Tribratanews.kaltim.polri.go.id, Balikpapan – Karo Ops Polda Kaltim Kombes Pol Dedi Suryadi, S.I.K., M.Han., menjadi narasumber dalam kegiatan Pembekalan Pencegahan Konflik Sosial Terpusat TA.2026 yang diselenggarakan oleh Kodam VI/Mulawarman, Selasa (09/06/26), bertempat di Convention Hall Hotel Platinum Balikpapan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya memperkuat sinergitas lintas sektoral dalam pencegahan konflik sosial guna mendukung stabilitas pertahanan dan keamanan, khususnya di wilayah Kalimantan Timur yang saat ini menjadi pusat perhatian nasional seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam paparannya, Kombes Pol Dedi Suryadi menyampaikan bahwa Kalimantan Timur tengah mengalami transformasi besar akibat percepatan pembangunan IKN yang membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun juga menghadirkan tantangan baru dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Menurutnya, berbagai potensi konflik sosial yang muncul perlu diantisipasi sejak dini melalui pendekatan yang proaktif dan berkelanjutan, sehingga penanganannya tidak hanya bersifat reaktif ketika konflik telah terjadi.
“Kita harus mengubah pola penanganan dari yang bersifat reaktif menjadi antisipatif, dengan mengedepankan langkah-langkah pencegahan sejak dini melalui kolaborasi seluruh pihak,” ujarnya.
Lebih lanjut, Karo Ops menjelaskan bahwa berdasarkan pemetaan situasi kamtibmas dan analisis intelijen, terdapat sejumlah klaster konflik sosial yang berpotensi terjadi di Kalimantan Timur. Di antaranya sengketa agraria dan sumber daya alam, dampak lingkungan dan sosial akibat aktivitas perusahaan, dinamika pembangunan kawasan IKN, serta persoalan batas wilayah yang berpotensi memunculkan sentimen komunal.
Ia menambahkan, akar persoalan dari berbagai konflik tersebut umumnya disebabkan oleh terhambatnya komunikasi antar pihak, lemahnya proses mediasi di tahap awal, serta adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan tertentu.
Kombes Pol Dedi juga mengungkapkan bahwa sepanjang periode Januari hingga Mei 2026, Polda Kaltim bersama Polresta dan Polres jajaran telah melaksanakan pelayanan dan pengamanan terhadap 83 kegiatan unjuk rasa yang melibatkan sinergi berbagai instansi, termasuk TNI dan pemerintah daerah.
Untuk mengantisipasi berkembangnya konflik sosial, Polda Kaltim mengedepankan langkah-langkah preemtif dan preventif melalui penguatan deteksi dini intelijen, optimalisasi peran Bhabinkamtibmas bersama Babinsa dan pemerintah desa, serta peningkatan komunikasi dengan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.
Selain itu, apabila terjadi gesekan sosial di lapangan, langkah preventif dilakukan melalui pengamanan wilayah, pembatasan ruang gerak konflik, serta fasilitasi mediasi dan negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Sementara itu, penegakan hukum dilakukan secara profesional dan proporsional sebagai langkah terakhir apabila situasi berkembang menjadi tindakan anarkis yang mengancam keselamatan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Karo Ops juga menekankan pentingnya tahapan pemulihan pascakonflik melalui rekonsiliasi, rehabilitasi sosial, serta pemulihan kondisi masyarakat guna mencegah munculnya konflik serupa di masa mendatang.
Ia juga mengajak untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menjaga stabilitas keamanan Kalimantan Timur, menghilangkan ego sektoral dalam penanganan persoalan sosial, mempercepat respons tim terpadu penanganan konflik sosial, serta menjadikan musyawarah dan mufakat sebagai instrumen utama penyelesaian sengketa di tengah masyarakat.
“Keamanan dan kondusivitas Kalimantan Timur merupakan fondasi utama bagi kelancaran pembangunan nasional, kesejahteraan masyarakat, dan terciptanya iklim investasi yang sehat. Oleh karena itu, sinergi seluruh elemen bangsa menjadi kunci utama dalam mencegah dan menangani konflik sosial secara efektif,” pungkasnya.
