Kapolri: Bhabinkamtibmas Humanis dan Serba Bisa, Kadang Disebut ‘Superman’

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) menjadi tampilan Polri yang humanis dan melayani masyarakat. Jenderal Sigit menyebut Bhabinkamtibmas kadang disebut ‘Superman’ karena serba bisa.

Hal itu disampaikan Jenderal Sigit dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026). Mulanya, Jenderal Sigit menyebut pihaknya kini fokus untuk mengembangkan Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak dalam membangun kemitraan.

“Kami fokus untuk terus mengembangkan Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak, berperan dalam membangun kemitraan, deteksi dini melalui pendekatan problem oriented-policing,” ujarnya.

Jenderal Sigit mengatakan Bhabinkamtibmas kini menjadi tampilan Polri yang humanis dan melayani masyarakat. Dalam momen inilah, Jenderal Sigit mengatakan Bhabinkamtibmas kadang disebut ‘Superman’ karena serba bisa.

“Bhabinkamtibmas adalah tampilan Polri yang humanis dan melayani dan mereka menjadi salah satu Polri yang serba bisa dan kadang kala disebut Superman,” ujarnya.

Kapolri Bongkar Peredaran 590 Ton Narkoba: Selamatkan 1,79 Miliar Jiwa

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap capaian Polri dalam pemberantasan narkoba. Ia menyebut selama 2025, pihaknya telah membongkar peredaran narkoba seberat 590 ton.

Ia mulanya menyampaikan bahwa Polri telah melakukan tindakan pencegahan terhadap peredaran narkoba. Salah satunya dengan memberikan edukasi ke sekolah hingga komunitas.

“Beberapa waktu lalu kami melaksanakan pemberantasan tindak pidana narkoba kegiatan kegiatan yang kita lakukan mulai dari preemptive dan preventif dengan berbagai kegiatan mulai dari kampanye antinarkoba di sekolah, kampus, dan komunitas, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan komunitas antinarkoba,” kata Jenderal Sigit saat pemaparan rapat kerja dengan Komisi III DPR, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Selain pencegahan, ia menyebut pihaknya juga melakukan pemberantasan narkoba. Ia mengatakan telah memproses 48 ribuan kasus narkoba selama 2025.

“Kami juga lakukan penegakan hukum, 48.417 kasus narkoba telah kami proses dengan mengamankan 64.046 tersangka, 13.880 tersangka dari 9.486 kasus telah direhabilitasi,” ucapnya.

Dari puluhan ribu kasus itu, Jenderal Sigit menyebut pihaknya telah menyita 590 ton barang bukti narkoba. Ia menyebut ratusan ton narkoba itu bisa membahayakan miliaran jiwa jika sampai beredar.

“Kami amankan 590 Ton BB senilai Rp 41 T, dan apabila ini beredar di masyarakat ini bisa selamatkan sekitar 1,79 miliar jiwa. Kami juga berusaha fokus transformasikan 228 kampung narkoba jadi 118 kampung bebas dari narkoba,” ujar dia.

Kapolri Ungkap Faktor Judi Online: FOMO hingga Nganggur

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan capaian penanganan kasus judi online. Kapolri juga menyebutkan faktor yang mempengaruhi masyarakat terjun ke judi online.
“Kita berhasil mengungkap 665 perkara, menetapkan 741 tersangka, menyita aset senilai Rp 1,5 triliun, memblokir 5.961 rekening dan 241.013 situs konten judi online serta melaksanakan 1.614 kegiatan preventif,” kata Jenderal Sigit dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Kapolri menyebut faktor judi online yakni takut ketinggalan tren atau fear of missing out (FOMO) hingga pengangguran. Faktor literasi rendah juga menjadi penyumbang maraknya judi online.

“Beberapa hal yang menjadi faktor menjamurnya judi online adalah pengangguran, FOMO, kesejahteraan, pendidikan rendah, pemahaman teknologi rendah, kesenjangan sosial tinggi,” kata Jenderal Sigit.

Kapolri menyebut pemberantasan judi online punya tantangan tersendiri. Namun, pihaknya terus mengoptimalkan pemberantasan judi online.

“Tantangan terkait dengan pemberantasan ini karena di masing-masing negara memiliki legalitas yang berbeda-beda termasuk server lintas transaksi peraturan dan pajak yang berbeda beda,” kata Kapolri.

“Kemudian kita temukan juga pola layering transaksi dengan melibatkan banyak rekening, bahkan rekening di luar negeri termasuk rekening perusahaan cangkang baik di dalam maupun luar negeri,” imbuh Jenderal Sigit.

Jenderal Sigit menyebut, Polri telah mengungkap sejumlah website judi online dan menetapkan tersangka. Polri juga sudah menyita uang hasil judi online yang terungkap ini.

“Namun demikian Polri terus mengoptimalkan upaya-upaya untuk terus memberantas judi online baik mulai dari pengungkapan website judi online beberapa waktu yang lalu, mulai dari SPINHARTA4, SASAFUN, BMW312, menyita uang hasil kejahatan dan menangkap tersangka. Termasuk juga kita melakukan berbagai macam upaya untuk mengungkap TPPU,” kata Kapolri.

“Beberapa waktu yang lalu kita berhasil menyita Rp 530 miliar uang dan juga mengungkap judi online di beberapa kegiatan, menangkap 3 tersangka di SLOTBOLA88 dan beberapa waktu yang lalu juga kita mengungkap judi online H55 HIWIN,” imbuh dia.

Kapolri: Kortas Tipikor Kembalikan Kerugian Rp 2,37 Triliun ke Negara

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengungkap capaian sejauh ini yang dilakukan Kortas Tipikor (Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) Polri. Jenderal Sigit mengungkap beberapa waktu lalu Kortas Tipikor berhasil mengembalikan aset senilai Rp 2,37 triliun ke negara.
“Kemudian kami juga memiliki Kortas Tipikor yang saat ini terus kami dorong dan kami kembangkan. Beberapa waktu lalu satgas dari Kortas Tipikor mengembalikan aset recovery sebesar Rp 2,37 triliun ke negara,” katanya dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).

Kemudian ia juga melaporkan beberapa kasus menonjol yang ditangani Satgas Kortas Tipikor. Salah satunya yakni pembangunan PLTU Kalimantan Barat dengan kerugian Rp 1,6 miliar dan saat ini sudah ditetapkan 4 orang tersangka.

“Berikutnya Pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) ini ada beberapa, namun salah saatnya adalah yang kami laporkan saat ini nilainya Rp 741,2 Miliar, saat ini sudah ditetapkan 6 tersangka,” ujarnya.

Jenderal Sigit menegaskan komitmennya untuk terus mendorong agar Kortas Tipikor dapat bekerja secara maksimal dan efektif dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

“Kami tentunya akan terus mendorong agar Kortas Tipikor betul-betul bisa bekerja maksimal dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi,”

Kapolri Banggakan Bhabinkamtibmas Jadi Nominator Hoegeng Awards

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membanggakan personel Bhabinkamtibmas yang menjadi nominator Hoegeng Awards 2025. Dia mengatakan personel tersebut diberi kesempatan untuk sekolah lagi dan naik pangkat.
Hal itu disampaikan Sigit dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Gedung dPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026). Dia awalnya bercerita tentang personel Bhabinkamtibmas yang kerap dianggap serba bisa atau ‘Superman’ oleh warga.

“Mereka jadi salah satu anggota Polri yang serba bisa dan kadang-kadang disebut Superman,” ujar Sigit.

Dia mengatakan Polri berupaya menambah jumlah personel Bhabinkamtibmas agar bisa melayani lebih banyak warga. Sigit kemudian membanggakan personel Bhabinkamtibmas yang menjadi nominator Hoegeng Awards.

“Alhamdulillah dari anggota Bhabinkamtibmas di Polsek Samarinda Ulu yang bersangkutan telah berhasil menjadi nominator hoegeng awards 2025. Saat ini yang bersangkutan kami berikan penghargaan untuk bisa sekolah, yang awalnya berpangkat Aipda atau Aiptu saat ini sudah jadi Ipda. Dan dia punya kegiatan sampingan gali kubur secara gratis untuk masyarakat,” ujarnya.

Sosok Bhabinkamtibmas yang diceritakan oleh Kapolri itu ialah Joko Hadi Aprianto yang saat diusulkan sebagai nominator Hoegeng Awards 2025 berpangkat Bripka. Joko sehari-hari bertugas di Polsek Samarinda Ulu, Polresta Samarinda.

Joko ternyata ‘nyambi’ menjadi penggali kubur. Bripka Joko bertahun-tahun mendedikasikan dirinya menjadi penggali kubur gratis untuk warga miskin di Samarinda, Kalimantan Timur. Atas kebaikan Bripka Joko itu, dirinya diusulkan menjadi kandidat Hoegeng Awards 2025 oleh warga.

Sebagai informasi, Hoegeng Awards 2025 merupakan program kerja sama Polri dengan detikcom. Program ini digelar untuk mencari sosok polisi teladan.

Selain Joko, ada juga anggota Bhabinkamtibmas yang menjadi peraih Hoegeng Awards 2025, yakni:

  • Aipda Rahmad Muhajirin, Bhabinkamtibmas Kelurahan Ledok Kulon, Bojonegoro, Jawa Timur yang meraih Hoegeng Awards 2025 kategori Polisi Berdedikasi
  • Bripka Annas, Bhabinkamtibmas Banawa Selatan, Polres Donggala, Polda Sulawesi Tengah yang meraih Hoegeng Awards 2025 Polisi Tapal Batas dan Pedalaman.

Kapolri: Kita Pertahankan Zero Attack Saat Nataru, Masyarakat Nyaman Ibadah

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membeberkan capaian Polri dalam pengamanan nasional saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI. Ia menyebut pihaknya telah melakukan 270 operasi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama 2025.
Jenderal Sigit awalnya membeberkan bahwa terciptanya situasi kamtibmas dapat memberi efek berganda (multiplier effect) terhadap Indonesia. Menurutnya, itu dapat meningkatkan perekonomian hingga pembangunan nasional.

“Agenda nasional maupun internasional memiliki multiplier effect yang dapat meningkatkan internasional task serta berdampak pada perekonomian dan pembangunan nasional, sehingga Polri harus pastikan seluruh kegiatan berjalan lancar aman dan kondusif, tentunya atas keberhasilan kegiatan tersebut ini akan berdampak pada berbagai macam hal, termasuk Polri mendapat berbagai macam apresiasi baik dari dalam maupun luar negeri,” kata Jenderal Sigit saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Senin (26/1/2026).

Ia lantas membeberkan, selama 2025 ada 270 operasi keamanan yang telah dilakukan Polri. Mulai pengamanan (pam) terkait kegiatan politik hingga kunjungan tamu negara lain.

“Ada 270 operasi kepolisian baik bersifat terpusat ataupun kewilayahan, beberapa event nasional mulai dari kegiatan politik, pam hari raya, pam rangkaian Interpol internasional, ataupun konferensi internasional olahraga, termasuk 9 kunjungan tamu negara mulai dari Februari sampai Desember 2025,” ucapnya.

Ia lantas mengungkap adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi usai pengamanan dilakukan terhadap event-event tertentu. Ia menyebut setidaknya ada pertumbuhan ekonomi ratusan triliun rupiah dari upaya pengamanan Polri.

“Ini bisa dilihat dari portrait atau kita laksanakan pam event internasional MotoGP berhasil membuat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut sebesar Rp 4,8 T, Jakarta E-prix 2025 Rp 2 T, pengamanan Idul Fitri terjadi perputaran uang dari pusat ke daerah sebesar Rp 160,3 T, dan survei Indikator 80,9% masyarakat menyatakan puas,” ujar dia.

Selanjutnya, Jenderal Sigit juga bicara terkait pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru (nataru) 2026. Ia mengungkap pengamanan berjalan efektif sehingga tidak ada gangguan signifikan pada event besar tersebut.

“Kemudian saat Nataru kemarin alhamdulillah semua berjalan aman dan lancar, tidak terjadi serangan selama operasi Nataru, karena kita jaga dan pertahankan zero attack terrorism, masyarakat dapat ibadah dengan nyaman dan pelaksanaan malam pergantian tahun 2026 terselenggara dengan tertib,” ujar dia.

Kapolri Lapor Layanan 110 ke DPR: Sesuai Standar PBB

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan pelayanan 110 di hadapan Komisi III DPR. Kapolri menekankan pelayanan masyarakat ini sudah sesuai standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Jenderal Listyo Sigit mengikuti Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi III DPR RI pagi ini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Kapolri memaparkan optimalisasi layanan 110 milik Polri.

“Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan masyarakat, Polri melaksanakan penguatan pada beberapa simpul pelayanan utama. Utamanya adalah pelayanan polisi 110. Pelayanan ini sesuai dengan standar PBB, command center dan monitoring center, integrasi smart city sebagai pusat kendali serta penguatan peran Pamapta dan SPKT sebagai garda terdepan pelayanan kepolisian di lapangan,” kata Kapolri.

Kapolri menekankan Polri terus melakukan perbaikan standar layanan 110. Jika telepon tidak direspons dalam waktu 10 detik, panggilan tersebut diarahkan langsung ke jenjang lebih tinggi.

“Kita memberikan waktu respons terhadap panggilan 110 itu selama 10 detik. Ketika tidak diangkat dia akan naik ke jenjang yang lebih tinggi dari mulai Polsek, Polres, Polda sampai dengan Mabes Polri,” ujar Jenderal Sigit.

Polri juga menetapkan waktu respons cepat untuk ke TKP selama 10 menit. Ini, kata Kapolri, juga sesuai standar PBB.

“Kami membuat waktu pembatasan ataupun respons cepat untuk bisa datang ke TKP selama 10 menit. Ini juga mengacu standar PBB terkait quick response untuk layanan darurat kepolisian,” kata Kapolri.

Layanan 110 Polri terintegrasi dengan Pemadam Kebakaran, RSUD, perusahaan ojek online hingga hotline DPR RI. Kapolri menegaskan bakal terus melakukan perbaikan dengan menyusun regulasi untuk mendukung layanan 110.

Kapolri juga tengah mendorong agar command center dan monitoring center 110 dapat melaksanakan fungsi sebagai komando kendali komunikasi informasi pelayanan masyarakat. Kapolri juga mengungkapkan pihaknya tengah membuat model smart city berbasis road safety policing di beberapa kota.

“Saat ini kami sedang membuat model smart city berbasis road safety policing di Bandung, Jogjakarta, Solo, Bali dan Medan dan terus akan kita dorong ke beberapa kota, termasuk tadi kami laporkan bahwa kami menghidupkan kembali Pamapta berdasarkan SKEP Kapolri tanggal 21 September 2025 di mana kegiatan tugas pokok Pamapta ini mulai dari penerimaan laporan pengaduan, tindakan pertama di TKP sampai dengan penanganan perkara ringan dan penyelenggaraan pengendalian operasional sehari-hari,” ujar Kapolri.

Layanan 110 ini juga didukung aplikasi SOT. Keberadaan polisi di lapangan pun bisa dipantau.

“Kegiatan yang kita lakukan didukung oleh digitalisasi melalui aplikasi SOT, sistem operasi terpadu, untuk monitoring keberadaan anggota di lapangan pada saat pelaksanaan operasi,” beber Jenderal Sigit.

Rapat di DPR, Kapolri: Indikator Capaian Kinerja Polri 91,54% Kategori Sangat Baik

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan capaian kinerja Polri. Jenderal Sigit mengatakan indikator capaian Polri di tahun 2025 mencapai 91,54%.
Hal tersebut disampaikan Jenderal Sigit saat rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/1/2026). Jenderal Sigit mulanya menerangkan ada 6 sasaran strategis dan 17 indikator kinerja dalam target capaian di 2026.

“Kemudian terkait evaluasi capaian kinerja tahun 2025 indikator keberhasilan, rencana kerja dan target-target capaian 2026 kami tuangkan sebagai berikut capaian kinerja Polri 2026 terbagi dalam 6 strategis dan 17 indikator kinerja,” kata Jenderal Sigit.

Jenderal Sigit mengungkap indikator capaian Polri di tahun 2025 mencapai rata-rata 91,54% yang dikeluarkan oleh kementerian terkait. Di mana, hal itu masuk kategori sangat baik.

“Yang saat ini mencapai rata-rata 91,54 persen dengan kategori sangat baik dan ini dikeluarkan oleh kementerian terkait,” ujarnya.

Jenderal Sigit memaparkan 6 sasaran strategis itu meliputi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas). Tak hanya itu, pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani juga masuk dalam 6 sasaran strategis itu.

“6 sasaran strategis tersebut meliputi kamtibmas, harkamtibmas sampai dengan pengawasan yang akuntabel bersih terbuka dan melayani, demikian juga dengan 17 indikator kinerja,” ujarnya.

Habiburokhman Puji Reformasi Polri: KUHP Baru Garansi Akhir Era Represif

Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengapresiasi transformasi Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dinilai berhasil mengubah wajah kepolisian menjadi lebih humanis. Habib meyakini tren positif ini akan semakin permanen dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHAP baru yang menjadi jaminan perlindungan kebebasan berpendapat.
Habib bicara dalam Rapat Komisi III DPR dengan Polri di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/2/2026). Politikus Gerindra ini awalnya memaparkan data konkret terkait penurunan drastis tindakan represif aparat.

Puncak represifitas Polri, kata Habib, terjadi pada periode 2014-2019. Dia mengurai catatan 240 kasus penangkapan terkait ekspresi pendapat, melonjak jauh dibanding periode 2009-2014 yang hanya 47 kasus.

Habib mengingatkan kembali sejumlah kasus menonjol yang mewarnai periode “kelam” tersebut, mulai dari kasus Buni Yani, Ahmad Dhani, hingga kerusuhan di Bawaslu RI. Kala itu, penanganan demonstrasi kerap diwarnai dengan penangkapan massal hingga jatuhnya korban luka yang memicu citra negatif kepolisian secara luas.

Namun, grafik tersebut berbalik arah secara drastis sejak tahun 2021 berkat pendekatan baru yang diterapkan Jenderal Sigit melalui restorative justice. Angka penindakan hukum terhadap kebebasan berekspresi merosot tajam menjadi hanya 29 kasus sepanjang periode 2019-2024.

Penurunan ini dinilai sebagai buah dari Surat Edaran dan Peraturan Kapolri tahun 2021 yang menempatkan pidana sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir. Polisi kini lebih didorong untuk mengedepankan langkah preemtif, preventif, dan edukasi, terutama dalam menangani kasus-kasus terkait UU ITE.

“Dua produk aturan tersebut adalah titik awal reformasi kultural Polri dalam merespons penyampaian perbedaan pendapat. Untuk saat ini dan seterusnya, berlakunya KUHP dan KUHAP baru yang secara maksimal mengatur mekanisme keadilan restoratif dapat dipastikan akan semakin membuat tingkat represifitas Polri semakin menurun,” kata Habib.

Ke depan, Habiburokhman optimistis wajah humanis Polri akan semakin kuat dengan adanya payung hukum KUHP baru yang menganut asas dualistis. Dalam aturan anyar ini, pemidanaan tidak cukup hanya melihat perbuatan fisik, tetapi harus membuktikan adanya niat jahat atau mens rea dari pelaku secara sah.

Selain itu, instrumen KUHAP baru juga didesain untuk memberikan perlindungan lebih ketat terhadap hak asasi warga negara dalam proses hukum. Syarat penahanan diperketat dan peran advokat diperkuat, sehingga kewenangan aparat tidak lagi bisa digunakan secara sewenang-wenang untuk membungkam kritik.

Kapolri Rapat Kerja dengan Komisi III DPR Bahas Capaian-UU KUHP Baru

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tiba di Gedung DPR RI. Jenderal Sigit rapat kerja dengan Komisi III DPR membahas capaian kerja hingga UU KUHP-KUHAP baru yang sudah berlaku.
Jenderal Sigit tiba di DPR RI, Senin (26/1/2026), sekitar pukul 09.00 WIB. Jenderal Sigit didampingi oleh jajaran pejabat utama Mabes Polri hingga para Kapolda.

Setibanya, Jenderal Sigit langsung memasuki ruang rapat Komisi III DPR. Rapat kerja dengan Kapolri ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.

Ia memastikan rapat telah memenuhi kuorum. Rapat juga dipastikan terbuka untuk umum.

“Secara kasat mata kita bisa lihat ini full fraksi, full poksi, full anggota, dan kuorum tentu saja sudah terpenuhi, saya mohonkan rekan-rekan rapat ini terbuka untuk umum, sepakat?” ucap Habiburokhman membuka rapat kerja.

Adapun rapat hari ini akan diawali oleh penjelasan Kapolri Jenderal Sigit mengenai beberapa hal termasuk capaian Polri. Kemudian, penjelasan Jenderal Sigit akan direspons tiap Kapoksi dan anggota Komisi III DPR. Rapat tengah berlangsung.