Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Polres Kukar Kolaborasi Lintas Sektor Siapkan Penanaman Jagung 61 Hektar di Embalut

Kukar – Kepolisian Resor (Polres) Kutai Kartanegara (Kukar) bergerak cepat mengimplementasikan program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Presiden RI. Hal ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) kesiapan penanaman jagung yang digelar di Ruang Pertemuan Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kamis (9/4/2026).

Rakor yang dipimpin oleh Kabag SDM Polres Kukar, Kompol Suwarno, ini menghadirkan kolaborasi strategis antara Polri, DPRD Provinsi Kaltim, DPRD Kukar, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, pihak swasta (PT Kitadin), perbankan (BRI), hingga gabungan kelompok tani (Gapoktan).

Sinergi Hadapi Krisis Global
Dalam sambutannya, Kompol Suwarno menyampaikan bahwa Polri berperan aktif sebagai pelaksana program pemerintah untuk memastikan ketersediaan pangan di daerah. Menurutnya, penguatan sektor pangan sangat krusial agar masyarakat tidak terdampak secara signifikan jika terjadi krisis pangan global.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kesuksesan program ini memerlukan dukungan penuh dari instansi terkait dan kelompok tani. Kita harus mencari solusi atas kendala pada penanaman tahap sebelumnya agar hasil panen kali ini lebih maksimal,” ujar Kompol Suwarno.

Senada dengan hal tersebut, Anggota DPRD Provinsi Kaltim, Didik Agung Eko W, menekankan bahwa jagung dipilih sebagai sektor palawija yang efektif menjadi pendamping beras dalam menjaga stabilitas pangan.

Meski menghadapi tantangan efisiensi anggaran di beberapa dinas, dukungan konkret tetap mengalir dari berbagai pihak.

Perwakilan Gapoktan Desa Embalut menyatakan kesiapannya untuk mengelola lahan seluas 61 hektar. Lahan tersebut akan digarap oleh 7 kelompok tani yang terdiri dari 122 petani lokal.

“Kami memiliki lahan yang siap tanam pada Mei mendatang. Kami berharap dukungan ini nyata dan berkelanjutan, bukan sekadar seremonial, demi kesejahteraan petani,” ungkap perwakilan Gapoktan.

Kegiatan penanaman direncanakan akan dimulai pada Mei 2026. Selama proses di lapangan, para petani akan mendapatkan pendampingan melekat dari Bhabinkamtibmas guna memastikan stabilitas dan kelancaran program.