ);
2. Wakil Ketua Komisi AKBP JULIANTHY, S.H.,M.H.,(Plt Kasubbid Sunluhkum Bidkum PMJ);
3. Anggota Komisi KOMPOL AGUS KHAERON, S.H (Kasubbid Wabprof Bidpropam PMJ).

Jumlah saksi sebanyak 3 (tiga) orang.

Wujud perbuatan:
Pelanggar telah melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) WNI dalam acara DWP di Jiexpo Kemayoran yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba, namun pada saat proses pengajuan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut tidak dilakukan melalui Tim Asesment Terpadu (TAT) serta adanya permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan/pelepasannya.

Pasal yang dilanggar :
Melanggar pasal 13 ayat (1) PPRI Nomor 1 Tahun 2003 dan atau pasal 5 ayat (1) huruf b dan atau pasal 5 ayat (1) huruf c dan atau pasal 6 ayat (1) huruf d dan atau pasal 10 ayat (1) huruf d Perpol Nomor 7 Tahun 2022.

PUTUSAN Sidang KKEP :

1. Sanksi etika yaitu :

a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan secara tertulis kepada Pimpinan Polri;
c. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan rohani, mental dan pengetahuan profesi selama 1 (satu) bulan;

1. Sanksi Administratif berupa;

a. Penempatan dalam tempat khusus selama 30 (tiga puluh) hari dikurangi masa patsus yg sdh dijalani, (Patsus awal 20 hari tertanggal 25 Desember 2025 s/d 13 Januari 2025).
b. Patsus lanjutan 10 (sepuluh) hari rencana terhitung tanggal 01 Feb s/d 10 Feb 2025.
c. Mutasi bersifat Demosi selama 8 (delapan) tahun selanjutnya tidak ditempatkan di fungsi penegakan hukum/Reserse.

Atas putusan tersebut Pelanggar mengajukan banding.

Selanjutnya hasil pelaksanaan sidang KKEP atas nama terduga pelanggar PRS pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, pukul 09.00 wib s.d.13.00 wib bertempat di ruang Sidang Bidpropam PMJ Gd. Promoter Lt.1 PMJ.

Komisi terdiri dari :

1. Ketua Komisi KBP ALAMSYAH PELUPESSY, S.H., S.I.K., M.Si. (Auditor Kepolisian Madya TK III It

Kukar – Sie Propam Polres Kutai Kartanegara melaksanakan kegiatan Gaktibplin pemeriksaan handphone personil pada Rabu, (22/1).

\”Kegiatan ini bertujuan untuk memantau dan mencegah anggota kepolisian terlibat judi online,\” terang Kasi Propam Iptu Slamet Rijadi.

Pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan komitmen Kasi Propam dalam menjaga kedisiplinan dan menghindari pelanggaran dari personil Polres Kukar.

Kegiatan pemeriksaan handphone dipimpin oleh IPTU Slamet Rijadi, Kasi Propam Polres Kutai Kartanegara, dan IPTU Agus Subroto, Kanit Provos Polres Kutai Kartanegara.

Dari hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada anggota yang terlibat judi online.

Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan anggota kepolisian dalam menjalankan tugas.

Sementara itu, Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Dody Surya Putra berharap kegiatan ini dapat menjaga kedisiplinan dan menghindari pelanggaran. \”Pihak kami akan terus melakukan pemantauan dan pemeriksaan untuk memastikan anggota tidak terlibat judi online,\” tegasnya.

Kukar – Pada Selasa, 21 Januari 2025, Kepolisian Sektor (Polsek) Kota Bangun melakukan pengecekan kondisi Jembatan Ing Martadipura, Desa Liang, Kecamatan Kota Bangun, pasca insiden tertabrak muatan ponton batu bara.

Kegiatan ini menunjukkan komitmen Kepolisian dalam menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat.

Insiden tersebut terjadi pada hari Senin, 20 Januari 2025, sekira jam 09.30 WITA, ketika muatan ponton Indo Sukses 85 menyangkut di jembatan. Kapolsek Kota Bangun, AKP. RIBUT, langsung berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Kasat Polair Polres Kukar AKP Yohanes Bonar Adiguna, KSOP Pembantu Kota Bangun, dan Pelindo Samarinda.

Pengecekan yang dipimpin oleh Kapolsek Kota Bangun menemukan bahwa jarak ketinggian Air Mahakam dengan Jembatan saat ini sekitar 11,5 meter. Selain itu, insiden tersebut disebabkan oleh kesalahan navigasi kapal. Kepolisian berjanji untuk meningkatkan pengawasan dan pemeliharaan jembatan.

Kegiatan pengecekan ini menunjukkan keseriusan Kepolisian dalam menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. Kapolsek Kota Bangun menekankan pentingnya kerjasama antara Kepolisian dan masyarakat dalam mencegah insiden serupa.

Kukar – Pada Selasa, 21 Januari 2025, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) melaksanakan kegiatan penanaman jagung 1 juta hektar secara serentak yang inspiratif .

Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Polda Kaltim dalam mendukung program swasembada pangan nasional dan meningkatkan ketahanan pangan di Kalimantan Timur.

Kapolres Kukar AKBP Dody Surya Putra juga tampak hadir bersama dengan pejabat tinggi lainnya pada acara yang dipimpin oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol Drs. Nanang Avianto. Kegiatan ini menunjukkan keseriusan Polda Kaltim dalam menjaga keamanan dan kemakmuran masyarakat.

Penanaman jagung secara simbolis dilakukan dengan antusias, menandai awal dari kerjasama Kepolisian dan masyarakat.

Kapolda Kaltim menekankan pentingnya perawatan lahan, koordinasi dengan stakeholder, dan evaluasi untuk meningkatkan hasil. Target penanaman jagung 91.624 hektar di Kalimantan Timur menjadi tantangan yang harus dicapai bersama.

Kegiatan ini membuktikan bahwa Polda Kaltim tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan masyarakat. \”Dengan penanaman jagung serentak, kami membuka jalan bagi masa depan yang lebih cerah dan sejahtera,\” ujarnya.

Dengan kesuksesan kegiatan ini, diharapkan masyarakat Kalimantan Timur dapat menikmati hasilnya dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Kepolisian akan terus mendukung program-program yang mendukung kemajuan masyarakat.

Kukar – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kutai Kartanegara melaksanakan kegiatan pembagian stiker tertib berkendara kepada pengendara dan pengemudi kendaraan bermotor di Jalan Woltermonginsidi, Tenggarong, Senin (20/1).

Kegiatan ini bermaksud untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas.

Tim Satlantas yang dipimpin oleh Aipda Andreas Puguh terdiri dari delapan personil. Mereka berbagi tugas untuk membagikan stiker dan memberikan himbauan keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat.

Kegiatan ini tidak hanya membagikan stiker, tetapi juga memberikan pemahaman tentang rambu-rambu larangan dan petunjuk kepada masyarakat. Petugas Satlantas menjelaskan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas dan menghindari perilaku berbahaya di jalan.

Masyarakat menyambut baik kegiatan ini dan menunjukkan kesadaran akan pentingnya keselamatan berlalu lintas.

Dengan kegiatan ini, Satlantas Polres Kutai Kartanegara menunjukkan dedikasinya dalam meningkatkan keselamatan berlalu lintas dan mengedukasi masyarakat.